Kebudayaan Indonesia yang Pernah Diklaim Malaysia

 Rencana pemerintah Malaysia untuk mengklaim Tari Tor-Tor yang berasal dari Sumatera Utara sebagai wariswan budaya milik Negeri Jiran menyita perhatian banyak pihak. Belum jelas alasan dari pihak Malaysia mengapa menyebut Tari Tor Tor sebagai bagian dari budaya mereka, namun yang pasti, kasus klaim atas kebudayaan Indonesia ini bukan yang pertama kali terjadi.

Jadiberita melaporkan, ada beberapa warisan kebudayaan kita yang diakui oleh Malaysia sebagai miliknya, berikut lima diantaranya:

1. Angklung


Website Malaysia Menyatakan Angklung Sebagai Budaya Malaysia
Dalam situs http://www.musicmall_asia.com disebutkan bahwa angklung berasal dari Malaysia tepatnya berada di kota Johor. Musik angklung merupakan pengiring kesenian kuda kepang. Klaim ini membuat masyarakat Indonesia marah, namun pemerintah Malaysia membantah melakukan klaim atas alat musik khas Jawa Barat tersebut.

2. Reog Ponorogo


Reog Ponorogo
Awal dari klaim ini adalah pada saat website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia dengan alamat situs http://www.heritage.gov.my memasang gambar Reog Ponorogo dan menyebutnya sebagai tarian asal Malaysia yaitu Tari Barongan. Komentar menentang pun bermunculan, sampai akhirnya Pemerintah Jawa Timur berupaya mendaftarkan Rego Ponorogo untuk mendapatkan hak paten tingkat dunia.

3. Rasa Sayange


Partitur Lagu Rasa Sayange
Pada bulan Oktober 2007, iklan pariwisata Malaysia bertajuk. Malaysia, Truly Asia, menggunakan lagu rakyat. Liriknya terdiri dari campuran Bahasa Inggris, Melayu dan Mandarin, tetapi, jika didengarkan lebih lanjut, terdapat lirik  Rasa sayang sayang hey. Yang sangat mirip dengan lagu Rasa Sayange, lagu turun temurun rakyat Maluku.
Protes keras muncul dari Indonesia. Terutama di Internet, bahwa Malaysia mencuri lagu Rasa Sayange untuk mempromosikan pariwisata mereka.
Tapi Tengku Adnan Tengku Mansor, Menteri Pariwisata Malaysia ketika itu menyatakan, Rasa Sayang versi mereka dari lagu Rasa Sayange adalah lagu rakyat di kepulauan Nusantara, dan Indonesia tak bisa mengklaim punya lagu tersebut. Sementara menurut Menteri Penerangan Malaysia, YB Dato menegaskan bahwa tidak ada niatan dari Malaysia untuk mengklaim lagu tersebut sebagai milik Malaysia.

4. Tari Pendet


Tari Pendet
Tarian khas asal Pulau Dewata tersebut juga tak luput dari klaim Negeri Jiran. Hal itu diketahui ketika dalam sebuah iklan pariwisata “Visit Malaysia” menampilkan cuplikan Tari Pendet tersebut. Meskipun begitu, pemerintah Malaysia berkilah bahwa mereka tidak melakukan klaim dan yang terjadi semata-mata hanya kesalah pahaman belaka.

5. Batik


Batik telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Indonesia oleh UNESCO
Pada saat awal kasus Klaim ini terjadi, Batik merupakan salah satu yang pertama di Klaim oleh Malaysia sebagai warisan kebudayaan milik negaranya. Pengakuan tersebut sempat membuat resah pengrajin batik dan juga menuai kemarahan rakyat Indonesia. Bahkan dalam laga final piala AFF lalu, sempat ramai informasi melalui Broadcast Message untuk memakai batik saat Indonesia bertanding melawan Malaysia. Klaim atas batik ini akhirnya dimenangkan oleh Indonesia dengan ditetapkannya batik sebagai warisan budaya Indonesia oleh Unesco pada 2 Oktober 2009.
Ada beberapa kebudayaan lain yang juga telah diklain oleh Malaysia. Khusus untuk Tari Tor-Tor masyarakat pengguna Social Media di Indonesia bersama membuat gerakan lewat hashtag#TortorpunyaIndonesia dan berencana menjadikannya sebagaiTrending Topic Worldwide agar masyarakat dunia tahu bahwa Tari Tor Tor milik Indonesia

Daftar Jaksa Agung NKRI

JAKSA AGUNG DARI MASA KE MASA

Mr. Gatot Taroenamihardja
1. Mr. Gatot Taroenamihardja (12 Agustus 1945 – 22 Oktober 1945)Mr. Gatot Taroenamihardja adalah Jaksa Agung Republik Indonesia yang …
Mr. Kasman Singodimedjo
2. Mr. Kasman Singodimedjo (8 November 1945 – 6 Mei 1946)Mr Kasman Singodimedjo kelahiran Purworejo, 25 Februari 1904, diangkat menjadi Jaksa …
Mr. Tirtawinata
3. Mr. Tirtawinata (22 Juli 1946 – 1951)Mr. Tirtawinata diangkat menjadi Jaksa Agung tanggal 22 Juli 1946. Pada masa jabatan …
R Soeprapto
4. R Soeprapto (1951 – 1959) Saat R Soeprapto menjabat Jaksa Agung, negara sedang dirongrong oleh berbagai kemelut …
Mr. Gatot Taroenamihardja
5. Mr. Gatot Taroenamihardja (1 April 1959 – 22 September 1959) Mr. Gatot Taroenamihardja kembali memegang jabatan Jaksa Agung pada …
Mr Goenawan
6. Mr Goenawan (31 Desember 1959 – 1962) Mr Goenawan menjadi Jaksa Agung terhitung tanggal 31 Desember 1959. Sebelumnya, pada masa …
R Kadaroesman
7. R Kadaroesman (1962 – 1964) R. Kadaroesman, SH adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1962 sampai 1964
Brigadir Jenderal TNI A. Soethardhio
8. Brigadir Jenderal TNI A. Soethardhio (1964 – 1966)Brigadir Jenderal TNI A. Soethardhio menggantikan R Kadaroesman sebagai …
Brigjen Soegih Arto
9. Brigjen Soegih Arto (27 Maret 1966 – 1973)Brigjen Soegih Arto adalah jaksa Agung pertama pada era Orde …
Let. Jen. Ali Said
10. Let. Jen. Ali Said (1973 – 1981) Letnan Jenderal Purnawirawan Ali Said  adalah Jaksa Agung pada …
Ismail Saleh
11. Ismail Saleh (1981 – 1984) Letnan Jenderal TNI Ismail Saleh, SH (lahir di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, 7 …
Mayor Jenderal TNI Hari Suharto, SH
12. Mayor Jenderal TNI Hari Suharto, SH (4 Juni 1984 – 1988) Purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal …
Laksamana Muda Sukarton Marmosujono, SH
13. Laksamana Muda Sukarton Marmosujono, SH (1988 – 1990) Laksamana Muda TNI Sukarton Marmosujono, SH adalah Jaksa Agung …
Singgih, SH
14. Singgih, SH (1990 – 1998) Munculnya Singgih sebagai Jaksa Agung menjadi fenomena baru di kalangan kejaksaan. Sebab, …
Soedjono C. Atmonegoro SH
15. Soedjono C. Atmonegoro SH (1998 – 15 Juni 1998) Soedjono Chanafiah Atmonegoro adalah Jaksa Agung RI pada Kabinet …
Andi Ghalib SH
16. Andi Ghalib SH (1998 – 1999) Letnan Jenderal TNI Andi Muhammad Ghalib, SH adalah Jaksa Agung  …
Marzuki Darusman SH
17. Marzuki Darusman SH (1999 – 2001)Marzuki Darusman, SH (lahir di Bogor, Jawa Barat tahun 1945) adalah Jaksa …
Baharuddin Lopa SH
18. Baharuddin Lopa SH (6 Juni 2001 – 3 Juli 2001)Baharuddin Lopa, SH adalah Jaksa Agung Republik Indonesia sejak 6 …
Marsillam Simanjuntak SH
19. Marsillam Simanjuntak SH (11 Juli 2001 – 14 Agustus 2001)Marsillam Simanjuntak, S.H. (lahir: 1943) adalah Jaksa Agung Republik …
MA Rachman
20. M.A. Rachman, SH (14 Agustus 2001 – 21 Oktober 2004)M.A. Rachman, SH adalah Jaksa Agung Republik …
Abdul Rahman Saleh
21. Abdul Rahman Saleh (21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007) Abdul Rahman Saleh, kelahiran Pekalongan, 1 April 1941, adalah Jaksa Agung …
Hendarman Supandji
22. Hendarman Supandji (23 Mei 2007 s/d 24 September 2010)Jaksa Agung Hendarman Supandji kelahiran Klaten Jawa Tengah, 6 …
Basrief Arief
23. Basrief Arief (26 November 2010 s/d Sekarang) Jaksa Agung Basrief Arief kelahiran Tanjung Enim, Sumsel, 1947 lalu …

SEJARAH

Sebelum Reformasi

 Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi ) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung ) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

  1. Mempertahankan segala peraturan Negara
  2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
  3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (pengadilan agung), Koootooo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihooo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

  1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
  2. Menuntut Perkara
  3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
  4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka  pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

  1. Melakukan penuntutan;
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

  1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

  1. Modus operandi yang tergolong canggih
  2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya
  3. Objeknya rumit (compilicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan
  4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan
  5. Manajemen sumber daya manusia
  6. Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada)
  7. Sarana dan prasarana yang belum memadai
  8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime .

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

Kronologi Penyelidikan Kasus Simulator

 

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Sutarman (kiri) bersama Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar menyampaikan keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Mabes Polri, Jumat (3/8). Dalam keterangannya, kepolisian yang akan tetap menangani kasus tersebut karena menganggap institusi kepolisian lebih dahulu menangani kasus yang melibatkan petinggi Polri itu daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memaparkan kronologi penanganan kasus dugaan korupsi proyek simulator roda dua dan roda empat ujian surat izin mengemudi (SIM) Korlantas Polri tahun 2011, Jumat (3/8/2012) kemarin.

Pada, rangkaian kronologi ini Polri ingin menunjukkan kapan pihaknya memulai penyelidikan dan menuding sikap KPK yang dianggap melanggar MoU dan etika.

Berikut kronologi dari penyelidikan hingga penetapan tersangka yang dipaparkan Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jendral (Pol) Sutarman

1. Polri mengaku memutuskan untuk memulai penyelidikan kasus tersebut setelah membaca berita pada Majalah Tempo tanggal 29 April 2012, halaman 35-38 yang berjudul “Simsalabim Simulator SIM”.

“Saya membaca itu, kemudian saya memerintahkan Direktur Tindak Pidana Korupsi saya yaitu Brigjen Nur Ali untuk melakukan penyelidikan tentang kemungkinan terjadinya tindak pidana yang ada di Korlantas khususnya terkait dengan pengadaan simulator,” terang Sutarman, Jumat.

2. Pada 21 Mei 2012, Polri mengeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan (Sprindlid) dengan telah melakukan interogasi dan memeriksa 33 saksi yang diduga terkait kasus tersebut. Dalam interogasi dengan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), Sukoco S Bambang, penyelidik memperoleh informasi bahwa ada data dan informasi yang telah diberikan kepada KPK. Oleh karenanya, pada 17 Juli 2012, dijelaskan Sutarman Bareskrim mengirimkan surat ke KPK perihal Dukungan Penyelidikan. Bareskrim meminta data dan informasi yang dimiliki KPK.

3. Kemudian, Sutarman menjelaskan, pada Senin (30/7/2012) pukul 14.00,pimpinan KPK menghadap Kapolri, Jendral Timur Pradopo di ruang kerja Kapolri. Hadir saat itu, Ketua KPK Abraham Samad dan Zulkarnaen, serta Kapolri yang didampingi Sutarman dan penyidik. Dalam pertemuan itu Abraham menyampaikan bahwa KPK akan melakukan penyidikan kasus simulator SIM di Korlantas. Namun Kapolri meminta waktu satu atau dua hari untuk mendiskusikan tindak lanjutnya dengan alasan Polri juga tengan menyelidiki kasus tersebut.

4. Usai pertemuan tersebut, Bareskrim menghubungi ajudan pimpinan KPK untuk meminta waktu menghadap Ketua KPK pada Selasa (31/7/2012). Kemudian disetujui akan diadakan pertemuan pada pukul 10.00. Polri berniat akan mempresentasikan hasil penyelidikan pada KPK untuk ditingkatkan pada tahap penyidikan dihadapan pimpinan KPK.

5. Namun KPK dianggap menyerobot kesepakatan untuk melakukan pertemuan pada Selasa (31/7/2012) pukul 10.00 itu. KPK menggeledah gedung Korlantas Senin (30/7/2012) pukul 16.00 usai para pimpinan melakukan pertemuan pukul 14.00 itu. Menurut Sutarman, pertemuan para pimpinan di ruang kerja Kapolri tak menyinggung rencana KPK menggeledah gedung Korlantas Polri. Namun, sore harinya, KPK datang melakukan penggeledahan dengan mengatakan bahwa Kapolri telah mengizinkannya.

“Itu rumahnya orang, yang punya rumah Kapolri. Pak Kapolri tidak diberitahu. Samad waktu ketemu Kapolri tidak menyampaikan penggeledahan. Jam dua ketemu. Jam empat sudah digeledah. Etika ditabrak. MoU ditabrak,” terang Sutarman, Jumat (3/8/2012).

Penggeledahan KPK di Korlantas berlangsung hingga Selasa (31/7/2012). Sempat diberitakan, para penyidik KPK tersandra di Gedung Korlantas. Namun Mabes Polri membantah menghalangi penggeledahan.

6. Kemudian, Selasa sore pukul 15.00, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto kembali menghadap Kapolri di Gedung Rupatama Mabes Polri. Maksud pertemuan itu adalah untuk membicarakan tindak lanjut penggeledahan dan penyidikan selanjutnya.

Pada pertemuan itu KPK sekaligus menyatakan telah menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka. Menurut Sutarman saat itu KPK tak memberitahukan tersangka lainnya. Dalam pertemuan itu keduanya sepakat saling memberikan akses barang bukti, juga disepakati bahwa barang-barang yang tidak terkait kasus tersebut dikembalikan.

Dalam hal ini Sutarman beralasan barang tersebut menghambat aktivitas Korlantas dalam pelayanan masyarakat. “Ada barang-barang yang mengganggu aktivitas masyarakat ada di situ. Kalau hilang, pelayanan bisa terganggu,” ujarnya.

7. Kemudian, Selasa (31/7/2012), Bareskrim Polri meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan Budi Susanto sebagai penyedia barang menjadi tersangka, sesuai Sprindik nomor Sprindik/184a/VIII/2012/Tipidkor.

8. Rabu (1//8/2012) Sutarman mengaku telah mengirim Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Agung RI. Hari itu, Bareskrim Polri juga telah menetapkan Wakakorlantas Brigjen Pol Didik Purnomo, Kompol Legimo, Bendahara Korlantas Teddy Rusmawan, dan Sukoco S Bambang. Pada keempatnya Bareskrim juga telah mengeluarkan sprindik dan mengirimkan SPDP ke Kejagung.

9. Kamis (2/8/2012) Sutarman mengaku baru mengetahui bahwa KPK juga telah menetapkan tersangka selain Djoko, yakni Didik Purnomo, Sukoco Bambang, dan Budi Susanto. Sutarman mengaku mengetahui tersangka yang ditetapkan KPK itu dari beberapa media.

10. Jumat (3/82012) Sutarman membaca dibeberapa media bahwa Bareskrim Polri tak lagi berwenang menyidik kasus tersebut. Menurut Sutarman, sebelumnya pernah dilakukan join investigation dalam perkara yang ditangani KPK dan penegak hukum lain tahun 2010.

“Seperti pada kasus penyalahgunaan APBD Kabupaten Langkat dengan tersangka Syamsul Arifin. Dalam penyidikan kasus tersebu KPK menyidik untuk penyelenggara negara, yakni Syamsul, sedangkan pihak lainnya di luar penyelenggara negara ditangani Kejati Sumatera Utara,” tandasnya.

Berdasarkan uraian di atas, dikatakan Sutarman, Bareskrim Polri tetap akan melakukan penyidikan simulator SIM sebelum ada ketentuan beracara yang mengatur hal tersebut atau melalui keputusan pengadilan yang menyatakan penyidik Polri tidak berwenang menangani kasus yang sedang atau bersamaan ditangani KPK.

Diketahui sebelumnya, KPK memang lebih dulu menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus tersebut. Tak tanggung-tanggung, KPK langsung mengeluarkan nama seorang jendral bintang dua, yakni Inspektur Jendral Polisi, Djoko Susilo. Saat itu, KPK seolah memberi pukulan telak pada Polri yang sudah berumur 65 tahun itu.

Dalam hal ini, pada April 2012 pernah diberitakan, Brigjen Pol Boy Rafli Amar yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum Polri membantah Inspektur Djoko Susilo menerima  suap Rp 2 miliar dari proyek pengadaan simulator kemudi motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar ketika memimpin Korps Lalu Lintas Polri. Menurut Boy proyek tersebut telah sesuai prosedur.

“Beberapa waktu lalu dilakukan pemeriksaan oleh Irwasum sementara dari sisi mekanisme pengadaan barang dan jasa sudah berjalan dengan aturan yang ada. Kewajiban dari kontraktor pengadaan alat drive simulator polres-polres se-Indonesia, ini sudah terpenuhi,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Komisaris Besar Boy Rafli Amar, Senin (23/4/2012) di Jakarta.
Kemudian, KPK telah mengumumkan tersangka lainnya pada Kamis (2/8/2012), yakni Didik, Budi, dan Sukoco. Kamis pagi sejumlah pemberitaan di media memberitahun ditetapkannya mereka sebagai tersangka. Kembali Polri merasa didahului KPK. Kamis siang, Polri pun menggelar jumpa pers dengan mengumumkan lima tersangkanya, yakni Didik, Budi, Sukoco, Legimo, dan Teddy. Kedua institusi ini pun memiliki tiga tersangka yang sama.
Pada Jumat siang, Sutarman akhirnya angkat bicara dihadapan publik yang membeberkan kronologi penyelidikan Polri hingga penetapan sebagai tersangka. Sutarman bersikeras tak mau menyerahkan tersangkanya pada KPK. Sebagai institusi berumur 65 tahun, Polri merasa tak punya taring lagi jika harus menyerahkan sepenuhnya pada KPK yang baru berdiri tahun 2003 itu.
“Saya tidak akan pernah memberikan (tersangka) selama saya masih melakukan penyidikan. Kecuali memang ada keputusan peradilan yang menyatakan saya harus menyerahkan atau menghentikan penyidikan,”tegas Sutarman.
Pada Jumat malam pun, Polri langsung menahan para tersangkanya di Bareskrim Polri.
Perkara ini dianggap tak lagi masalah siapa yang lebih dulu meyelidiki atau menyidik, namun kepercayaan masyarakat pada institusi Polri sudah luntur. Polri didesak menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut pada KPK. Polri dianggap tak akan independen menagani kasus yang diduga menyeret para perwira tingginya. Presiden diminta turun tangan. Sikap Polri yang terkesan tak mau mengalah ini pun dianggap dapat membuka kembali pertarungan Cicak lawan Buaya Jilid II. “Masyarakat dapat menilai bahwa pihak kepolisian cenderung egois karena tidak ingin kasus pengadaan SIM tersebut diurus oleh KPK. Pasti jika hal ini terus dibiarkan, maka berpotensi akan menjadi konflik semacam Cicak Vs Buaya karena KPK disakiti oleh kepolisian,” ujar pakar kepolisian, Bambang Widodo Umar

Kronologis Tarik Ulur Barang Bukti KPK dengan POLRI

foto

Petugas KPK di lobi gedung Koorps lalu lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jakarta saat melakukan penggeledahan terkait kasus korupi pengadaan alat simulator SIM  

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengakui penggeledahan di kantor Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian RI sempat mendapat hambatan dari polisi. “Awalnya tak ada masalah. Ternyata jam 23 ada emergency call, dan saya memutuskan kembali ke KPK,” katanya kemarin.

