Apa kata Baharuddin Lopa ???

Bicaranya terkesan hati-hati. Apalagi jika dikejar dengan berbagai pertanyaan yang lebih tajam menyangkut hasil dan cara kerja tim pencari fakta Komnas HAM–yang diketuainya. Semuanya ia ucapkan dengan kalimat pendek dan terpatah-patah. Tapi bisa dimaklumi jika mantan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Prof. Dr. Baharudin Lopa mengambil sikap seperti ini. Karena berbicara, apalagi memberi pernyataan resmi, tentang insiden 27 Juli itu, tergolong sangat sensitif: pertaruhan sekaligus pertarungan pelbagai kepentingan.
Kendati dihadapkan pada situasi serba sulit, toh Lopa, begitu ia biasa dipanggil, tetap bersikukuh dengan prinsip kemandirian lembaga yang dibentuk oleh Presiden RI pada 7 Desember 1993. Sejauh mana Komnas HAM mampu berdiri tegak dengan prinsip-prinsip yang diyakininya itu? Apa saja kendalanya secara politis? Untuk memperoleh gambaran itu, Hani Pudjiarti dari TEMPO Interaktif, mencoba mencari tahu, sekaligus mewawancarai tokoh yang belakangan juga populer menjadi penengah Insiden Makasar Berdarah yang menewaskan tiga mahasiswa [22 April].

Bagaimana prinsip dan metodologi Komnas HAM dalam melaksanakan tugas-tugasnya?

BL: Ada lima prinsip yang harus diterapkan setiap kami menjalankan tugas. Pertama, pendekatan yang faktual, artinya kami menyelesaikan masalah itu berdasarkan kebenaran fakta. Jadi, kami tidak bisa percaya begitu saja terhadap setiap pengaduan. Kami harus meyakinkannya dengan cara antara lain terjun ke lapangan secara langsung.

Kedua, prinsip persuasif. Artinya, serumit apa pun masalah yang kami hadapi, prioritas penyelesaiannya melalui musyawarah. Karena musyawarah berarti semua pihak yang bertikai ikhlas menerima penyelesaian.

Ketiga, prinsip kemitraan. Maksudnya, Komnas HAM harus mampu berkomunikasi dengan siapa pun, termasuk ABRI, jajaran eksekutif dan yudikatif. Karena kami menganggap mereka semua sebagai mitra, bukan atasan atau bawahan.

Keempat, prinsip kemandirian. Artinya, apa pun yang kami lakukan dan dengan siapa pun kami berhubungan, Komnas HAM harus menjaga sikap independen. Kami berusaha untuk tetap tidak dipengaruhi oleh siapa pun yang dapat merusak objektifitas dalam mengambil langkah-langkah dan keputusan kami.

Kelima, prinsip adil dan objektif. Maksudnya, semua kebijakan dan ketetapan yang kami ambil harus seadil dan seobjektif mungkin.

Kalau Komnas HAM konsisten memakai lima prinsip tadi, mengapa kasus perpecahan PDI berbuntut sampai seperti ini?

BL: Kami tahu dan sadari itu. Kami sebenarnya sudah melakukan kelima prinsip tersebut, terutama prinsip persuasif. Kami sudah mengajak mereka (kubu Megawati dan Soerjadi, red.) berunding. Bahkan sehari sebelum peristiwa pengambilalihan itu , ada usaha kedua belah pihak untuk dipertemukan. Tapi besoknya [27 Juli] saya ditelepon, kantor DPP sudah diserbu.

Sebenarnya, selain lima prinsip tersebut di atas, masih ada jalur untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya, jalur pertama adalah menciptakan kesepakatan satu sama lain, sedangkan jalur kedua adalah jalur hukum.

Kemudian digunakan juga pendekatan tiga teknik. Maksudnya, meliputi check, recheck, dan cross check. Inilah yang mesti dilakukan Komnas HAM dalam melakukan pengolahan untuk memberikan kesimpulan yang relatif dan akurat.

Tentang insiden 27 Juli lalu, berapa banyak korban meninggal yang ditemukan Komnas HAM?

BL: Itu yang sekarang masih harus ditunggu, bersabarlah Insya Allah, kita :akan umumkan.

Apakah jumlah korban mati lebih dari 40, seperti yang didesas-desuskan?

BL: Kami belum tahu, nanti dalam waktu dekat kami akan umumkan. Kami kan belum selesai. Itu bisa sama, bisa berbeda. Atau lebih dari pemerintah atau kurang dari pemerintah. Lihat sajalah nanti.

Bagaimana hasil pertemuan dengan Menko Polkam pada Selasa, 20 Agustus?

BL: Biasa-biasa saja. Komnas selalu melakukan pertemuan rutin sekali dua bulan.

Setelah tim fact finding dibentuk [28 Juli], berapa kali Komnas bertemu resmi dengan pemerintah?

BL: Baru satu kali, yaitu bertemu Menko Polkam bersama jajarannya.

Kenapa baru sekali. Apa sudah cukup?

BL: Saya kira sudah cukup. Kan pada waktu itu hadir pejabat dari Depkeh, Kejakasaan Agung, Depdagri, Kasospol, dan sebagainya.

Pernyataan Menko Polkam untuk mengutamakan kepentingan nasional, dapatkah itu diartikan sebagai upaya mengontrol kemandirian Komnas?

BL: Kok, sudah berpolitik ria? Apa apa betul beliau bilang begitu? Kalau beliau bilang begitu, memang wajar, karena kita semua perlu mengabdi untuk kepentingan nasional.

Maksudnya?

BL: Buat Komnas HAM apapun tugas yang harus diselesaikan untuk mentutaskan kasus-kasus yang masuk, selalu berdasarkan pada kepentingan rakyat dan bangsa, jadi bukan mengutamakan kepentingan segolongan saja.

Hampir tiga tahun usia Komnas HAM, apakah independensi tetap dipertahankan?

BL: Ya, itu modal pokok dan akar kami. Kalau independensi sudah goyah, maka segalanya akan ikut goyah juga.

Dana Komnas HAM kan berasal dari Setneg. Apa hal itu tidak khawatir mempengaruhi kemandirian?

BL: Khawatir apa? Itu dana dari rakyat

Mengenai proses audiensi dengan aparat ABRI misalnya?

BL: Ya, biasa-biasa saja, selalu ada titik temunya.

Selama dua tahun ini kasus apa yang paling banyak ditangani oleh Komnas HAM?

BL: Bila dibandingkan 1994-1995 komposisi pelanggaran hak asasi manusia tetap sama. Penanganan kasus tanah menduduki tempat teratas, dan meningkat 66 persen. Kasus perburuhan dan kepegawaian menempati peringkat kedua . Urutan ketiga pelanggaran yang tidak terpuji oleh oknum aparatnya.

Jadi tiga klasifikasi ini masih sama, dan ini juga masih belum bisa diketahui secara pasti bahwa pelanggaran hak azasi manusia menurun atau justru meningkat. Ada sejumlah kasus yang ditangani yang merupakan kasus yang terjadi puluhan tahun yang lalu bercampur dengan munculnya kasus baru. Dan ini menandakan ada kecenderungan makin menurunnya pelanggaran hak asasi manusia.

Apa langkah Komnas HAM ke depan?

BL: Ke depan Komnas HAM lebih bersifat strategis dan truktural. Maksudnya, sambil tetap mentuntaskan kasus-kasus yang datang dari berbagai daerah, kita akan melangkah, juga mengolah perundang-undangan yang potensial memudahkan terjadi pelanggaran hak azasi manusia untuk diusulkan supaya disempurnakan.

 

Pendekar Amanah Rakyat Indonesia

 

Cermin Lopa buat Pejabat Republik

SUNGGUH mulia Tuhan memperlakukan Prof. Dr. Haji Baharuddin Lopa. Ia dipanggil sang Pencipta pada Rabu dini hari pekan lalu, tak berapa lama setelah menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah. Kepercayaan Islam meyakini, begitu seseorang selesai menjalankan ibadah itu, ia putih bersih dari dosa, sebersih bayi yang baru lahir.

Jumat pekan lalu, ketika prosesi pemakaman berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, kemuliaan yang lain didapatnya: ia diberi Bintang Mahaputra oleh Presiden Abdurrahman Wahid-penghargaan tertinggi untuk jasanya kepada Republik. Orang akan mengenang makamnya sebagai sebuah monumen tentang pergulatan negeri ini membebaskan dirinya dari belitan korupsi. Penegak hukum tanpa kompromi yang luar biasa bersih itu terbaring di liang nomor 100. Di sebelahnya ada Ibnu Sutowo, bekas Direktur Utama Pertamina, tokoh yang mengingatkan rakyat akan megakorupsi di perusahaan minyak negara yang nyaris menenggelamkan RI.

Kematiannya diratapi banyak orang. Bendera-bendera diturunkan setengah tiang. Skala liputan media tentangnya hanya bisa ditandingi peristiwa meninggalnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Tien Soeharto. Rabu dini hari pekan lalu-sehari setelah penyumbatan jantung merenggut jiwanya di Rumah Sakit Al-Hamadi, Riyadh, Arab Saudi. Riuh lelang ikan di Paotere, Makassar, digantikan cerita duka para nelayan tentang kepergiannya.

Baru dilantik 1 Juni kemarin sebagai Jaksa Agung, putra Mandar kelahiran Pambusuang, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935 ini menjadi tumpuan harapan banyak kalangan untuk menegakkan hukum yang lama terkulai. Keraguan sementara orang bahwa pengangkatannya cuma didasari kepentingan politik Presiden Abdurrahman dijawabnya dengan kerja keras. Langsung tancap gas, ia memacu dirinya kelewat keras di usianya yang sudah 66 tahun. Tiap hari, ia masuk kantor pukul 08.00 dan pulang ke rumah pukul 16.00. Tapi ini cuma untuk tidur sore. Katanya, supaya malam hari ia bisa melek bekerja lagi. Pukul 19.30, ia kembali ke kantornya sampai larut malam. Kadang sampai pukul dua dini hari.

Pribadinya yang sederhana mewakili kerinduan banyak orang akan kehadiran pejabat bersih, yang makin langka di negeri keempat paling korup di dunia ini.

Tak seperti para petinggi Republik yang tiba-tiba saja kebanjiran “hibah” semasa menjabat, Lopa mesti menabung sen demi sen gajinya untuk merenovasi rumah sederhananya di pinggiran Kota Makassar, di Jalan Merdeka 4. Salah satu tabungannya adalah sebuah celengan berisi uang receh. Abraham Samad, pengacara Ketua Komite Antikorupsi Sulawesi Selatan, bercerita pernah melihat Lopa membuka sejumlah celengannya. Ternyata uang itu belum cukup untuk membeli balok kayu dan batu. “Terpaksa pembangunan rumahnya ditunda dulu,” tuturnya mengenang. Padahal, ketika itu Lopa telah menjabat sebagai Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Dirjen Lapas).

Selain dari gaji, ia punya mata pencaharian lain. Bukan menjadi konsultan atau komisaris perusahaan konglomerat, melainkan membuka wartel dengan lima bilik telepon dan penyewaan playstation di samping rumahnya di Pondokbambu, Jakarta. Ia juga rajin menulis kolom di berbagai majalah dan harian. Ia terang-terangan mengakui, itu caranya menambah penghasilan dari keringat sendiri.

Tiga minggu lalu, ia menelepon redaksi majalah ini, menanyakan kolom yang ia kirim tapi belum dimuat TEMPO. Redaksi memang nyaris menolak kolom itu. Alasan kami, kolom itu aneh, Lopa tiba-tiba menulis soal narkoba. Isinya juga biasa saja. Kami bisa saja menolaknya, tapi kami tahu persis Lopa sering perlu uang untuk bertahan dengan kejujurannya. Akhirnya, redaksi sepakat menugasi redaktur kolom mewawancarai Lopa dan menambah “kedalaman” kolom itu. Jumat siang, 15 Juni, justru ia yang menelepon kami. “Apa yang mau kau tanyakan?” katanya. Lalu, wawancara berlangsung setengah jam dengan redaktur kolom Diah Purnomowati. “Nah, kau tambah-tambah sendirilah,” katanya waktu itu. Kolom narkoba itu kami muat di edisi 17, akhir Juni lalu. Ketika reporter TEMPO Setiyardi mendatanginya untuk wawancara setelah kejadian itu, Lopa punya penjelasan menarik mengapa ia mendadak menulis narkoba: “Biar orang tahu Jaksa Agung juga paham soal-soal anak muda.” Ternyata, itulah kolom terakhirnya.

Honor ratusan ribu dari menulis kolom inilah yang sering diandalkannya untuk memperbaiki ini dan itu di rumahnya. Di tempat tinggalnya itu, listrik sering anjlok dan padam kalau setrika, TV, dan kulkas dinyalakan bersama-sama.

Reporter Setiyardi punya pengalaman unik. Tepat sehari setelah Lopa dilantik sebagai Menteri Kehakiman, Koran Tempo membuat karikatur dirinya di rubrik Portal-karikatur di pojok kiri bawah Koran Tempo. Dalam karikatur itu digambarkan Lopa bagai gladiator yang siap menusuk lawannya, cuma pedangnya bengkok dan mengerut. Sebuah sindiran yang “kena” untuk melukiskan kekhawatiran orang bahwa ia “dipasang” Presiden Abdurrahman sebagai alat politik kekuasaan. Karikatur itu mengadopsi gaya (dan busana Romawi) aktor Russel Crowe dalam film Gladiator. Nah, begitu Setiyardi datang ke rumah Lopa, sang tuan rumah bertanya dengan wajah kencang, “Siapa yang gambar saya begini?” Setiyardi agak gugup, ia khawatir Lopa marah dan wawancara gagal. Maka, ia menjawab, “Wah, itu teman-teman di koran, Pak.” Ternyata, Lopa malah bilang, “Ini bagus sekali. Tolong kau bikin besar buat saya, baru kau boleh wawancara.” Desainer Koran Tempo akhirnya mencetak karikatur itu dalam ukuran besar dan membingkainya. Sampai sekarang, karikatur Koran Tempo Edisi 4 April 2001 itu terpajang di ruang tengah rumahnya.

Kisah pengusaha Jusuf Kalla memperlihatkan Lopa bukan tipe pejabat yang doyan meminta upeti, apalagi “memeras” kiri-kanan. Suatu hari, pengusaha pemegang agen tunggal Toyota di kawasan timur Indonesia ini di- telepon Lopa. Ia mau membeli mobil. Di benak Jusuf, sebagai Dirjen Lapas, Lopa pasti mau sedan kelas satu. Toyota Crown ia tawarkan. Tapi Lopa malah setengah menjerit mendengar harganya, yang sekitar Rp 100 juta itu. “Mahal sekali. Ada yang murah?” kata Lopa. Cressida seharga Rp 60 juta pun masih dianggap mahal. Akhirnya, Jusuf menyodorkan Corona senilai Rp 30 juta. Harganya tak ia sebutkan, karena ia berniat memberikannya untuk Lopa. “Begini saja. Tidak usah bicara harga. Bapak kan perlu mobil. Dan jangan khawatir, saya tidak ada hubungan bisnis dengan lembaga pemasyarakatan. Saya kirim mobil itu besok ke Jakarta,” kata Jusuf. Lopa kontan menolak. Yang lucu, malah Jusuf si penjual yang sampai menawar harga. “Begini saja. Saya kan pemilik mobil, jadi terserah saya mau jual berapa. Saya mau jual mobil itu Rp 5 juta saja.” Lopa masih menolak, “Jangan begitu. Kau harus jual dengan harga sama seperti ke orang lain. Tapi kasih diskon, nanti saya cicil. Tapi jangan kau tagih.” Akhirnya, tawar-menawar aneh itu mencapai kata sepakat juga. Lopa akan membelinya Rp 25 juta. Uang muka sebesar Rp 5 juta langsung dibayar Lopa, diantar dalam bungkusan koran bekas. Selebihnya, betul-betul dicicil sampai lunas selama tiga tahun empat bulan. “Kadang-kadang dibayar Rp 500 ribu, kadang-kadang sejuta,” tutur Jusuf Kalla, mengenang.

Lopa juga seorang yang selalu ingat teman di kala susah. Ada cerita tatkala Lopa menjabat Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (1988-1995). Ketika wartawan Kompas di Jakarta, Abun Sanda, diberitakan kecurian di rumahnya, Lopa segera meneleponnya. “Wah, saya baca kau kecurian. Saya sedih dan susah juga dengar itu.” Beberapa hari kemudian, Abun bertemu lagi dengan Dirjen Lembaga Pemasyarakatan itu untuk sebuah wawancara. “Abun, sudah tiga hari saya siapkan ini. Saya pikir ini bisa meringankan sedikit kesusahanmu. Ini pemberian dari orang tua kepada anaknya. Tak ada hubungannya dengan dunia kewartawananmu. Kau sedang di rantau, saya juga orang rantau.” Abun Sanda berpikir keras, apa yang mau diberikan Lopa kepadanya. Ternyata, “Ini ada enam gelas untuk minum. Saya beli sendiri di supermarket,” kata Lopa. Abun akhirnya menerima bingkisan itu karena tak mungkin menolak pemberian setulus itu. Ia amat meyakini, pemberian Lopa itu tentu tanpa pamrih dan benar-benar bagian dari kesederhanaan hidupnya yang terlalu sulit dijalankan oleh siapa pun.
Ia memang figur yang apa adanya. Ia pun selalu berpenampilan seadanya. Selepas magrib, di kantornya ia cuma bersandal jepit, mengenakan kain sarung, baju koko, dan songkok hitam yang selalu miring ke kanan-ala imam masjid di kampung-kampung suku Mandar.

Dalam sebuah wawancara khusus dengan mingguan ini, ia bahkan cuma mengenakan singlet putih. Menu makannya juga bukan buffet di hotel berbintang lima seperti pejabat kebanyakan. Suatu waktu, majalah ini tengah menunggunya untuk sebuah wawancara. Lopa masih ikut rapat di dalam. Hari sudah larut malam, TEMPO pun pamit sebentar untuk makan malam dulu. Lopa langsung menukas, “Oh, kau belum makan? Bagaimana kalau makan malamku kita bagi dua,” katanya serius, sambil menunjuk piring berisi nasi bungkus dengan lauk ikan laut goreng.

Pernah sekali waktu, ketika menjadi Dirjen Lapas, Lopa berkunjung ke Makassar. Sebelum salat Jumat, ia menitipkan tasnya. Tak banyak isinya, tapi ada sebuah tonjolan. “Ini pasti pistol,” pikir yang dititipi tas. Usai sembahyang, Lopa membuka tasnya. Ternyata itu cuma bekal kesukaannya: pisang rebus.

Yang juga melegenda adalah sikapnya yang sangat keras dalam urusan penggunaan fasilitas dinas. Jangankan tiba-tiba jadi pengusaha dengan segala fasilitas dan katebelece sang ayah, tujuh anak Lopa, bahkan juga istrinya, Indrawulan, ia larang menggunakan mobil dinasnya. Di Makassar, semasa menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, warga terbiasa melihat mereka berangkat ke pasar dan kampus dengan pete-pete (angkutan kota).