Menurut Bambang, ia dan dua pemimpin KPK lainnya, Abraham Samad dan Busyro Muqoddas, setelah itu kembali ke kantor Korps Lalu Lintas di Cawang. Di sana sudah menunggu Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Sutarman. Barulah ketiganya menyelesaikan kesalahan komunikasi saat penggeledahan.

KPK sejak Senin sore hingga Selasa petang menggeledah kantor Korps Lalu Lintas, terkait dengan dugaan korupsi proyek simulator pembuatan surat izin mengemudi. Pada Jumat pekan lalu, KPK telah menetapkan bekas Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menjelaskan, meski penggeledahan bisa dilanjutkan, barang bukti belum bisa langsung disita oleh komisi antikorupsi. Berdasarkan pantauan Tempo, kemarin sekitar pukul 09.30 pagi barang bukti sudah sempat masuk ke mobil KPK. Tapi kardus-kardus bersegel itu kemudian diturunkan dan dimasukkan kembali ke kantor Korps Lalu Lintas.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Anang Iskandar justru membantah menghalangi penggeledahan KPK. Menurut dia, kasus serupa juga tengah ditangani oleh Badan Reserse Kriminal. “Satu barang bukti, dua lembaga yang menangani, bagaimana bisa?” kata Anang. Ia mengatakan sudah 32 saksi diperiksa, dan polisi belum menetapkan satu pun tersangka.

Sekitar pukul 15.15, tiga pemimpin KPK bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo. Belum jelas benar apa yang dibicarakan mereka selama sekitar 45 menit. Yang pasti, empat jam kemudian mobil KPK meninggalkan kantor Korps Lalu Lintas dengan membawa barang bukti. Sekitar pukul 19.40, barang bukti tiba di markas KPK.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan barang bukti yang telah disita lembaganya akan dipilah bersama polisi. “Nanti ada orang kepolisian yang akan memverifikasi bersama-sama. Kalau tak diperlukan, data di KPK barangkali diperlukan untuk penyidikan di sana (Markas Besar Kepolisian),” kata Bambang.

Seusai pertemuan dengan KPK, Jenderal Timur Pradopo menyatakan lembaganya sudah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator, yaitu pejabat pembuat komitmen proyek itu. Timur tak mau menyebutkan nama pejabat tersebut. Data yang dimiliki Tempo menyebutkan, pejabat pembuat komitmen adalah Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo.

Djoko Susilo enggan berkomentar banyak ihwal penetapannya sebagai tersangka. “Kasus itu kan sudah ditangani Bareskrim,” katanya. Sedangkan Didik Purnomo tak memberi tanggapan apa pun. Ia tak menjawab panggilan ke telepon genggamnya. Pesan pendek yang dilayangkan Tempo juga tak berbalas.

K P K menggeledah kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri

foto

 

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri di Jalan M.T. Haryono Kaveling 15, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terjadi sejak Senin sore kemarin sampai Selasa dinihari, 31 Juli 2012.

Sumber Tempo mengatakan penggeledahan itu terkait pengusutan dugaan korupsi kasus proyek simulator alat uji tes surat izin mengemudi. Majalah Tempo edisi 23 April pernah menulis seluk-beluk kasus simulator SIM ini.

Walau telah terjadi setahun lebih, Sukotjo S. Bambang masih mengingat pengalaman itu. Kamis, 13 Januari 2011, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia ini memasukkan lembar demi lembar seratus ribuan rupiah ke dua dus bekas suku cadang Honda. Setiap dus berisi Rp 2 miliar. Hari itu juga, ia mengangkutnya ke Jakarta.

Sukotjo menerima pesan dari kongsi dagangnya, Budi Susanto, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Perusahaan ini memenangi tender pengadaan simulator kemudi sepeda motor dan mobil senilai Rp 196,87 miliar di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Citra Mandiri lalu menggandeng Inovasi Teknologi buat mengerjakannya. “Saya dipesan agar sampai Jakarta pada siang hari,” katanya kepada Tempo, akhir bulan lalu.

Menggunakan Toyota Fortuner D-84-MS yang dikemudikan sopirnya, Ijai Harno, Sukotjo menuju Jakarta. Mereka dikawal Kusno, anggota Kepolisian Sektor Bandung Kulon. Berangkat dari rumah di Cigondewah Kaler, Bandung, pukul 10.00, di tengah perjalanan Sukotjo menerima telepon dari Budi. Sang penelepon meminta bertemu di dekat pintu tol Pondok Gede Timur, Bekasi, pada tengah hari.

Sukotjo tiba lebih dulu. Tak lama, Budi sampai dengan Toyota Camry hitam B-8-DVA. Sukotjo turun dari mobil menemui sang kolega. Ijai dan Kusno juga turun, memindahkan satu kardus duit ke bagasi mobil Budi. Menurut Sukotjo, Budi lalu meminta dia mengantarkan satu kardus lain ke kantor Korps Lalu Lintas Polri di Jalan M.T. Haryono, Jakarta Selatan. “Antarkan uang itu ke Pak Djoko Susilo,” ia menirukan permintaan Budi. Inspektur Djoko Susilo, ketika itu Kepala Korps Lalu Lintas, kini Gubernur Akademi Kepolisian.

Menurut Sukotjo, Budi kemudian menambahkan bahwa Djoko Susilo tidak di kantor. Jadi, Sukotjo diminta menyerahkan dus itu ke Tiwi, sekretaris pribadi Djoko. Sukotjo meluncur ke markas Korps Lalu Lintas Polri dan tiba pukul 13.00. Dia lalu masuk ke ruangan Djoko di lantai dua gedung utama. “Ibu Tiwi sudah menunggu di ruang tamu. Dia menerima kiriman itu,” katanya.

Belakangan, Sukotjo bertemu dengan seorang perwira menengah di Bagian Perencanaan dan Administrasi Korps Lalu Lintas. Sang perwira, menurut dia, menanyakan kiriman duit darinya. Ia mengingat, perwira yang mengurus proyek pengadaan itu bertanya, “Apakah paket 2 M (miliar) sudah sampai?” Sukotjo pun segera berpikir: duit dalam dus merupakan setoran untuk pejabat tertinggi di korps itu.

Ditemui secara terpisah, Budi Susanto membenarkan pernah meminta uang tunai Rp 4 miliar kepada Sukotjo. Dia juga tidak membantah pertemuan di pintu tol Pondok Gede. Begitu juga permintaan agar Sukotjo mengantarkan satu kardus uang ke kantor Korps Lalu Lintas. Tapi, menurut dia, uang itu bukan dikirim untuk Djoko. “Saya hanya minta dia menitipkan ke Tiwi, orang yang saya kenal di sana,” ujarnya. “Itu uang saya.”

Djoko, yang ditemui untuk wawancara di kantornya, Akademi Kepolisian, Semarang, menolak menjawab pertanyaan soal ini. “Tanyakan saja soal itu kepada Kepala Korps Lalu Lintas,” katanya Kamis pekan lalu. “Saya tidak mau berkomentar.”

Inspektur Jenderal Pudji Hartanto, pengganti Djoko sebagai Kepala Korps Lalu Lintas, mengatakan tuduhan Sukotjo itu sedang diselidiki Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Polri. “Penyelidikan masih berjalan,” ujarnya. Tiwi tidak bisa ditemui di kantornya, markas Korps Lalu Lintas. “Sedang ada pendidikan di luar kota,” kata seorang pegawai bagian tata usaha.

Menurut Sukotjo, setoran uang ke markas Korps Lalu Lintas hanya satu aliran dari duit proyek simulator. Ia menyatakan puluhan miliar lain menggelontor ke perwira lain. Sukotjo siap mempertanggungjawabkan semua keterangan. Menurut dia, kejanggalan proyek dan data setoran kepada perwira tinggi juga sudah dilaporkan ke Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo dan Komisi Kepolisian Nasional. “Saya siap dikonfrontasi dengan mereka,” katanya.

SUKOTJO mengenal Budi Susanto secara kebetulan

SUKOTJO mengenal Budi Susanto secara kebetulan pada 2009. Ketika itu, dia tengah membantu Andrie Tedjapranata, pemilik PT Megacipta Nusantara, mitra bisnis Budi, yang sedang mengerjakan proyek simulasi kemudi di Korps Lalu Lintas Polri. Sukotjo diminta membuat satu prototipe simulator plus mesin pengendalinya untuk Megacipta. “Budi tertarik dan mengajak saya bekerja sama,” katanya.

Proyek pertama yang mereka garap adalah 50 unit simulator versi Isuzu Elf, tujuh unit versi Hino Ranger, dan 100 unit versi sepeda motor. Menggunakan anggaran Kepolisian 2010, perusahaan Sukotjo merupakan subkontraktor dari perusahaan Budi. Artinya, semua simulator dikerjakan perusahaan Sukotjo.

Hubungan bisnis mereka berlanjut hingga 2011. Menurut Sukotjo, lewat kedekatannya dengan Djoko Susilo, Budi berhasil memperoleh tender pengadaan 700 simulator sepeda motor senilai Rp 54,453 miliar dan 556 simulator mobil senilai Rp 142,415 miliar. Padahal Citra Mandiri Metalindo Abadi miliknya tidak pernah punya pengalaman menggarap simulator (lihat “Rezeki Nomplok Tetangga Pedangdut”).

Tender memang diatur agar dimenangi Citra Mandiri. Sukotjo menuturkan dilibatkan sejak awal dalam proses ini. Ia ikut menyiapkan dokumen empat perusahaan pesaing Citra Mandiri untuk tender: PT Bentina Agung, PT Digo Mitra Slogan, PT Dasma Pertiwi, dan PT Kolam Intan. Menurut dia, empat perusahaan itu hanya dipakai untuk pendamping, agar tender seolah-olah dilakukan sesuai dengan prosedur. Dalam tender, Ketua Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Korps Lalu Lintas Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan ditunjuk sebagai ketua tim pengadaan.

Citra Mandiri akhirnya benar-benar ditunjuk sebagai pemenang. Dalam dokumen surat perintah kerja yang diteken pejabat pembuat komitmen, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, disepakati harga simulator sepeda motor adalah Rp 77,79 juta per unit dan simulator mobil Rp 256,142 juta per unit.

Harga yang dibayar Korps Lalu Lintas Polri ini kelewat mahal. Sebab, dalam dokumen perjanjian pembelian barang dari Citra Mandiri Metalindo dengan Inovasi Teknologi, harga per unit simulator sepeda motor hanya Rp 42,8 juta dan simulator mobil Rp 80 juta per unit. Perusahaan milik Budi Susanto itu memperoleh untung lebih dari 100 persen, yakni Rp 116 miliar.

Menurut Sukotjo, margin besar Citra Mandiri Metalindo tidak dinikmati sendiri. Dia mengaku pernah diminta Budi mengirimkan uang Rp 15 miliar ke Primkoppol Korps Lalu Lintas. Ia juga pernah memberikan dana ke pejabat Inspektorat Pengawasan Umum Polri senilai Rp 1,7 miliar. Selain itu, Rp 2 miliar disetorkan kepada staf pribadi Djoko Susilo.

Dalam dokumen pengiriman uang perusahaan Sukotjo, transfer dana ke rekening Primkoppol Korps Lalu Lintas dilakukan dua kali lewat Bank Mandiri. Pada 13 Januari 2011 dikirim Rp 7 miliar, dan esoknya Rp 8 miliar. Ia juga mencatat pemberian uang untuk tim Inspektorat Pengawasan Umum sebesar Rp 700 juta. Catatan lainnya adalah Rp 1 miliar ke Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Fajar Prihantono.

Dana lain mengalir ke tim pengawasan Korps Lalu Lintas Polri. Permintaan setoran tercatat dalam percakapan Sukotjo dengan Budi Susanto via BlackBerry Messenger. Sukotjo melaporkan kedatangan lima anggota tim pengawasan pada pukul 10.04, 24 April 2011. Budi menjawab, “Oke Murtono kasih Rp 2 juta, yang lain saya kira cukup Rp 1 juta, karena Senin lalu baru saya kasih.”

Kesaksian Budi yang lain terekam dalam ingatan Sukotjo. Koleganya itu berhasil mendesak Korps Lalu Lintas mencairkan dana simulator sepeda motor sebesar Rp 54,45 miliar pada pertengahan Maret 2011. “Padahal saat itu, dari kontrak 700 unit, baru terkirim 100 unit,” katanya.

Pejabat Pembuat Komitmen Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal Didik Purnomo mengatakan tidak tahu soal adanya pemberian uang. Dia membantah lembaganya membayar lebih mahal. “Malah terhitung murah dibanding produk luar negeri yang selama ini kami pakai,” ujarnya.

Budi Susanto membenarkan adanya permintaan pengiriman uang senilai Rp 15 miliar ke Primkoppol Korps Lalu Lintas. “Itu untuk pembayaran utang saya ke Primkoppol,” katanya. Adapun Komisaris Jenderal Fajar Prihantono menolak diwawancarai. “Bapak telah melimpahkan soal ini ke Kepala Divisi Humas Polri (Saut Usman Nasution),” ujar ajudannya. Saut, ketika dihubungi, mengatakan belum siap memberi jawaban.

komitmen pesanan

Hubungan dagang Budi dan Sukotjo berakhir pada Juni 2011. Budi mengatakan Sukotjo gagal memenuhi tenggat pengerjaan proyek. Padahal biaya pengerjaan driving simulator sepeda motor dan mobil senilai Rp 98 miliar sudah diterima bekas koleganya itu. “Dia membuat banyak alasan agar proyek ini macet dan saya dicap gagal oleh Korps Lalu Lintas,” kata Budi.

Dari komitmen pesanan 700 simulator sepeda motor, menurut Budi, Sukotjo baru menyerahkan 107 unit. Pesanan simulator mobil belum selesai satu pun. “Dia menipu saya,” ujarnya. “Padahal masih ada uang saya Rp 42 miliar yang belum dikembalikan.”

Budi mengatakan telah menyelesaikan proyek dengan mengambil produk dari perusahaan lain. Ia mengatakan terpaksa membayar denda Rp 2,7 miliar karena terlambat. “Saya sama sekali tidak memakai barang buatan Sukotjo,” katanya.

Ditemani Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, Budi Susanto kemudian menguasai rumah dan pabrik milik Sukotjo pada pertengahan Juli 2011. Dia berdalih, penyitaan itu merupakan kesepakatan yang diteken Sukotjo di depan notaris. Sukotjo juga dilaporkan ke Polres Bandung dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. Sukotjo dijebloskan ke Rumah Tahanan Kebon Waru, Bandung, tempat dia menerima Tempo untuk diwawancarai.

Erick Samuel Paat, kuasa hukum Sukotjo, membantah adanya kesepakatan untuk menyita harta kliennya. Menurut dia, yang terjadi adalah pengambilan paksa oleh Budi Susanto dengan bantuan polisi. Sukotjo dan istrinya dipaksa membubuhkan tanda tangan di blangko kosong. Ia menambahkan, “Kami menyimpan rekaman CCTV proses penyitaan bergaya preman ini.”

 

Apa Susno Duadji Beruntung Ditangkap?

 Saya bertekad tidak akan mundur walaupun saya diancam dengan apapun juga. Jangankan di skor, mati pun saya siap.

- Komjen Pol Susno Duadji-

Sejak Komjen Pol Susno Duadji diberhentikan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal pada November 2009, aroma perseteruan antarperwira berbintang di markas polisi mulai ditebar. Aroma ini semakin kuat tatkala Komjen Susno Duajdi (SD) melakukan manuver-manuver dengan sasaran jenderal-jenderal di kepolisian.

Serangan pertama SD adalah kehadiran beliau sebagai saksi meringankan  kasus Antasari Azhar dalam persidangan di PN Jakarta Selatan pada 7 Januari 2010.  Dalam kesaksiannya, SD menghantam Irjen Hadiatmoko dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) dengan mengatakan bahwa sebagai Kabareskrim dirinya tak dilibatkan dalam tim yang menangani kasus Antasari. Kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen ditangani oleh Wakabareskrim Irjen Hadiatmoko,  yang langsung langsung bertanggungjawab di bawah Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD). Serangan pertama SD ini disambut dengan kemarahan institusi Polri bahwa SD sudah melanggar kode etik karena tidak meminta izin ke Kapolri untuk hadir dalam persidangan Antasari Azhar.

Manuver kedua SD dilakukan ketika ia diminta hadir dalam Pansus Centry. Lagi-lagi Komjen SD menyerang institusi Polri. Meskipun topik Pansus adalah tentang Century, namun SD berbicara panjang lebar pengkambinghitaman dirinya dalam kisruh “Cicak vs Buaya”, tentang kriminalisasi Bibit S R dan Chandra M Hamzah.  SD yang sudah terlanjur ‘berdosa” dalam kisruh “Cicak vs Buaya” berusaha membersihkan bercak dosanya melalui Testimoni Susno Duadj. Disana tercantum ketidakbecusan Kapolri BHD dalam ‘menjilat’ Presiden SBY.

Dua manuver alias ‘kartu truf’ ala SD diatas setidaknya menjadi ‘hidangan pembuka’ bagi masyarakat untuk memberi simpati kepada Pak Susno. Kehadiran SD dalam dua peristiwa penting yang disorot media (Antasari dan Century) dimanfaatkan dengan baik Susno. Susno tampil sebagai ‘pembela’ kebenaran, Susno tampil melawan arus institusi Kepolisian yang tidak kredibel di mata masyarakat, Susno berusaha tampil sebagai “pahlawan’ bagi masyarakat. Berbagai kesempatan ‘dialog’, wawancara, pers conference dimanfaatkan Susno. Dengan menyerang institusi Kepolisian yang bobrok, simpati masyarkat  mulai mengalir. Dimata sebagian masyarakat, Susno menjadi “polisi hebat, bersih’ diantara “polisi yang kotor”. Dalam hal ini, Susno sudah menang bermanuver melawan atasannya Kapolri BHD dan sejawatnya (bintang-bintang di Mabes Polri).