Sikap keras itu juga yang ia berlakukan untuk dirinya sendiri. Pada suatu Minggu di tahun 1983, Lopa sang Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel diundang menjadi saksi pernikahan. Tuan rumah, Riri Amin Daud, yang juga kerabatnya, dan pagar ayu telah menunggu kedatangan tamu amat terhormat ini. Lama ditunggu, mobil dinas berpelat DD-3 tak kunjung muncul. Tahu-tahu suara Lopa sudah terdengar dari dalam rumah. Rupanya, ia bersama istrinya datang dengan pete-pete. “Ini hari Minggu, ini juga bukan acara dinas. Jadi, saya tak boleh datang dengan mobil kantor,” ia menjelaskan.

Bahkan telepon dinas di rumahnya selalu ia kunci. Lopa melarang istri ataupun anak-anaknya menggunakannya. Semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, ia sampai memasang telepon koin di rumah jabatannya untuk memilah tagihan.

Aisyah, salah satu putrinya, juga punya pengalaman unik. Pada 1984, ia menjadi panitia sebuah seminar di kampusnya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kekurangan kursi, Aisyah datang ke kantor ayahnya untuk meminjam kursi di aula Kejaksaan Tinggi Sul-Sel. Sebagai jawabannya, Lopa menarik salah satu kursi lipat dan memperlihatkan tulisan di baliknya. “Ini, baca. Barang inventaris Kejaksaan Tinggi Sul-Sel, bukan inventaris Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jelas toh, ini milik kejaksaan dan tidak bisa dipinjamkan,” kata Lopa.

Segala kesederhanaan itu jelas bukan karena Lopa hidup melarat. Ia mencatatkan kekayaan pribadinya senilai Rp 1,9 miliar dan simpanan US$ 20 ribu. Ia juga terlahir dari keluarga terpandang. Di tubuhnya mengalir darah Mara’dia (bangsawan Mandar). Kakeknya, Mandawari, adalah Raja Balangnipa-kerajaan besar di Mandar-yang sangat dicintai rakyatnya dan juga hidup sederhana. Sudah sejak usia 25 tahun ia menjadi pejabat. Ketika itu, ia diminta Panglima Komando Distrik Militer XIV Hasanuddin, Kolonel M. Jusuf, menjadi Bupati Majene. Ia dipilih karena dianggap sanggup melawan pemberontakan Andi Selle pada tahun 1960. Selain menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di empat provinsi-Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Ternate-doktor lulusan Universitas Diponegoro ini juga tercatat sebagai guru besar hukum di Universitas Ha- sanuddin.

Pendiriannya itu, kata Lopa kepada TEMPO ketika itu, karena ia berpegang pada ajaran agama. Salah satunya dari sebuah hadis Nabi yang berbunyi, “Sekalipun anakku Fatimah, kalau ia mencuri, kupotong tangannya.” Juga dari sebuah peristiwa tragis di Mandar ketika ia masih kanak-kanak. Di pengujung tahun 1930, di Balangnipa terjadi sebuah pembunuhan oleh seorang pemuda. Menurut hukum adat, ia harus diganjar hukuman mati. Nyawanya cuma bisa diselamatkan jika semua pabbicara (pemuka adat) setuju memberi keringanan. Enam dari tujuh pabbicara setuju meringankan hukuman. Cuma ada seorang yang bersikukuh menjatuhkan hukuman mati. Dia adalah Ketua Dewan Adat. Maka, hukuman mati pun dijatuhkan. Sang pemuda meregang nyawa di atas pangkuan sang Ketua Dewan Adat. Tak lain, ia adalah ibu kandung si pemuda sendiri. Kisah ini begitu tertanam di benak Lopa. ”Saya amat terkesan dengan kisah itu, bahwa penegakan hukum tak boleh terhalangi sekalipun karena alasan hubungan darah,” kata Lopa di banyak kesempatan.

Bob Hasan adalah salah satu pesakitan yang merasakan tangan keras Lopa. Si Raja Hutan ini tanpa ampun langsung di-Nusakambangan-kan tak lama setelah Lopa dilantik menjadi Menteri Kehakiman pada 8 Februari lalu.

Semasa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sul-Sel (1982-1986), “korbannya” adalah Tony Gozal, seorang pengusaha kaya dan salah satu “orang kuat Sul-Sel”. Tekanan dari segala penjuru tak digubrisnya. Tony ia jebloskan ke penjara dalam kasus penyelewengan tanah milik pemerintah daerah. Tengah gencar-gencarnya memeriksa Tony, Presiden Soeharto bersama Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew bertemu di Makassar. Tempatnya tak lain di Hotel Makassar Golden, hotel termewah di Sul-Sel milik Tony. Lopa ikut menjemput Soeharto dan Lee di Bandara Hasanuddin. Tapi ia menolak mengantar sampai ke hotel dan tak mau datang ke jamuan makan malam yang dihadiri semua pejabat Sulawesi. “Tidak baik saya ke situ. Apa kata orang kalau saya datang ke hotel yang sedang saya sidik,” kata Lopa. Tony divonis bersalah dan meringkuk di Penjara Gunungsari. Buntutnya, Lopa terpental. Pada 1986, ia dimutasi menjadi staf ahli Menteri Kehakiman.

Lopa adalah seorang muslim taat. Ia adalah Ketua Yayasan Masjid Al-Hidayah, masjid dekat rumahnya di Jakarta. Daniel Dawam, seorang pengurus masjid, berkisah suatu saat masjid ini akan direnovasi. Panitia kebingungan mencari dana. Mendengar itu, Lopa, ketika itu telah menjabat Dirjen Lapas, langsung turun tangan. Selepas salat isya, map formulir sumbangan langsung ia edarkan sendiri dari pintu ke pintu. “Dalam tiga bulan, Pak Lopa mengumpulkan Rp 250 juta untuk pembangunan masjid,” Dawam mengenang.

Tapi ada dua hal yang merisaukannya: terlihat tua dan merengut. Karena itulah, usai diwawancarai mingguan ini, ia ngotot mengajak wartawan TEMPO mampir dulu ke rumahnya untuk mengambil foto favoritnya. Ini foto saat ia dilantik sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Di situ Lopa memang terlihat lebih muda dengan senyum yang mengembang. “Saya ingin orang melihat saya sedang tersenyum,” kata Lopa. Ia tak begitu peduli soal kesehatannya. Rokok kesayangannya, Dunhill filter, tak lepas dari jarinya. Ketika ditanya TEMPO soal kesehatannya, ia cuma menyeringai sambil berkata, “Sudahlah, tak usah bicara soal kesehatan. Nyawa manusia sudah ada yang mengatur.” Dan Tuhan telah mengaturkan sebuah kematian yang amat mulia buatnya.

sekilas mengenak sang Pendekar:
Baharuddin Lopa, alias Barlop, demikian pendekar hukum itu biasa dipanggil, lahir di rumah panggung berukuran kurang lebih 9 x 11 meter, di Dusun Pambusuang, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935. Rumah itu sampai sekarang masih kelihatan sederhana untuk ukuran keluarga seorang mantan Menteri Kehakiman dan HAM dan Jaksa Agung. Ibunda pria perokok berat ini bernama Samarinah. Di rumah yang sama juga lahir seorang bekas menteri, Basri Hasanuddin. Lopa dan Basri punya hubungan darah sepupu satu.

Dalam usia 25, Baharuddin Lopa, sudah menjadi bupati di Majene, Sulawesi Selatan. Ia, ketika itu, gigih menentang Andi Selle, Komandan Batalyon 710 yang terkenal kaya karena melakukan penyelundupan. Ketika menjabat Jaksa Tinggi Makassar, ia memburu seorang koruptor kakap, akibatnya ia masuk kotak, hanya menjadi penasihat menteri. Ia pernah memburu kasus mantan Presiden Soeharto dengan mendatangi teman-temannya di Kejaksaan Agung, di saat ia menjabat Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Lopa menanyakan kemajuan proses perkara Pak Harto. Memang akhirnya kasus Pak Harto diajukan ke pengadilan, meskipun hakim gagal mengadilinya karena kendala kesehatan.


Wahai orang yang sdg duduk di kekuasaan, takar dirimu dengan Hugeng dan Lopa

Hugeng dimata Rosihan Anwar

AKHIR pekan lalu kami bertiga, Ny Herawati Diah, saya, dan istri, mengunjungi Hoegeng Iman Santoso yang dirawat di RSCM, Jakarta. Merry memberitahukan suaminya tentang kedatangan kami, tetapi Hoegeng tidur terus. Enam hari kemudian, tanggal 14 Juli 2004 pukul 00.30, mantan
Kepala Polri itu meninggal dunia akibat stroke. Hoegeng lahir 14 Oktober 1921 di Pekalongan. Ayahnya jaksa. Setelah sekolah di HIS dan MULO Pekalongan dia belajar di AMS A Yogya, bagian Klasik Barat. Ketika itulah saya kenal pertama kali dengan Hoegeng sebagai kakak kelas kami bertiga, yaitu Usmar Ismail (Bapak Perfilman Nasional), S Tasrif (Ketua Persatuan Advokat Indonesia), dan saya. Bila kelas kami bertanding bisbol dengan wasit guru olahraga Schiffers, saya bermain sebagai pitcher tim kelas dan Hoegeng sebagai pemain stop. Soedarpo Sastrosatomo (pengusaha perkapalan Samoedera Indonesia), yang ketika itu pelajar AMS B Yogya,
bercerita tentang sebuah rumah kos di Ngupasan. Di sana tinggal beberapa anak liar (wilde jongens), seperti Imam Pamoedjo dan Hoegeng. Mereka membentuk sebuah band Hawaian. Dengan musik Hawaian, Hoegeng bermain di Sositet, di Radio Mataram, di NIROM, untuk mendapat tambahan karena ayahnya hanya mengirimkan 7,50 gulden per bulan.


SETAMAT AMS A, Hoegeng menjadi mahasiswa Sekolah Hukum Tinggi (Rachts Hoge School/RHS) Batavia. Dalam perkumpulan mahasiswa USI (Unitas Studiorum Indonesiensis), dia berkenalan baik dengan sesama mahasiswa, Soebadio Sastrosatomo, Hamid Algadri, Chaerul Saleh, Soedjatmoko, Soedarpo Sastrosatomo, dan Subandrio. Karena perang pecah, studi Hoegeng terkapar. Di zaman pendudukan Jepang, dia masuk Sekolah Polisi Sukabumi dan setelah Republik Indonesia berdiri dia terus berkutat di dunia kepolisian. Bulan Februari 1947, sebagai Pemimpin Redaksi Siasat

saya diajak RS Soekanto, Kepala Kepolisian Negara, mengunjungi Sekolah Polisi Negara Bagian Tinggi (kelak berganti nama jadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) di Mertoyudan dekat Magelang, dan di sana bertemu dengan
staf pengajarnya, antara lain Prof Dr Mr Soepomo, Prof Mr Soenario Kolopaking, Prof Mr Djoko Soetono, Prof Dr Priyono, juga dengan mahasiswanya, antara lain Hoegeng-kenalan lama dari AMS A Yogya.
Karier Hoegeng berkembang. Dikirim belajar ke Amerika Serikat, ditugaskan di Jawa Timur, tahun 1956 diangkat sebagai Kepala Reserse dan Kriminal Sumatera Utara di Medan yang “kesohor” sebagai tempat pedagang Tionghoa punya hobi menyuap pejabat-pejabat. Namun, Hoegeng tidak bisa disuap. Di tengah dunia judi, smokkel, korupsi, dan rayuan wanita cantik, dia kokoh sebagai polisi yang jujur dan lurus, an honest and straight cop.

PADA awal 1960 Hoegeng diangkat sebagai Kepala Direktorat Reskrim Mabes Polisi, tetapi dibatalkan, lalu ditarik ke Mabak. Mengapa sampai begitu? Dalam buku Polisi: Idaman dan Kenyataan oleh Abrar Yusra dan Ramadhan KH (1993), Hoegeng bercerita pembatalan itu
karena ada yang melaporkan kepada Bung Karno (BK) bahwa Hoegeng anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Dia menemui BK di Istana untuk menjernihkan persoalan.
BK bilang, “Tapi kamu kan kenal Soedjatmoko, Soebadio Sastrosatomo, PSI toh?” “Lha, iya kenal, wong kita satu sekolah kok, AMS A Yogya dan RHS. Tapi saya tak masuk PSI kok, boleh periksa.” BK menatap saya, lalu ketawa.
“Beres, beres kalau begitu,” kata BK (halaman 248).
Hoegeng diangkat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi dan dalam Kabinet Seratus Menteri sebagai Menteri Negara Urusan Iuran.

Tahun 1968 Presiden Soeharto mengangkat Hoegeng sebagai Kepala Polri menggantikan Soetjipto Yudodihardjo. Masa itu kasus penyelundupan merajalela. Yang terkenal ialah kasus penyelundupan mobil mewah yang didalangi Robby Tjahyadi atau Sie Tjie It. Tahun 1969 penyelundupan tersebut dideteksi polisi. September 1971 Hoegeng mengumumkan kepada masyarakat tentang usahanya yang berhasil membekuk penyelundupan
mobil mewah lewat Pelabuhan Tanjung Priok. Mobil-mobil itu dimasukkan dengan perlindungan tentara, dan dilaporkan Ibu Tien terlibat pula.

Hoegeng bukannya diberi pujian, melainkan beberapa hari kemudian dia dipecat sebagai Kepala Polri. Sebelum itu Hoegeng mendapat tawaran untuk menjabat sebagai Duta Besar di Belgia melalui Menhankam Jenderal M Panggabean. Dalam buku yang ditulis Ramadhan KH diceritakan Hoegeng
masih dipanggil Soeharto. “Lho bagaimana, Mas, mengenai soal Dubes itu?” tanya Soeharto. “Saya tak bersedia jadi dubes, Pak,” jawab saya. “Tapi, tugas apa pun di Indonesia, akan saya terima.” Presiden bilang, “Di Indonesia tak ada lagi lowongan, Mas Hoegeng.” Maka saya pun langsung nyeletuk, “Kalau begitu, saya keluar saja.” Mendengar itu ia diam. Saya juga diam. Mau ngomong apa lagi? Setelah kurang lebih setengah jam pertemuan, saya pun pamit, kata Hoegeng.

Ketika Rapat Pimpinan ABRI di Pekanbaru, 27 Maret 1980, Presiden Soeharto yang berbicara tanpa teks yang telah disiapkan mengatakan, ABRI harus memilih sebagai mitranya mereka yang membela Pancasila dan UUD 1945.
Tiga minggu kemudian pada HUT Kopassandha, beberapa orang sipil seperti Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap, dan Syafruddin Prawiranegara berkumpul untuk menyusun sebuah petisi yang disampaikan kepada DPR, 13
Mei 1980. Lahirlah Petisi 50 yang mengkritik Soeharto karena menafsirkan Pancasila begitu sempit dan mempromosikan kerja sama ABRI dengan Golkar, sedangkan seharusnya ABRI ada di atas semua partai.
Petisi 50 menimbulkan amarah Soeharto. Orang yang dicap sebagai Petisi 50 menjadi non-person, dipencilkan dari arus pergaulan sosial.

MAS Hoegeng, yang tadinya ikut dalam band Hawaian Seniors yang biasa bermain di TVRI dan Radio Elshinta dan digemari publik, gara-gara menandatangani Petisi 50 harus menghentikan siaran. Ucapannya pada akhir siaran Aloha tidak terdengar lagi. Lagu-lagu yang didendangkan, seperti Hawaii Calls, On The Beach of Waikiki, I’m in The Mood for Love, menjadi sunyi senyap.

Ketika dia tinggal di Jalan Mohammad Yamin 8 dan saya lewat di depannya pagi-pagi sedang olahraga jalan kaki, Hoegeng duduk di sana, lalu kami bercakap-cakap, kadang-kadang mengutip beberapa strofe dari buku Ovidius berbahasa Latin karena kami di AMS A Yogya pernah menjadi latinist.

Setelah dia pindah rumah ke kawasan Depok, kontak kian berkurang. Masih bertemu juga jika ada pertemuan berkala anggota-anggota Arga Bagya, yaitu alumni AMS Yogya yang masih hidup. Namun, setelah kena stroke Hoegeng makin merosot kesehatannya. Dulu masih sering berjumpa waktu shalat Tarawih di bulan Ramadhan di Masjid Sunda Kelapa, kemudian itu pun terputus.

Akhirnya datanglah saat berpisah dengan Mas Hoegeng buat selama-lamanya. Dia tutup usia dan dikebumikan di Parung Raya, Bogor. Banyak handai tolan datang takziah di rumah duka. Berpisah secara fisik, tetapi tidak dalam batin. Hoegeng Iman Santoso akan dikenang terus sebagai putra Indonesia yang turut berjuang untuk Indonesia Merdeka, manusia yang jujur, adil, setia pada prinsip etik yang dianutnya. Semoga Tuhan menerima arwah Mas Hoegeng di sisi-Nya

Kapten Westerling paling benci dengan Bung Karno


“Kenapa anda tidak menembak Soekarno waktu kudeta dulu?” , Kapten Westerling ditanya. Apa jawabnya? Kapten yang pernah mengatakan bahwa Soekarno adalah tokoh yang paling dibencinya, menjawab: “Orang Belanda itu perhitungan sekali. Satu peluru harganya 35 sen. Sedangkan harga Soekarno tak lebih dari 5 sen. Jadi rugi 30 sen. Kerugian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan”. Dengan kata lain Westerling ingin menghina Soekarno, bahwa pelurunya lebih mahal daripada nyawa Soekarno.

Indonesia tentu saja geram dengan penghinaan itu. Beberapa kali ada usaha untuk mengekstradisi Westerling ke Indonesia. Sayangnya usaha itu tak pernah terwujud sampai meninggalnya Westerling tahun 1987 dalam usia 68 tahun di Purmerend Belanda. Beberapa jam sebelum meninggal akibat serangan jantung, Westerling dikabarkan marah-marah pada wartawan Belanda yang tidak pernah berhenti menguber noda masa lalunya.

Permintaan untuk mengekstradisi dan mengadili Westerling terutama bukan karena penghinaan tadi. Tapi juga karena kekejamannya di masa agresi militer Belanda plus percobaan kudetanya terhadap Presiden Soekarno. Kekejaman Westerling dituding memakai cara-cara Gestapo. Tudingan ini bukan hanya dari pihak Indonesia, tapi tudingan pada Westerling ini justru sangat gencar datang dari orang Belanda sendiri, terutama kaum peduli HAM.

* Rakyat Sulsel dikumpulkan, sebelum dibantai Westerling Desember 1946 – Februari 1947
Harian “De Waarheid” di Belanda menurunkan berita bulan Juli tahun 1947, isinya tentang kekejaman Westerling yang dinilai sama dengan kekejaman pasukan Jerman di PD II. Kemudian harian “Vrij Nederland” Juli 1947, juga merinci bagaimana kekejaman Westerling. Misalnya menyuruh dua tawanan bertarung. Lalu yang kalah ditembak mati. Termasuk mengeksekusi orang-orang tak bersalah di depan umum. Maksudnya untuk menakut-nakuti penduduk lain agar mereka mau buka mulut tentang persembunyian gerilyawan.