Big Maneuver

Meskipun tidak ada jaminan dirinya bersih sebagai “Polisi Berbintang”, Susno berani membuka kartu truf lain yang fenomenal yakni kasus mafia pajak. Sebuah kasus ‘borok’ yang begitu bobrok di tubuh Dirjen Pajak, sub Departemen dibawah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang melibatkan banyak petinggi Polri, konsultan pajak dan wajib pajak. Tidak tanggung-tanggung, manuver kali ini membuat SD semakin frontal berhadapaan dengan banyak mantan koleganya.

Akibat peluit mafia pajak, Susno harus menerima kenyataan 2  kali diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri , sebelum akhirnya ditetapkan sebagai terperiksa. Ketika dipanggil untuk ketiga kalinya akhir pekan lalu, Susno menolak hadir. Tindak-tanduk Susno yang menantang membuat panas banyak jenderal. Kapolri BHD sempat berkeras tak mau menindaklanjuti laporan Susno soal dugaan makelar kasus dalam kasus pencucian uang oleh pegawai Direktorat Pajak, Gayus Tambunan. BHD baru melunak setelah Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menemuinya dan BHD akhirnya mengakui bahwa memang ada kejanggalan dalam penyidikan kasus Gayus Tambunan.

Dalam kasus Gayus Tambunan, Susno kembali mendapat skor kemenangan.  Apa yang disampaikan “Whislter-blower” ini ternyata benar adanya. Benar bahwa terjadi kongkalikong aparat kepolisian hingga kejaksaan dalam kasus penyimpangan wajib pajak yang ditangani oleh Gayus Tambunan. Susno semakin fenomenal, tatkala dirinya hadir dalam rapat kerja Komisi III DPR.  Dihadapan para anggota Komisi III DPR RI, Susno mengatakan siap mati untuk menegakkan kebenaran dalm membuka kasus praktik mafia kasus di tubuh Polri.

Mabes Polri bukannya tidak berbuat apa pun untuk meredam Susno. Pertengahan Maret 2010 silam,  para jenderal melakukan pertemuan di sebuah hotel di kawasan Mahakam, tak jauh dari Mabes Polri. Di sana para jenderal dan komisaris besar dari angkatan 1977 ini membujuk Susno agar tak bikin ramai di luar institusi.  Susno saat itu tak banyak bicara. “Dia hanya bilang akan mempertimbangkan masukan kami,” kata Edward (Tempo).

Tapi tampaknya Susno tak peduli. Dalam berbagai kesempaan di media, Susno mengaku akan terus membongkar kebobrokan institusi kepolisian sebagai tanda “ia mencintai Polri”. Kesiapan membongkar kebobrokan Porli telah disusun secara matang. Sebagai mantan Kabareskrim, Susno sudah menghitung semua risikonya termasuk mempersiapkan “senjata” pamungkas dokumen yang tersimpan dalam 3 brankas. Susno tentunya akan mengeluarkan senjatanya tersebut ketika dia terpojok.

Dokumen 3 brankas ini mencuak ketika Mabes Polri gencar mencari kesalahan Susno. Sangatlah mungkin bahwa selama lebih 3 dekade di tubuh Polri, Susno pasti melakukan tindakan yang tidak bersih. Susno bukanlah polisi yang benar-benar polisi bersih. Meski tampaknya Susno merupakan jenderal polisi yang lebih bersih dan berani, tidak tertutup kemungkinan Susno termasuk polisi yang tidak bersih. Berbagai dugaan “dosa-dosa” Susno selama menjabat di Trunojoyo beredar. Soal kepemilikan rumahnya yang sampai 16 buah, kasus-kasus korupsi yang disetop penyidikannya selama dia menjabat Kabareskrim, sampai tudingan dia “memelihara” makelar kasus sendiri merupakan serangan balik dari Mabes Polri.

Susno Duadji Ditangkap!

Pada 12 April 2010 sore, whistle – blower kasus mafia pajak – Gayus Tambunan ditangkap (ditahan) oleh polisi Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian RI di Bandar Udara Soekarno-Hatta saat hendak berangkat ke Singapura untuk medical check up (mcu).  Susno ditangkap  dengan tuduhan melanggar disiplin internal Polri (Detiknews), lebih tepatnya melakukan perjalanan ke Singapura tanpa izin pimpinan Polri (Yahoo).

Penangkapan (penahanan)  Susno merupakan puncak kegeraman Mabes Polri atas aksi-aksi nakal Susno. Selama ini Susno dituduh lalai menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi dengan mangkir lebih dari dua bulan. Susno juga dianggap melakukan pencemaran terhadap institusi tempat ia bekerja.

Dari segi internal Kepolisian, tindakan Susno menyebar aib institusinya ke mana-mana merupakan tidak etis sebagai prajurit Polri. Susno mestinya membenahi dari dalam, bukan justru mengumbar keburukan institusinya keluar. Sebagai seorang yang pernah menduduki jabatan tinggi di Mabes Polri, Susno sebenarnya memiliki kesempatan untuk memperbaiki institusinya. Namun ia tidak melakukannya dan bahkan malah sempat mencoreng citra polisi ketika ia melemparkan kontroversi Cicak-Buaya.

Barulah ketika ia dipecat dari jabatan Kabareskrim, Susno muncul seperti ‘bayi baru lahir”. Setelah keluar dari Kabareskrim, Susno justru berkoar atas bobroknya institusi Polri. Susno membeberkan adanya mafia di tubuh Polri. Hal yang sangat berbeda  ketika ia menjabat Kabareskrim Polri. Ketika hadir dalam RDP Komisi III tentang Kriminalisasi pimpinan KPK,  Susno menyatakan dan menjamin bawah tidak ada mafia ditubuh Kabareskrim Polri. Hal yang sangat kontradiksi pasca jabatannya lengser.  Dari sini, kita bisa melihat motif dari seorang Susno Duadji. Karena ia dilempar dari kursi Kabareskrim meskipun ia sudah berusaha melindungi bobrok Polri, maka bagi Susno yang sudah tersingkirkan lebih baik membongkar semua kebusukan. Susno tidak ingin dia sendiri mendapat getah.

Dengan bermodal informasi dalam kasus Antasari, Century dan mafia pajak Gayus Tambunan, Susno berada diatas angin. Informasi yang disampaikan Susno kepada Satgas Mafia Hukum ternyata benar dan bahkan mampu mengungkapkan persengkongkolan besar yang merugikan keuangan negara. Polisi, jaksa, dan kemungkinan besar hakim ikut dalam pengaturan kasus Gayus Tambunan sehingga yang bersangkutan hanya dikenai hukuman percobaan, meski merugikan negara hingga Rp 28 miliar.

Pada awalnya baik polisi maupun jaksa menyangkal ikut dalam persengkongkolan kasus Gayus. Namun akhirnya polisi memberhentikan beberapa anggotanya termasuk Kapolda Lampung Brigjen Edmond Ilyas. Sementara Kejaksaan meski malu-malu dan yang tidak masuk akal menilai jaksa seniornya tidak cermat melakukan penuntutan, melepas jabatan  beberapa jaksa seperti Cirus Sinaga. Dari kasus Gayus kemudian terungkap beberapa kasus lain yang lebih besar di Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan muncul perkiraan, kerugian negara akibat permainan orang-orang pajak bisa mencapai Rp 140 triliun.

Guliran informasi Susno tidak hanya berhenti di situ. Di depan anggota Komisi III DPR, Susno mengungkap makelar kasus yang lebih kakap karena ia adalah orang yang mempunyai akses di kejaksaan dan kepolisian dan dekat dengan pejabat tinggi di institusi tersebut. Dari mulut Susno muncul nama Syahrir Djohan yang pernah menjadi staf khusus Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dekat dengan mantan Wakapolri Komjen Makbul Padmanagara.

Beruntunglah, Susno Duadji Ditangkap

Ditangkapnya (lebih tepatnya ditahan) Susno Duadji oleh Propam Mabes Polri di Bandara Soekarna Hatta merupakan momen yang menguntungkan bagi Susno Duajdi. Terlebih media sempat meliput detik-detik penahanan Susno. Manuver-manuver Susno dalam membongkar kasus mafia perpajakan, persidangan Antasari dan kisruh Polri vs KPK, telah memberi kesan simpati masyarakat kepada SD. Bahkan tidak sedikit masyarakat menganggap keberanian Susno yang berani membongkar kebobrokan institusi Polri sebagai tindakan pahlawan. Apalagi, selama ini lembaga Polisi mendapat citra yang begitu buruk dalam memberi pelayaan publik.

Meskipun noda hitam yang melekat pada dirinya ketika kisruh “cicak vs buaya”, namun gebrakan whistle-blower dalam kasus pajak Gayus Tambunan + petunjuk pada mega skandal mafia perpajakan di tubuh Polri membuat  mayoritas masyarakat berdiri dibelakang Susno. Dan Susno tentu tahu benar bahwa masyarakat kita akan memberi dukungan kepada mereka yang ‘sedikit berani kepada penguasa’ dan paling penting dalam posisi terzalimin.

Ditahannya Susno Duadji ketika akan berangkat ke Singapura untuk ‘berobat’ (apapun alasannya), merupakan salah satu puncak keemasan manuver Susno dalam memanfaatkan kemarahan (atau lebih tepatnya kebodohan) Mabes Polri. Ditahannya Susno justru membuat dukungan masyarakat kepada Susno akan semakin meningkat. Tentu kredit poin  yang diterima Susno ini berbanding terbalik dengan Kapolri BHD. Dengan pengaruh media, maka nama Kapolri akan semakin buruk. Desakan masyarakat agar presiden SBY untuk mencopot Kapolri BHD dan mereformasi tubuh kepolisian akan semakin santer terdengar. Apabila pemerintah SBY kurang dapat memanage kemarahan masyarakat kepada kepolisian dan institusi pemerintah (mafia pajak), maka kredibilitas pemerintahan SBY akan menurun.