“Semua orang kampung, juga perempuan dan anak-anak, dikumpulkan dan ditembaki satu per satu. Saya pura-pura mati dan menjatuhkan diri di antara timbunan mayat berlumuran darah Saya tidak berani bergerak sebelum merasa yakin, Westerling dan pasukannya itu benar-benar telah pergi jauh”. Begitulah kesaksian seorang penduduk di Makassar atas aksi kekejaman Westerling.

Ketika masih bekerja di Jakarta, saya pernah mewawancarai seorang pejabat militer yang bermukim di bilangan Matraman Jakarta. Wawancara itu antara lain menyinggung tentang pengalamannya bertemu Westerling. Pak Suryadi bercerita, dia sempat ditahan di sel oleh Westerling. Di sel itu selama hampir tiga hari dia digantung dengan kepala di bawah dan kaki di atas. “Rasanya saya sudah hampir mati saja. Untung saja saya tidak sampai dibunuh”.

Raymond Paul Pierre Westerling,


Raymond Paul Pierre Westerling, lahir di Istanbul 31 Agustus 1919, adalah tentara bayaran Belanda. Ayahnya Belanda, ibunya Turki. Tapi ada juga yang mengatakan ibunya orang Yahudi, ada yang mengatakan orang Yunani yang lahir di Turki. Simpang siur. Maklumlah, sejak usia 5 tahun Westerling mesti hidup sendiri di panti asuhan karena ditinggal kedua orangtuanya. Mungkinkah kekerasannya disebabkan sejak usia dini dirinya terpaksa tumbuh sendiri di jaman perang yang ganas, tanpa belaian kasih sayang orangtua?

Kapten ini biasa juga dipanggil “Turk”, panggilan yang biasanya ditujukan buat orang-orang berdarah Turki di Belanda.

Dia bisa bergabung dengan kesatuan Belanda, setelah mendatangi konsulat Belanda di Istanbul dan menawarkan diri sebagai sukarelawan perang. Kebrutalannya dan nalurinya sebagai penjagal mungkin membuat perang menjadi tempat yang cocok untuknya. Dia sendiri pernah mengakui, dalam perang dia menemukan kesenangannya. Keahliannya dalam kemiliteran adalah sabotase dan peledakan. Dia digojlok dalam satuan komando dengan training yang karena begitu kerasnya disebut “neraka dunia”, di Pantai Skotlandia yang dingin kosong melompong tanpa penghuni. Latihan keras untuk meraih baret hijau itu antara lain bertarung dan membunuh dengan tangan kosong, tanpa suara.

Berbekal segudang training berat kemiliteran, akhirnya Westerling sang tentara bayaran ditugaskan ke Indonesia untuk menumpas pemberontakan. Tugas sebagai pimpinan pasukan komando baret merah berada di pundaknya.

Seorang eks anak buahnya menggambarkan Westerling sebagai, “Orang yang kejam, tidak menghargai hidup dan suka melanggar janji. Dia bisa membiarkan tahanan di sel berhari-hari tanpa diberi makanan. Kadang dijanjikannya bahwa tawanan akan dilepaskan kalau mereka mau menolong Westerling. Tapi setelah tawanan itu sudah terlalu lemah dan tidak bisa lagi berjalan, malah langsung ditembak mati”.
* Kapten Westerling
Bahkan bagi anak buahnya sendiri, kekejamannya kadang dinilai keterlaluan. Sampai kadang ada yang menolak melaksanakan perintahnya, karena tak sampai hati menembak tawanan. Akibatnya anak buah yang membangkang tentu saja harus menerima hukuman indisipliner dari sang kapten ini.

Di Indonesia Westerling dikenal sebagai “algojo” yang melakukan pembantaian berkubang darah, terutama di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dari kota Makassar sampai kabupaten Barru, Parepare, Pinrang, Sidrap, dan Enrekang. Kejadian itu sekitar Desember 1946 – Februari 1947. Korban terbanyak adalah di Galung Lombok, kabupaten Barru. Untuk mengenang sejarah kelam itu, pemerintah kota membangun tugu di kota Makassar, disebut monumen korban 40.000 jiwa. Apakah betul sebanyak 40.000 jiwa, hingga kini masih diperdebatkan kebenarannya jumlahnya. Namun ada satu hal yang jelas. Nyaris semua kesaksian, baik pihak Indonesia maupun pihak Belanda sendiri membenarkan bagaimana kejinya kekejaman Westerling. Dia adalah prajurit yang sangat mudah menembak mati seseorang, tanpa alasan jelas. Seperti menembak burung saja. Itu belum terhitung menyiksa tawanan secara tidak berperikemanusiaan.

Untuk menggambarkan kekejaman Westerling yang berdarah dingin itu, J. Dancey seorang perwira Inggris bercerita, “Suatu pagi saya mendatangi Westerling untuk minum dan ngobrol bersama. Tiba-tiba dengan tenang dia mengambil potongan kepala dari keranjang sampah di samping meja kerjanya. Katanya itu potongan kepala dari pimpinan pemberontak yang baru saja dipenggalnya”. Westerling seakan ingin mengajari perwira Inggris itu, “begini lho caranya kalau mau menumpas pemberontakan!”.

Situasi perang kadang membuat seorang prajurit mesti bertindak “saya yang mati atau kamu yang mati”. Sehingga mau tidak mau, kadang mesti membunuh. Namun itu tidak berarti prajurit tidak pakai aturan dan diperbolehkan membunuh sesuka hati. Tetap ada aturannya. Jika tidak, maka bisa kena tuduhan melakukan pelanggaran HAM.

Karena melakukan pembunuhan seenak perutnya sendiri, maka perbuatan Westerling tergolong pelanggaran HAM dan dituding melakukan kejahatan perang. Westerling memang menumpas pemberontakan dengan caranya sendiri. Dengan cara bengis dan kejam. Padahal ketika itu sesuai ketentuan Westerling harus berpegang pada Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di Bidang Politik dan Polisional. Karena keluar dari pedoman komando, Westerling pun dipecat tahun 1948. Di Belanda pun, status Westerling masih sering diperdebatkan. Pahlawan atau penjahat?

Sebagian pihak di Belanda pernah mengelu-elukan Kapten Westerling sebagai pahlawan yang berhasil menumpas pemberontakan. Tapi ada juga kaum kritis di Belanda yang mengatakan Westerling itu cuma seorang penjahat perang.

* Westerling dikerumuni wartawan di aiport di Brussel setelah melarikan diri dari Indonesia
Jika saya ke Indonesia, kadang ditanya, “Kenapa sih kamu menikah dengan orang Belanda?. Mereka itu kan penjajah?!”. Bahkan saya pernah bertemu orang yang menolak menyopir mobil karena di antara rombongan ada orang Belandanya.

Jaman sudah berubah. Sejarah bergulir dengan cepat. Namun dendam sejarah masa lampau masih membuat sebagian orang Indonesia tetap menyimpan citra kelabu tentang Belanda. Faktanya, justru rakyat Belanda sendiri yang mendesak pemerintah Belanda untuk minta maaf terhadap rakyat Indonesia atas kejahatan perang di masa lalu. Bahkan penyelidikan dan penelitian tentang kejahatan dan pelanggaran HAM agresi militer Belanda diungkap sendiri oleh para sejarawan Belanda dan pers Belanda sendiri.

Karena itu sekarang mulai sedikit terkuak misteri, mengapa di masa hidupnya Westerling bisa leluasa bergerak sana-sini. Ini janggal. Apalagi gara-gara kebengisannya di Sulawesi Selatan, ketika itu Westerling sudah dipecat dari kesatuannya. Tapi anehnya, sesudah itu Westerling malah berhasil mendirikan organisasi rahasia, mengumpulkan kekuatan, pendukung dan punya kekuatan senjata. Puncaknya di tahun 1950 malah melakukan kudeta terhadap Indonesia sebagai negara berdaulat. Padahal sehebat-hebatnya Westerling, seberapa hebat sih kekuatan seorang tentara sewaan?

Aneh. Sudah jelas-jelas melakukan kejahatan perang, dipecat, tidak punya fungsi strategis apa-apa di kemiliteran tapi kok bisa lepas dari jerat hukum? Ditambah masih kurang ajar berani mengkudeta Soekarno pula. Padahal ketika itu banyak suara, baik dari pihak Indonesia maupun Belanda sendiri yang ingin Westerling diseret ke mahkamah militer.

*Bung Karno ditawan Belanda dan diantar ke Maguwo oleh Letkol Van Langen
Boro-boro diajukan ke pengadilan, tahu-tahu setelah pemecatannya, malah terdengar kabar Westerling berhasil mengumpulkan 500.000 pengikut dan mendirikan organisasi rahasia bernama “Ratu Adil Persatuan Indonesia” (RAPI), dilengkapi kesatuan bersenjata yang dinamakan “Angkatan Perang Ratu Adil” (APRA).
Dengan organisasinya itu, tahun 1950 Kapten “Turk” alias Westerling bekerja sama dengan Darul Islam Jawa Barat mengadakan kudeta yang dikenal dengan peristiwa “kudeta 23 Januari”. Di balik kudeta ini kemudian terungkap juga keterlibatan Sultan Hamid II, eks perwira KNIL (beristrikan wanita Belanda), putra sulung Sultan Pontianak. Motif kudeta di antaranya ingin mendirikan negara sempalan yang bernama Negara Pasundan. Pasukan Westerling menembaki setiap tentara TNI yang ditemui. Sebanyak 79 pasukan Siliwangi dan enam penduduk sipil gugur.
* Peristiwa penyerangan APRA, Bandung, 27 Februari 1950
Tapi kudeta itu berhasil digagalkan pasukan TNI. Kegagalan kudeta itu antara lain karena diwarnai desersi anak buah Westerling sendiri. Pemerintah dan militer Belanda sendiri mengaku tidak pernah mendukung kudeta itu. Walaupun demikian, tak bisa disangkal adanya andil dari “oknum” Belanda – siapapun dan apapun namanya, terhadap suksesnya Westerling meloloskan diri ke Belanda.

Sejak peristiwa kudeta gagal itu, Westerling semakin menjadi buruan Indonesia. Namun berkat koneksinya dengan beberapa pejabat militer, akhirnya Westerling dengan menumpang pesawat Catalina berhasil lari ke Singapura. Di negara ini dia sempat ditahan oleh pasukan Inggris selama dua minggu. Namun selanjutnya “Kapten Turk” berhasil lari ke Belgia. Sesudah itu secara diam-diam masuk ke Belanda. Permintaan Indonesia untuk mengekstradisi Westerling tak pernah dikabulkan.

Pemerintah Indonesia tentu saja tahu bahwa tuntutan HAM tidak pernah mengenal batas kadaluarsa. Jika hingga kini tak pernah terdengar adanya tuntutan Indonesia terhadap Belanda terkait masalah ini, mungkinkah karena didasari pertimbangan politis tertentu?

Lolosnya Westerling dari jeratan hukum, menimbulkan pertanyaan yang beberapa lama tidak pernah terjawab. “Mengapa selama itu Westerling bisa lenggang kangkung di balik semua pelanggaran yang sudah dilakukannya? Adakah orang kuat di belakang Westerling? Adakah konspirasi di balik kudeta Westerling? Siapa orang kuat di balik kudeta Westerling? Dari mana Westerling bisa memperoleh senjata? Seberapa besar kekuatan tentara bayaran Westerling hingga bisa membentuk pasukan elit-nya sendiri untuk melakukan kudeta?”.


Latar belakang Westerling ternyata tidak sesederhana yang diduga. Westerling pernah menjadi pengawal pribadi Lord Mountbatten, pernah bekerja untuk dinas rahasia Belanda di London dan akhirnya benang merahnya…..tahun 1944 pernah bekerja sebagai pengawal pribadi Pangeran Bernhard.

Akhirnya teka-teki di balik kejanggalan semua ini terkuak, melalui penelusuran dan penelitian sejarawan Belanda bernama Harry Veenendaal dan wartawan Belanda, Jort Kelder. Setelah mengadakan penelitian selama 8 tahun, keduanya berhasil mengumpulkan bukti dan dokumen tentang keterlibatan Pangeran Bernhard di balik kudeta Westerling. Rupanya suami Ratu Juliana itu ingin seperti Lord Mountbatten yang pernah menjadi raja di India. Jika kudeta Westerling itu berhasil, menurut bukti-bukti yang ada, disebutkan Pangeran Bernhard ingin menjadi raja di Indonesia. Apakah sang Pangeran ingin mempunyai fungsi penting lain daripada “cuma” sebagai suami ratu?

* Pangeran Bernhard


Temuan di atas berdasarkan kesaksian dari laporan Marsose dan buku harian sekretaris pribadi istana, Gerrie van Maasdijk. Sekretaris ini dulu dipecat setelah konfliknya dengan Pangeran Bernhard. Penemuan itu dirangkum dalam buku berjudul “ZKH”, Zijne Koninkelijke Hoogheid (Paduka Yang Mulia Pangeran). Menurut penyelidikan ternyata Westerling pernah mengadakan kontak rahasia dengan staf Pangeran Bernhard sehubungan dengan kudeta itu.

Penelusuran mengarah ke bukti-bukti adanya bantuan rahasia penyaluran senjata dari pihak Pangeran Bernhard terhadap pasukan Westerling. Bahkan ada temuan yang menunjukkan bahwa sang Pangeran sudah mengantisipasi jika kudeta itu berhasil. Yaitu permintaan bantuan kepada Jendral Douglas Mac Arthur sebagai panglima di pangkalan Pasifik untuk mengirim pasukannya, jika kudeta Westerling sukses dan menimbulkan perang saudara.

Kalau kita harus menentukan pemenang di antara Westerling, Soekarno, Pangeran Bernhard: siapakah setelah perang yang pantas disebut sebagai pemenang? Westerling yang walaupun disebut penjahat perang, tapi sampai mati tidak pernah diseret ke mahkamah militer? Presiden Soekarno yang gagal dikudeta Westerling (tapi berhasil dikudeta “geger 1965”)? Pangeran Bernhard yang terkesan “immun” karena posisinya sebagai suami sang Ratu?

Entahlah. Orang bilang, di dalam perang yang menang jadi abu, kalah jadi arang. Semua ketiga tokoh di atas sudah “Rest in Peace”. Bagi orang-orang di “alam RIP”, soal kalah dan menang tidak lagi penting. Toh kehidupan sudah memberi setiap orang jatah kemenangan dan kekalahannya masing-masing. Kemenangan bagi seseorang, mungkin disebut kekalahan di mata orang lain. Begitu juga sebaliknya.

Yang jelas, cerita sejarah perang mungkin saja bisa jadi cerita menarik. Tapi sayang sekali nyaris tak ada cerita tentang damai di dalamnya.

Saatnya Moral/Akhlak menjadi Panglima di NEGERI INI (3)

 

mesjidkatolik   protestan

 

KUIL HINDUbuddha konghucu

II. Definisi Agama (Religion)

Diatas tadi telah kita jelas kan secara singkat tentang Budaya dan Banyaknya suku-suku dibumi Nusantara sekaligus memiliki adat istiadat bahkan kepercayaan yang diturunkan dari leluhurnya.misalnya :

Sunda Wiwitan (Banten,Kanekes

Agama Jawa Sunda (kuningan jawa barat)

Buhun (Jawa Barat)

Kejawen (Jawa tengah dan Jawa timur)

Parmalim (sumatera utara)

Aliran Mulajadi Na bolon (Sumut)

Parbaringin

Kaharingan (Kalimantan

Tonaas walian (Minahasa, Sulawesi utara)

Tolottang (Sulawesi selatan)

Wetu Telu (Lombok)

MArapu (Sumba)

Naurus ( Pulau seram, Maluku)

Purwoduksino

Budi Luhur

Pahkampetan

Bolim

Basora

Samawi

Sirnagalih – dsb

Agama mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai alat untuk membentuk watak dan moral, tapi juga menentukan falsafah hidup dalam suatu masyarakat. Hal ini ber arti nilai- nilai dan norma-norma budaya dibentuk dari agama. Agama terbentuk bersamaan dengan permulaan sejarah umat manusia. Realita ini merangsang minat o rang untuk mengamati dan mempelajar i agama, baik sebag ai ajaran yang diturunkan melalu i wahyu, maupun sebagai bag ian dari kebudayaan. Lahir nya “Agama baru“ tidak akan per nah lepas dar i tradisi-tradisi agama induk ( mainstream).

 

Motivasi keterikatan manusia kepada agama adalah pendambaannya akan keadilan dan keteratur an. Keadilan dalam masyarakat dan alam, karena itu ia mnciptakan agama dan berpegang erat kepadanya demi meredakan penderitaan-penderitaan kejiwaannya.

 

Selanjutnya kita mencoba mendefinisikan Agama ataupun Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ditinjau dari beberapa aspek:dan pendapat tokoh tokoh terkemuka:

 

Definisi tentang agama dipilih yang sederhana dan meliputi. Artinya definisi ini diharapkan tidak terlalu sempit atau terlalu longgar tetapi dapat dikenakan kepada agama-agama yang selama ini dikenal melalui penyebutan nama-nama agama itu. Untuk itu terhadap apa yang dikenal sebagai agama-agama itu perlu dicari titik persamaannya dan titik perbedaannya.

 

Kata Agama berasal dari bahasa Sanskerta “tidak kacau”: ( A berarti “tidak”, dan gama berarti “kacau”)

 

P.J. Zoelmulder dan R.O. Robson dalam Kamus Jawa Kuno-Indonesia, kata “agama” telah diserap dalam bahasa Jawa kuno yang mengandung beberapa arti: “doktrin atau ajaran tradisional yang suci”, “himpunan doktrin”, “karya-karya suci”.

 

L. Mardiwarsito dalam Kamus Jawa Kuna-Indonesia kata agama berarti: (1) ilmu, ilmu pengetahuan; (2) hukum atau perundang-undangan; dan (3) agama atau religi.

 

Sedangkan dalam bahasa-bahasa semitik di Timur Tengah, “agama” disebut dalam bahasa Arab “Dîn”, yang sering dimaknai sebagai lembaga ilahi yang memimpin manusia untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Terlepas dari makna syar’i dalam konteks Islam, kata Arab dîn ternyata cognate dengan bahasa-bahasa semitik: danu (Akkadia), den (Ibrani), dîn/dîna (Aramaik/Suryani) yang berarti “religion”, “cult”. Selain itu dalam bahasa Ibrani dan Aramaik, kata den juga berarti “pengadilan”, misalnya seperti ungkapan Ibrani: Yom ha-Den (hari Pengadilan), yang sejajar juga dengan bahasa Arab: Yaum ad-dîn (hari pembalasan/ hari pengadilan). Selain kata din, dalam bahasa Arab juga dikenal kata Millah, yang juga sejajar dengan bahasa Aramaik Milta (firman, kata). Sekali lagi, terlepas dari makna syar’i-nya, kata Arab millah juga berkaitan dengan “ketaatan”, “kepasrahan” manusia kepada Allah, yang dalam agama-agama semitik diteladankan dari sosok kepasrahan Ibrahim kepada Sang Pencipta (Abraham), yang dijuluki “Bapa orang-orang beriman” (Arab: Abu al-Mu’minin, Ibrani: Ab ha Ma’a-minim) dalam Yudaisme, Kristen dan Islam.