Disaat itulah, mayoritas masyarakat akan mengelu-elukan Susno Duadji yang terzalimin diangkat menjadi Kapolri atau Ketua KPK. Namun, apakah usaha Susno Duadji merebut kursi KPK atau Kapolri berhasil?

Jawabannya sangat tergantung pada dukungan politik di parlemen. Dan tentu saja, konstelasi politik di parlemen dan manuver Susno Duadji merupakan masalah sangat serius bagi keberlangsungan bagi pemerintahan SBY. Karena sangat mungkin, Susno Duadji bersama ‘tim’-nya memiliki kartu truf yang akan menghancurkan citra Presiden SBY atau sebaliknya.

Bisa dikatakan, pasca ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, praktis Susno Duajdi memegang kartu truf Kapolri  BHD bahkan SBY sekaligus. Kasus Susno bukan lagi masalah Susno dengan institusi Polri (Kapolri BHD), namun sudah masuk area Susno’ers vs SBY’ers. Semua pihak dibelakang itu sudah siap-siap bermanuver, mencari dukungan politik melalui media massa, masyarakat dan parlemen.  Oleh sebab itu, maka saya simpulkan bahwa ditangkapnya di Bandara Soekarno Hatta ketika akan berangkat “berobat”, merupakan buah manis dari manuver Susno alias menguntungkan

Pengagum Suharto tidak mungkin anti-korupsi

Kalau kita coba melihat lebih jauh lagi, maka akan nyatalah bahwa jihad melawan korupsi adalah sebenarnya bagian yang penting sekali dalam perjuangan kita bersama untuk melaksanakan keputusan yang sudah diambil oleh MPR mengenai reformasi. Dan inti dari reformasi adalah – pada pokoknya — merubah atau mengganti, atau membuang segala hal yang salah, atau hal yang buruk, yang diwariskan oleh Orde Baru. Jadi, jelasnya, jihad yang sungguh-sungguh untuk melawan koruptor BLBI, sebenarnya berarti juga jihad melawan praktek-praktek buruk Orde Baru dan sisa-sisanya. Sebab, masalah koruptor BLBI adalah – secara langsung atau tidak langsung – justru akibat politik Orde Baru juga.

Dengan bahasa yang lebih sederhana lagi, kiranya bisa dikatakan bahwa siapapun atau golongan yang manapun tidak bisa melakukan perlawanan terhadap koruptor dengan tuntas dan hasil baik kalau tetap bersikap mendukung politik Orde Baru, atau terus bersimpati dan memuja-memuja Suharto (dan konco-konconya). Menganggap Suharto orang besar yang sudah berjasa kepada rakyat dan negara adalah bertentangan sama sekali dengan sikap jihad melawan korupsi. Kalau ditarik lebih jauh lagi, bisalah kiranya disimpulkan bahwa jihad melawan korupsi secara konsekwen berarti juga jihad melawan Suharto beserta Orde Barunya. Atau, kesimpulan lainnya yang senafas, yaitu : orang atau kalangan yang memuja-muja Suharto tidak mungkin menjadi orang atau kalangan yang sungguh-sungguh konsekwen anti-korupsi.

Dengan dideklarasikannya “Jihad melawan koruptor BLBI” oleh 14 ormas Islam, diharapkan adanya kesadaran juga di kalangan berbagai golongan Islam bahwa perjuangan melawan korupsi yang sudah kelewat parah sekarang ini, diperlukan mobilisasi seluruh kekuatan Islam bersama kekuatan-kekuatan lainnya, termasuk yang non-Islam dan yang anti-Orde Baru. Tidak perlu diragukan lagi bahwa kebanyakan mereka yang benar-benar konsekwen anti-korupsi itu adalah kebanyakannya juga anti-Orde Baru. Mereka ini terdiri dari berbagai macam ormas buruh, tani, pemuda, perempuan, mahasiswa, kaum miskin kota, eks-tapol, keluarga korban peristiwa 65 dll dll dll., yang mendambakan adanya pemerintahan yang bersih dan adil.

Sumbangan yang besar umat Islam Indonesia

Kalau deklarasi “Jihad melawan koruptor BLBI” ini dilandasi dengan dasar yang luas dan anti-Orde Baru, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh (dan bukannya slogan yang isinya omong-kosong saja !), maka akan merupakan sumbangan ummat Islam Indonesia yang besar sekali (dan amat bersejarah) bagi usaha bersama untuk perbaikan dalam membangun bangsa. Dengan gigihnya ummat Islam menjalankan jihad melawan korupsi dengan sungguh-sungguh dan sekaligus melawan sisa-sisa Orde Baru, maka banyak orang akan melihat wajah baru dan citra yang lain dari golongan Islam di Indonesia.

Sebab, selama ini ada kesan dari banyak orang bahwa sebagian besar golongan Islam Indonesia bersikap terlalu toleran terhadap orang-orang yang melakukan korupsi, dan sebagian lagi juga bersikap terlalu lemah terhadap sisa-sisa kekuatan Orde Baru beserta simpatisan-simpatisannya, yang masih terus berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan persatuan bangsa dan kesatuan negara kita bersama.

Padahal, kekuatan golongan Islam di Indonesia ini amatlah besar di bidang moral, politik, sosial dan ekonomi, untuk melawan korupsi yang sudah menyengsarakan banyak orang dan membikin berbagai kerusakan dan kerugian negara.

Dengan dideklarasikannya “Jihad melawan koruptor BLBI” oleh 14 ormas Islam ini, kalau gerakan moral ini nantiya mendapat dukungan yang lebih besar lagi dari masyarakat luas berkat perlawanan yang juga ditujukan kepada sisa-sisa kekuatan Orde Baru yang korup, maka akan bisa menjadi motor yang dahsyat dan penting sekali. Dengan begitu, gerakan moral yang demikian ini akan bisa menyebarkan secara efektif ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi, dengan cara damai dan beradab.

Karena, sebagaimana yang diketahui oleh banyak pakar-pakar mengenai Islam, banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang bagus-bagus sekali bisa dipakai untuk menghadapi masalah besar korupsi seperti yang sedang dihadapi di Indonesia dewasa ini. Oleh karena itu, gerakan moral jihad melawan korupsi akan bisa meraih hasil besar dan merebut pengaruh yang luas, kalau berbagai ormas Islam yang mendukungnya, bisa memobilisasi para pakar (termasuk ulama yang ahli-ahli di bidangnya masing-masing) untuk mengumpulkan dan mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam mengenai pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Dan kalau dalam penyebaran dakwah yang dilakukan di berbagai macam tempat, kesempatan, dan waktu (mesjid, pesantren, madrasah, pertemuan-pertemuan agama, universitas), juga banyak disinggung masalah pentingnya perlawanan terhadap korupsi maka bisalah dikatakan bahwa gerakan moral ini akan punya andil besar dalam peningkatan kesadaran banyak orang akan besarnya dosa dan beratnya hukuman bagi orang-orang yang melakukan korupsi.

Masih terus merajalelanya korupsi — terutama korupsi yang besar-besar — di negara kita yang penduduknya sebagian terbesar beragama Islam, merupakan tantangan yang serius bagi kita semua sebagai bangsa. Tetapi, juga bisa diartikan sebagai kegagalan besar ummat Islam di Indonesia.

Apakah membunuh solusi terbaik ???

Jadi dua saksi meringankan Pak Susno Duaji tewas ditabrak…. tapi  aneh   Polisi langsung mengatakan itu kecelakaan murn,   Ini pasti ada sebuah skenario besar untuk membungkam Pak Susno Duaji dan juga orang-orang terdekatnya. Pertanyaannya adalah siapakah orang besar tersebut…apakah mereka the Real Mafia of Indonesia…? Lebih lanjut simak artikel yang saya kutip dari politik.kompasiana.com berikut ini: Sudah 2 Ajudan Susno Duaji Tewas JAKARTA, KOMPAS.com — Seorang lagi mantan pengawal Komisaris Jenderal Susno Duadji tewas akibat kecelakaan di jalan raya. Kali ini, kejadian naas itu menimpa Brigadir Kepala Doni Rahmanto, Rabu (9/3/2011) pagi. Bripka Doni ditemukan terkapar akibat terjatuh dari sepeda motor Yamaha Mio putih bernomor polisi B 6684 EOB miliknya di Jalan DI Panjaitan, di seberang kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jatinegara, Jakarta Timur. Doni adalah bekas ajudan Susno yang pernah bersaksi meringankan untuk Susno dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2 November lalu, soal kasus PT Salmah Arowana Lestari.

Berarti sudah dua orang mantan pengawal sekaligus saksi meringankan bagi Susno Duadji yang tewas. Sebelumnya, Inspektur Dua Anjar Saputro tewas juga akibat kecelakaan di jalan raya pada 16 Oktober 2010 lalu.