 

Dari ungkapan-ungkapan berbagai bahasa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agama atau religi mengandung baik unsur “pengabdian”, “kepasrahan” − sebagai kata kerja − maupun “sekumpulan ajaran yang dianggap benar” − sebagai kata benda. Yang pertama “agama” sebagai gerak hati dan religiusitas, yang kedua “agama” sebagai “ajaran-ajaran baku”, atau “ajaran-ajaran yang dibakukan” oleh lembaga keagamaan (the organized religion).

 

Ungkapan lain yang diserap dari bahasa-bahasa Barat adalah “Religi”, “Religion”. Kata religi berasal dari bahasa Latin religio yang akar katanya religare yang berarti “mengikat”. Jadi, arti “religio” disini adalah way of life lengkap dengan peraturan-peraturannya tentang kebaktian dan kewajibannya, sebagai alat untuk mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam relasinya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta.

 

Kesimpulan: Dengan definisi tersebut diatas dapat kita simpulka Sejauh mana Agama berperan dalam pembentukan moral Bangsa sekaligus moral pemimpinnya.:

 

1- “Tidak Kacau (Sansekerta), menjaga timbulnya kekacauan perlu koridor menjadi batasan bagi manusia untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan egonya, ajaran Agama sangat berperan menekan ke egoan manusia

 

2- Ilmu Pengetahuan- Perundang undangan, Koridor yang dimaksud adalah Perundang-undangan dan muatan Ilmu pengetahuan untuk dapat menerima undang-undang/peraturan. Dengan demikian dengan Agama dapat mendisiplin manusia/ umatnya.

 

3- Way of life , Dengan Agama jelas sebagai penuntunnya, bagaimana bermasyarakat yang baik bagaimana menjadi pemimpin masyarakat yang baik dan Amanah. Yang mampu mengutamakan yang dipimpinnya daripada kepentingan pribadinya.

 

Ini adalah beberapa bagian yang mutlak untuk membentuk moral Manusia Indonesia khususnya, Dimana belakangan ini Agama sudah menjadi suatu alat mengyakinkan atau melegetimasi kehendak dan perbuatan sehingga Negara kesatuan Republik Indonesia terancam keutuhannya, Agama kembali di plotikisasi. Dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungan antara agama dan politik jelas memiliki suatu keterkaitan, namun tetap harus dibedakan. Satu pihak, masyarakat agama memiliki kepentingan mendasar agar agama tidak dikotori oleh kepentingan politik, karena bila agama berada dalam dominasi politik, maka agama akan sangat mudah diselewengkan. Akibatnya agama tidak lagi menjadi kekuatan pembebas atas berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan, sebaliknya agama akan berkembang menjadi kekuatan yang menindas dan kejam.

 

Di pihak lain, adalah kewajiban moral agama untuk ikut mengarahkan politik agar tidak berkembang menurut seleranya sendiri yang bisa membahayakan kehidupan. Agar agama dapat menjalankan peran moral tersebut, maka agama harus dapat mengatasi politik, bukan terlibat langsung ke dalam politik praktis. Karena bila agama berada di dalam kooptasi politik, maka agama akan kehilangan kekuatan moralnya yang mampu mengarahkan politik agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang menekan kehidupan dan menyimpang dari batas-batas moral dan etika agama, masyarakat, dan hukum.

 

Dalam konteks keterkaitan ilmiah, maka hubungan antara agama dan politik harus kita waspadai sehingga ia tidak sampai berjalan pada posisi yang salah. Salah satu ukuran atau kunci yang paling mudah dikenali agar kita dapat menarik batas yang mana politik yang harus dihindari sehingga kita tidak terjebak ke dalam arus politik kotor, khususnya oleh kaum Buddhis adalah dengan menghindari penggunaan kekerasan. Artinya politik yang harus dihindari adalah politik yang menyangkut perebutan kekuasaan melalui penggunaan kekerasan, termasuk dengan memperalat orang lain atau suatu organisasi, apalagi bila sudah menggunakan simbol-simbol agama yang bisa sangat menyesatkan.

 

Jadi, agama secara moral dan politis berada pada posisi yang benar pada saat agama tidak menjadi alat untuk memperebutkan atau mempertahankan status quo kekuasaan. Sehingga pada saat agama mengarah kepada politik kekuasaan, pada saat itulah agama dalam posisi yang salah dan berbahaya. Jadi ada 2 hal keterkaitan yang menjadi wacana diskusi kita, pertama bagaimana agama dapat membentengi diri mereka dari setiap kecenderungan/kekuatan politik yang berkembang di sekitar mereka, sehingga agama dapat tetap menjadi kekuatan pembebas dan bukan sebaliknya menjadi yang dibebaskan atau pencipta masalah karena telah terdistorsi oleh kekuatan-kekuatan politik tersebut. Kedua bagaimana agama dapat memainkan peran moral mereka untuk ikut mengarahkan politik agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang menyimpang dan menekan kehidupan.

 

(bersambung )

 

 

Saatnya Moral/Akhlak menjadi Panglima di NEGERI INI (2)

Dalam pembentukan Moral, peranan Agama dan Budaya sangat penting, Oleh karena itu Negara kesatuan Republik Indonesia sudah selayaknya memiliki Pemimpin yang bermoral dan Amanah. Pluralisme suatu bentuk masyarakt yang serba majemuk, baik dibidang Agama apalagi dalam Budaya. NKRI dari Sabang (ujung Sumatera) sampai Marauke(ujung Irian Jaya/Papua terdiri dari ribuan suku yang semuanya memiliki budaya NAmun sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu Budaya dan apa pula itu Agama, agar lebih mudah mengerti apa yang kita maksud dengan “Saatnya Moral/Akhlak menjadi Panglima di Negeri ini”: Ada kurang lebih 439 suku di Nusantara ini, masing- masing mempunya adat istiadat yang hampir boleh dikatakan dijaga setiap suku. Dari jumlah tersebut dapat kita bayangkan keaneka ragaman budaya dibumi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistemagama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbada budaya dan menyesuiakan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.[2]

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri.”Citra yang memaksa” itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti “individualisme kasar” di Amerika, “keselarasan individu dengan alam” d Jepang dan “kepatuhan kolektif” di Cina. Citra budaya yang brsifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka.

Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.

SUKU-SUKU DI INDONESIA BERDASARKAN PROPINSI

Aceh (11suku)

  • Aceh
  •  Alas
  • Aneuk Jamee
  • Gayo
  • Gayo Lut
  • Gayo Luwes
  • Gayo Serbejadi
  • Kluet
  • Simeulu
  • Singkil
  • Tamiang

Sumatera Utara (15suku)

  • Angkola
  • Asahan
  • Dairi
  • Karo
  • Mandailing
  • Melayu
  • Nias
  • Pakpak
  • Simalungun
  • Toba

Riau dan Sumatera Barat (11suku)

  • Akit
  • Hutan
  • Kuala
  • Kubu
  • Laut
  • Lingga
  • Riau
  • Sakai
  • Talang Mamak
  • Mentawai
  • Minangkabau

Sumatera Selatan (29suku)

  • Ameng Sewang
  • Anak Dalam
  • Bangka
  • Belitung
  • Musi Banyuasin
  • Musi Sekayu
  • Ogan
  • Enim
  • Kayu Agung
  • Kikim
  • Komering
  • Lahat
  • Lematang
  • Lintang
  • Kisam
  • Palembang
  • Pasemah
  • Padamaran
  • Pegagan
  • Rambang Senuling
  • Lom
  • Mapur
  • Meranjat
  • Musi
  • Ranau
  • Rawas
  • Saling
  • Sekak
  • Semendo

Bengkulu, Jambi, dan Lampung (16)

  • Bengkulu
  • Rejang
  • Enggano
  • Kaur
  • Serawai
  • Lembak
  • Mulo – muko
  • Suban
  • Pekal
  • Anak Dalam
  • Batin
  • Jambi
  • Kerinci
  • Penghulu
  • Pindah
  • Lampung

Jawa (12 suku)

  • Betawi
  • Baduy
  • Sunda
  • Bagelen
  • Banyumas
  • Jawa
  • Nagarigung
  • Samin
  • Bawean
  • Madura
  • Tengger
  • Using

Bali dan Nusa Tenggara Barat (13suku)

  • Bali
  • Loloan
  • Nyama Selam
  • Trunyan
  • Bayan
  • Dompu
  • Donggo
  • Kore
  • Nata
  • Mbojo
  • Sasak
  • Sumbawa

Nusa Tenggara Timur (46 suku)

  • Abui
  • Alor
  • Anas
  • Atanfui
  • Babui
  • Bajawa
  • Bakifan
  • Blagar
  • Boti
  • Dawan
  • Deing
  • Ende
  • Faun
  • Flores
  • Hanifeto
  • Helong
  • Kabola
  • Karera
  • Kawel
  • Kedang
  • Kemak
  • Kemang
  • Kolana
  • Kramang
  • Krowe Muhang
  • Kui
  • Labala
  • Lamaholot
  • Lemma
  • Lio
  • Manggarai
  • Maung
  • Mela
  • Modo
  • Muhang
  • Nagekeo
  • Ngada
  • Noenleni
  • Riung
  • Rongga
  • Rote
  • Sabu
  • Sikka
  • Sumba
  • Tetun
  • Marae