Kepala Satuan Lalu Lintas Jakarta Timur Komisaris Sudharsono, saat dihubungi wartawan, mengatakan, saat ini petugas kesulitan menemukan saksi penabrak anggota Satuan Gegana itu. “Warga menemukan Doni sudah terkapar, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa jatuh,” katanya. Ia menjelaskan, saat almarhum dikerubungi warga, seorang dokter bernama Carolin kemudian datang dan mengantarkan bapak dua anak itu ke Rumah Sakit UKI Cawang. Dalam perjalanan, Doni mengembuskan napas terakhirnya. “Doni meninggal akibat luka hebat di kepalanya,” ujarnya. Berdasarkan keterangan keluarga, Sudharsono menjelaskan bahwa Doni saat itu dalam perjalanan dari kediamannya di Depok, Jawa Barat, menuju Stasiun Kereta Api Jatinegara untuk membeli tiket bagi mertuanya. Saat Doni melintas di Jalan DI Panjaitan, diduga Doni bertabrakan dengan pengendara lain sehingga ia terhempas dan terluka. “Warga menemukan Doni sudah terkapar, tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa jatuh.” — Komisaris Sudharsono Aneh jika musibah yang menimpa pengawal pribadi (walpri) Kapolri, Bripka Doni Rahmanto adalah kecelakaan murni. Menurut kepolisian itu adalah kecelakaan tunggal, tapi bagaimana bisa secara kebetulan dua saksi meringankan Susno Duoji itu meninggal hampir bersamaan dengan cara yang sama? Kematian Doni yang ganjil ini tak bisa lepas dari kaitannya kecelakaan dengan kesaksian Doni saat di persidangan Susno Duadji. Bripka Doni Rahmanto tewas karena mengalami kecelakaan di Jl DI Panjaitan, Jakarta, Rabu (9/3) pagi. Diduga, Doni menjadi korban tabrak lari. Tabrak lari atau emang mau ditabrak? Doni merupakan mantan pengawal pribadi Komjen Pol Susno Duadji. Sebelumnya, pengawal Susno lainnya yakni Ipda Anjar Saputro, yang meringankan Susno di persidangan, juga tewas akibat kecelakaan di Jalan Raya Bogor, 16 Oktober 2010. . Kebetulan yang mencengangkan Dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Doni membantah kalau Susno bertemu dengan Sjahril Johan di kediaman Susno seperti yang dituduhkan jaksa. Ngeri tidak jika Anjar juga meninggal dengan cara yang sama? kebetulan yang mencengangkan? Dulu Nasruddin dibunuh guna memenjarakan Antasari Ashar, sekarang giliran Susno yg dikerjain .

Apakah masih ada mantan ajudan atau mantan sopir atau siapapun yang bisa meringankan pak Susno dalam kasus yang sedang beliau hadapi saat ini, yang masih hidup sampai saat ini? .

Jasad Baharuddin Lopa yang berwarna biru Ini mengingatkan kita pada kematian almarhum Baharuddin Lopa, seorang pekerja hukum yang sangat vokal dan tak kenal takut. Waktu itu almarhum Bahrudin Lopa meninggal, juga kematiannya terasa sangat aneh. Saat itu sekujur tubuhnya membiru! Sampai sekarang pun tidak ada yang tahu apa penyebabnya.

Sama dengan almarhum Munir, tadinya sangat dipaksakan kalau fakta ini ditutup tutupi tapi mereka (arsitek pembunuhna itu) tak memperhitungkan jika Munir berangkat ke Belanda adalah moment yang tak tepat. Pembunuhnya lupa kalau Belanda adalah salah satu kampiun HAM. Harusnya dibunuh saat akan ke INDONESIA jadi otopsi di Indonesia bisa di bungkam. Kasihan pendekar kebenaran di Indonesia ini. Sulit sekali mencari aparat penegak hukum bersih di negara ini, polisi saja bisa dilenyapkan, kalau yang berpangkat macam Susno dan Wiliardi silahkan masuk penjara, yang kroco silahkan meregang nyawa. Aparat bersenjata saja nyawa bisa melayang ? lha bagaimana dengan sipil ? . Sudah pasti dibunuh(?) Tidak mungkin kebetulan mati, kata sebuah sumber di Detik.Com yang tak mau disebutkan namanya.

Terlihat ini konspirasi yang ujung-ujungnya mengarah ke petinggi tertinggi negara dan partai kesayangannya karena merekalah yang paling  dan tidak menginginkan Susno ’bernyanyi’. Di media Jakarta Post disebutkan tidak ada yang melihat bagaimana almarhum saksi Susno itu ditabrak.

Kalau memang tidak ada yang melihat dan penabrak belum ketemu, kenapa Pol Boy Rafli Amar dengan amat yakin mengatakan kalau hal ini adalah kecelakaan murni ya? Seharusnya diusut lebih dahulu, dicari siapa yang menabrak. JAdi cukup mengherankan sesama polisi meninggal belum diusut sudah dinyatakan kecelakaan. Kebayang kan? Yang menyedihkan adalah adanya terasa bentuk ‘kerjasama’ misterius antara: Polisi, Jaksa, Hakim. Ingat Antasari, Susno, Bi-Chan? .

Hubungan antara Susno dan Antashary Sebetulnya bukan feeling tapi memang demikianlah adanya. Kasus yang hendak dibongkar Susno pada awalnya juga Century dan mark up IT KPU serta DPT sama seperti yang ingin dibuka oleh Antasari. Mungkin ada yang sakit hati. Bisa jadi perintahnya adalah jangan memberi kesaksian atau akan dilenyapkan. Dan benar setelah memberi kesaksian benar-benar dilenyapkan akhirnya. Yang kasihan keluarganya. Sungguh tega. Sehingga LPSK itu sebagai perlindungan saksi bisa dipertanyakan keefektifannya? tentu bukan hanya melindungi Arumi Bachsin saja.

Terlepas dari itu, saya secara pribadi juga merasa aneh ketika mengingat Nanan (http://www.detiknews.com/read/2011/02/28/225410/1581650/10/ditanya-visi-wakapolri-komjen-nanan-masih-malu-malu) yang malu malu saat ditanya mengenai visinya memberantas kejahatan kerah putih di badan kepolisian. Kenapa beliau malu malu? Siapa yang ditakutkan? Ngomong dong pak, seperti yang dilakukan pak Susno atau Wiliardi, jangan khawatir tidak akan ditabrak lari. Tabrak lari, hmm.. , jadi sekarang ada cara baru melenyapkan saksi ya?

Kenapa harus membunuh ?

Kepala Kepolisian NKRI

Daftar Kapolri:

Foto Nama Memulai jabatan Mengakhiri jabatan Keterangan
1 Raden Said Soekanto Tjokroadimodjo.jpg Komisaris Jenderal (Pol) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo 29 September 1945 14 Desember 1959
2 Soekarno Djojonegoro.jpg Komisaris Jenderal (Pol) Soekarno Djojonegoro 15 Desember 1959 29 Desember 1963
3 Soetjipto Danoekoesoemo.jpg Inspektur Jenderal (Pol) Soetjipto Danoekoesoemo 30 Desember 1963 8 Mei 1965
4 Soetjipto Joedodihardjo.jpg Inspektur Jenderal (Pol) Soetjipto Joedodihardjo 9 Mei 1965 8 Mei 1968
5 Hoegeng young.jpg Komisaris Jenderal (Pol) Hoegeng Imam Santoso 9 Mei 1968 2 Oktober 1971
6 Mohamad hasan - cropped.JPG Komisaris Jenderal (Pol) Moch. Hasan 3 Oktober 1971 24 Juni 1974
7 Widodo budidarmo.jpg Letnan Jenderal (Pol) Widodo Budidarmo 25 Juni 1974 25 September 1978
8 Awaludinp.jpg Letnan Jenderal (Pol) Awaluddin Djamin, MPA 26 September 1978 3 Desember 1982
9 ImgSoedjarwoAnt.jpg Letnan Jendral (Pol) Anton Sudjarwo 4 Desember 1982 6 Juni 1986
10 Mochammad Sanoesi.jpg Letnan Jenderal (Pol) Moch. Sanoesi 7 Juni 1986 19 Februari 1991
11 Kunarto.jpg Letnan Jenderal (Pol) Kunarto 20 Februari 1991 5 April 1993
12 Banurusman Astrosemitro.jpg Letnan Jenderal (Pol) Banurusman Astrosemitro 6 April 1993 14 Maret 1996
13 Dibyo Widodo.jpg Letnan Jenderal (Pol) Dibyo Widodo 15 Maret 1996 28 Juni 1998
14 Roesmanhadi.jpg Letnan Jenderal (Pol) Roesmanhadi 29 Juni 1998 3 Januari 2000
15 Rusdihardjo.jpg Letnan Jenderal (Pol) Roesdihardjo 4 Januari 2000 22 September 2000
16 Bimantoro.jpg Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro 23 September 2000 21 Juli 2001
17   Jenderal (Pol) Chairudin Ismail 2001 7 Agustus 2001 Pejabat Sementara Kapolri
18 Dai bachtiar.jpg Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar 29 November 2001 7 Juli 2005
19 Sutanto.jpg Jenderal (Pol) Sutanto 8 Juli 2005 30 September 2008
20 FOTO BAMBANG 1.jpg Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri 1 Oktober 2008 22 Oktober 2010
21 2010622timur pradopo-kapolda jabar.jpg Jenderal (Pol) Timur Pradopo 22 Oktober 2010 sekarang

 Soekanto Tjokrodiatmodjo – 945 -1959 

Komisaris Jenderal (Pol.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo (lahir di Bogor, Jawa Barat 7 Juni 1908 – wafat di Jakarta 24 Agustus 1993 pada umur 85 tahun) menjabat dari 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959.