Kepulauan Maluku (43suku)

  • Alune
  • Ambon
  • Aru
  • Babar
  • Bacan
  • Banda
  • Bulli
  • Buru
  • Galela
  • Gane
  • Gebe
  • Halmahera
  • Haruku
  • Jailolo
  • Kei
  • Kisar
  • Laloda
  • Leti
  • Lumoli
  • Maba
  • Makian
  • Mare
  • Memale
  • Moam
  • Modole
  • Morotai
  • Nuaulu
  • Pagu
  • Patani
  • Rana
  • Sahu
  • Sawai
  • Seram
  • Tanimbar
  • Ternate
  • Tidore
  • Tobaru
  • Tobelo
  • Togutul
  • Wai Apu
  • Wai Loa
  • Weda
  • Pelauw

Kalimantan Barat (74suku)

  • Babak
  • Badat
  • Barai
  • Bangau
  • Bukat
  • Entungau
  • Galik
  • Gun
  • Iban
  • Jangkang
  • Kalis
  • Kantuk
  • Kayan
  • Kayanan
  • Kede
  • Kendayan
  • Keramai
  • Klemantan
  • Pontianak
  • Pos
  • Punti
  • Randuk
  • Ribun
  • Sambas
  • Cempedek
  • Dalam
  • Darat
  • Darok
  • Desa
  • Kopak
  • Koyon
  • Lara
  • Senunang
  • Sisang
  • Sintang
  • Suhaid
  • Sungkung
  • Limbai
  • Maloh
  • Mayau
  • Mentebak
  • Menyangka
  • Sanggau
  • Sani
  • Seberuang
  • Sekajang
  • Selayang
  • Selimpat
  • Dusun
  • Embaloh
  • Empayuh
  • Engkarong
  • Ensanang
  • Menyanya
  • Merau
  • Mualang
  • Muara
  • Muduh
  • Muluk
  • Ngabang
  • Ngalampan
  • Ngamukit
  • Nganayat
  • Panu
  • Pengkedang
  • Pompang
  • Senangkan
  • Suruh
  • Tabuas
  • Taman
  • Tingui

Kalimantan Tengah dan Selatan (20suku)

  • Abal
  • Bakumpai
  • Banjar
  • Beraki
  • Berangas
  • Bukit
  • Dusun Deyah
  • Pagatan
  • Pitap
  • Herakit
  • Bantian
  • Bawo
  • Lawangan
  • Tamuan
  • Maanyan
  • Ngaju
  • Ot Danum
  • Paku
  • Punan
  • Siang

Kalimantan Timur (29suku)

  • Auheng
  • Baka
  • Bakung
  • Basap
  • Benuaq
  • Berau
  • Bem
  • Pasir
  • Penihing
  • Saq
  • Berusu
  • Bulungan
  • Busang
  • Dayak
  • Huang Tering
  • Jalan
  • Kenyah
  • Seputan
  • Tidung
  • Timai
  • Tunjung
  • Kulit
  • Kutai
  • Long Gelat
  • Long Paka
  • Modang
  • Oheng
  • Touk
  • Tukung

Irian Jaya / Papua (115suku)

  • Aero
  • Airo Sumaghaghe
  • Airoran
  • Ambai
  • Amberboken
  • Amungme
  • Dera
  • Edopi
  • Eipomek
  • Ekagi
  • Ekari
  • Emumu
  • Eritai
  • Fayu
  • Foua
  • Gebe
  • Gresi
  • Hattam
  • Humboltd
  • Hupla
  • Inanusatan
  • Irarutu
  • Isirawa
  • Iwur
  • Jaban
  • Jair
  • Kabari
  • Kaeti
  • Pisa
  • Sailolof
  • Samarokena
  • Sapran
  • Sawung
  • Wanggom
  • Wano
  • Waris
  • Watopen
  • Arfak
  • Asmat
  • Baudi
  • Berik
  • Bgu
  • Biak
  • Borto
  • Buruai
  • Kais
  • Kalabra
  • Kimberau
  • Komoro
  • Kapauku
  • Kiron
  • Kasuweri
  • Kaygir
  • Kembrano
  • Kemtuk
  • Ketengban
  • Kimaghama
  • Kimyal
  • Kokida
  • Kombai
  • Korowai
  • Kupul
  • Kurudu
  • Kwerba
  • Kwesten
  • Lani
  • Maden
  • Sawuy
  • Sentani
  • Silimo
  • Tabati
  • Tehid
  • Wodani
  • Ayfat
  • Yahrai
  • Yaly
  • Auyu
  • Citak
  • Damal
  • Dem
  • Dani
  • Demisa
  • Demtam
  • Mairasi
  • Mandobo
  • Maniwa
  • Mansim
  • Manyuke
  • Mariud Anim
  • Meiyakh
  • Meybrat
  • Mimika
  • Moire
  • Mombum
  • Moni
  • Mooi
  • Mosena
  • Murop
  • Muyu
  • Nduga
  • Ngalik
  • Ngalum
  • Nimboran
  • Palamui
  • Palata
  • Timorini
  • Uruway
  • Waipam
  • Waipu
  • Wamesa
  • Yapen
  • Yagay
  • Yey
  • Anu

Baso

Hampir boleh dikatakan Nilai-nilai Budaya yang terkandung disetiap suku bermuatan Moral. BAgai mana menghormati sesama , sertamenghormati lingkungannya atau Alam, baiknya didalam kurikulum pendidikan salah satu

Saatnya AKHLAK/MORAL sebagai Panglima di NEGERI INI (1)

clip_image001

Negara kesatuan republik Indonesia ini sudah saatnya dipimpin Pemimpin yang Amanah dan bermoral, tegas dan berani, serta menyadari dirinya sebagai pemimpin suatu bangsa Besar dan pluralis dan yang utama dia sadar dirinya adalah untuk rakyat perbuatannya adalah untuk rakyat senyumnya untuk rakyat ketegasannya untuk pejabat yang culas dan korup demi rakyat. Jadi tidak bisa Negeri ini dipimpin orang yang bermodal penampilan celebrities dan santun tetapi tidak mampu menegur dan tegas pada pejabat yang jelas bersalah dan menyakiti hati negeri ini tidak akan dapat dipimpin orang yang lemah dan peragu rakyat santun tetapi lemah dan peragu. Negeri membutuhkan pemimpin seperti Sukarno dan Suharto tetapi mampu menutup kelemahan kelemahan mereka.

Pemimpin peragu dan lemah serta santun akan membuat negeri ini tercabik-cabik, provokator akan subur dalam negari yang dipimpinnya, keaneka ragaman negeri ini menjadi lahan empuk bagi manusia-mansia yang tidak bermoral dan berbudaya.

clip_image003

Keotoriteran Bung Karno membuat negeri ini terbebas dari segala bentuk penjajahan.

clip_image005

Kediktatoran Pak Harto membuat Rakayat Negeri ini dapat menikmati kemajuan/ modernisasi dan kepesatan anak negeri mengecap pendidikan yang lebih tinggi baik didalam dan luar negeri.

Bagai mana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini setelah kedua pemimpin diatas tadi atau setelah Revormasi.

clip_image007

Era Rezim Habiebie adalah era transisi, beliau tidak terlepas dari citra pendahulunya Suharto, akibatnya pemerintahannya jadi bulan-bulanan legislative, sehingga untuk memikirkan kesejahteraan Rakyat sama sekali tidak tersentuh.

clip_image009

Era rezim Gus dur, Rakyat hanya sebatas baru menikmati lepasnya dari era Rezim Suharto, dan sibuk membalas jasa orang-orang yang berjasa menjatuhkan pemerintahan Suharto, serta sibuk mengembalikan citra di luar negeri.

clip_image011

Rezim Megawati sukarno putri. Tidak jauh berbeda dengan pendahulunya Gus dur, sehingga lupa memikirkan kepentingan dan kebutuhan wong cilik, pendukungnya selama ini hamper boleh dikatakan tidak menikmati apa-apa, dalam masa pemerintahannya.

clip_image013

Rezim Susilo Bambang Yudoyono popular dengan nama SBY. Rezim ini hampir boleh dikatakan aman dari segala gangguan Mahasisiswa dan Legislatif. Nyaris besar kesempatannya untuk memperbaiki kesejahteraan Rakyat Negeri ini setelah dilanda ketidak pastian selama digelar Revormasi.Namun Sby asyik dengan pembenahan Citra, baik citra dalam Negeri maupun Citra di Luar Negeri. Harus kita akui Citra Negeri ini cukup Manis dimata Negara Barat, khususnya kehebatan pemerintahan SBY menghancur leburkan Kelompok Teroris, namun penjahat dalam negeri yang berdampak bagi Rakyat Negeri ini dibiarkanmenghantui Rakyatnya. Citra Negeri ini Adalah Negara demokratis di Asia, membuat negeri ini lebih tidak nyaman dimana-mana terjadi keributan karena pejabat-pejabat dipusat dan didaerah bertindak semena-mena, dalam menetrapkan undang-undang yang mentah hasil godokan/draf dari pemerintahan, sedangkan DPR hanya mensyahkan. Tanpa melihat kepentingan Rakyat ada dalam kandungan Undang-undang tersebut

clip_image015

Tidak cukup waktu untuk memaparkan keanehan Pemimpin Negeri ini. Dan hal ini akan terus berkelanjutan kalau tidak kita munculkan seorang pemimpin yang Berani dan Tega dan Amanah. Oleh karenanya mari kita coba mengulas kriteria pemimpin Yang Amanah

(bersambung )