Soekanto adalah mertua dari Sawito Kartowibowo, seorang tokoh yang namanya mencuat pada tahun 1976 dalam Perkara Sawito. Namanya diabadikan dalam nama sebuah Rumah Sakit Polri Soekanto di Kramat Jati Jakarta

 Soekarno Djojonegoro- 1959 – 1963 

Komisaris Polisi Raden Soekarno Djojonegoro (lahir di BAnjarnegara – Jawa Tengah, 15 Mei 1908 wafat di Jakarta 27 November 1975 pada umur 67 tahun) Menjabat dari 15 Desember 1959 hingga 29 Desember 1963

Riwayat Jabatan :
AIB di Jatibarang. Ia kemudian menjadi Mantri Polisi Residen Jepara Rembang (1931), Asisten Wedana Banyumas (1934), Asisten Residen Lampung (1935), Mantri Polisi Kedungwuni, Pekalongan (1936), Asisten Wedana Polisi Tegal (1941), Kepala Seksi IV Polisi Kota Semarang (1942), Kepala Polisi Salatiga (1943), Kepala Polisi Istimewa Kota Semarang (1944), Keibikatyo Kota Semarang (1944), Kepala Polisi Kendal (1945), Kepala Umum Kantor Besar Polisi Semarang (1945), Kepala Polisi Karesidenan Pekalongan (Februari 1950), Kepala Polisi Karesidenan Surabaya (Agustus 1950), Kepala Kepolisian Provinsi Jawa Timur (Desember 1950), dan Ajun Kepala Kepolisian Negara (November 1959)

  Soetjipto Danoekoesoemo – 1963-1965

Inspektur Jenderal Soetjipto Danoekoesoemo (lahir di Tulungagung, Jawa Timur, 28 Februari 1922; umur 87 tahun) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari 30 Desember 1963 hingga 8 Mei 1965

Riwayat Jabatan :
Komandan Batalyon Polisi Istimewa Sura-baya(1945), Soetjipto kembali mengikuti pendidikan Hersholing Mobrig di Sukabumi (1950). Setelah itu, ia diangkat menjadi Wakil Koordinator dan Inspektur Mobile Brigade Polisi Jawa Timur (1951), dan Wakil Koordinator dan Inspektur Mobrig Polisi Jawa Tengah (1954). Ia lalu dikirim ke Italia untuk memperdalam untuk memperdalam ilmu kepolisian. Akhir tahun 1960, dia ditempatkan sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi Kastaf pada Markas Pimpinan Komandan Mobrig Polisi Pusat.
Tahun 1961, Soetjipto menempuh pendidikan militer-kepolisian di Advance Army School, Fort Benning, Amerika Serikat, dilanjutkan dengan pendidikan di Army Command & General Staff College, Fort Leavenworth, serta kursus pertahanan sipil di New York. Sekembalinya ke Indonesia, ia dipromosikan menjabat Komandan Mobrig Polisi Pusat (1962). Dua tahun kemudian, Soetjipto dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara (1964) menggantikan Jenderal Pol. Soekarno Djojonagoro.

Soetjipto Joedodihardjo – 1965-1968

Soetjipto Joedodihardjo (lahir di Jember, Jawa Timur, 27 April 1917 – wafat 26 Maret 1984 pada umur 66 tahun) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari 9 Mei 1965 hingga 8 Mei 1968.
Joedodihardjo dilahirkan di Jember, pada 27 April 1917. Pada masa kecilnya ia belajar di HIS, KAE, MULO dan menamatkan Mosvia pada tahun 1939.

Riwayat Jabatan :
Soetjipto kemudian menjadi ambtenaar (pegawai negeri) dengan menjabat sebagai AIB Tanggul/Besuki (1939). Kemudian AIB di kota kelahirannya, Jember, tahun 1940. Sesudah itu menjadi Mantri Polisi Situbondo (1941), Mantri Polisi Surabaya (1941), Mantri Polisi Bondowoso (1942), Mantri Polisi Kalisat/Jember (1942), dan Itto Keibu Bondowoso (1943). Dari sini, dia mendapat latihan ilmu kepolisian di Taiwan (1944). Sebulan menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI, dia masih menjadi Itto Keibu di Bondowoso.
Dua bulan setelah Kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1945, Soetjipto menjadi Inspektur Polisi Kelas I pada Pasukan Polisi Istimewa Besuki (1945). Prestasinya menanjak, ketika dia ditarik ke Surabaya sebagai Wakil Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur (1947). Kemudian menjadi Komandan Mobrig Polisi Jakarta Raya (1950), Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur (1950), Komisaris Polisi Kelas I pada Jawatan Kepolisian Negara (1954), Lektor PTIK (1960), Komandan Komandemen Mobrig Pusat (1960), Asisten II Kastaf Komisaris Jenderal MBPN (1962), Kepala Pusat Pertahanan Sipil (1962).
Menginjak tahun 1962, Soetjipto sempat dikirim ke AS untuk satu setengah bulan. Dan, tahun ini pula, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV, Komisaris Besar Polisi Soetjipto ditunjuk menjadi Pimpinan Harian Organizing Committeenya. Tiga tahun kemudian, 1965, dia diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara untuk masa jabatan sampai 1968. Semasa kepemimpinan Joedodihardjo ini, mulai berdiri Akademi Angkatan Kepolisian (1 Oktober 1965). Namun, pada 16 Desember 1965, pendidikan akademi itu disatukan ke dalam pendidikan ABRI, dan namanya menjadi AKABRI Bagian Kepolisian.

Kepolisian Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso – 1968-1971

Hoegeng Iman Santoso merupakan putra sulung dari pasangan Soekario Kario Hatmodjo dan Oemi Kalsoem. Beliau lahir pada 14 Oktober 1921 di Kota Pekalongan. Meskipun berasal dari keluarga Priyayi (ayahnya merupakan pegawai atau amtenaar Pemerintah Hindia Belanda), namun perilaku Hoegeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan, bahkan ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hoegeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ningrat atau tidaknya seseorang dalam bergaul.

Masa kecil Hoegeng diwarnai dengan kehidupan yang sederhana karena ayah Hoegeng tidak memiliki rumah dan tanah pribadi, karena itu ia seringkali berpindah-pindah rumah kontrakan. Hoegeng kecil juga dididik dalam keluarga yang menekankan kedisiplinan dalam segala hal. Hoegeng mengenyam pendidikan dasarnya pada usia enam tahun pada tahun 1927 di Hollandsch Inlandsche School (HIS). Tamat dari HIS pada tahun 1934, ia memasuki Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), yaitu pendidikan menengah setingkat SMP di Pekalongan.

Pada tahun 1937 setelah lulus MULO, ia melanjutkan pendidikan ke Algemeene Middlebare School (AMS) pendidikan setingkat SMA di Yogyakarta. Pada saat bersekolah di AMS, bakatnya dalam bidang bahasa sangatlah menonjol. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang suka bicara dan bergaul dengan siapa saja tanpa sungkan-sungkan dengan tidak mempedulikan ras atau bangsa apa. Kemudian pada tahun 1940, saat usianya menginjak 19 tahun, ia memilih melanjutkan kuliahnya di Recht Hoge School (RHS) di Batavia.

Selama kepemimpinan Hoegeng, banyak hal terjadi dalam tubuh internal Kepolisian Republik Indonesia. Langkah pertama, Hoegeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut Struktur Organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya adalah struktur baru yang lebih dinamis dan komunikatif. Langkah kedua adalah perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1969, sebutan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) diubah menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain itu sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian.

Di bawah kepemimpinan Hoegeng pulalah peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization, semakin aktif. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.

Pada masa kepemimpinan Hoegeng sebagai Kapolri, strategi kepolisian Indonesia yang tercermin pada masa itu adalah bahwa Kepolisian Republik Indonesia kembali ke fungsi pokok kepolisian, tidak mencampuri urusan angkatan lain di ABRI. Hoegeng juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemisahan Angkatan Kepolisian dari ABRI. Ia juga meminta agar angkatan lain tidak ikut campur tangan dalam urusan Kepolisian Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah bahwa Kepolisian Indonesia “kembali kepada fungsinya”.

Jujur dan Amanah
Kapolri di tahun 1968-1971 ini, juga pernah menjadi Kepala Imigrasi (1960), dan juga pernah menjabat sebagai menteri di jajaran kabinet era Soekarno. Kedisiplinan dan kejujuran selalu menjadi simbol Hoegeng dalam menjalankan tugasnya dimana pun. salah satu bentuk kejujuran beliau antara lain:

Misalnya, ia pernah menolak hadiah rumah dan berbagai isinya saat menjalankan tugas sebagai Kepala Direktorat Reskrim Polda Sumatera Utara tahun 1956. Ketika itu, Hoegeng dan keluarganya lebih memilih tinggal di hotel dan hanya mau pindah ke rumah dinas, jika isinya hanya benar-benar barang inventaris kantor saja.

Semua barang-barang luks pemberian itu akhirnya ditaruh Hoegeng dan anak buahnya di pinggir jalan saja. “Kami tak tahu dari siapa barang-barang itu, karena kami baru datang dan belum mengenal siapapun,” kata Merry Roeslani, istri Hoegeng.

Polisi Kelahiran Pekalongan tahun 1921 ini, sangat gigih dalam menjalankan tugas. Ia bahkan kadang menyamar dalam beberapa penyelidikan. Kasus-kasus besar yang pernah ia tangani antara lain, kasus pemerkosaan Sum tukang jamu gendong atau dikenal dengan kasus Sum Kuning, yang melibatkan anak pejabat. Ia juga pernah membongkar kasus penyelundupan mobil yang dilakukan Robby Tjahjadi, yang notabene dekat dengan keluarga Cendana. Kasus inilah yang kemudian santer diduga sebagai penyebab pencopotan Hoegeng oleh Soeharto.

Hoegeng dipensiunkan oleh Presiden Soeharto pada usia 49 tahun, di saat ia sedang melakukan pembersihan di jajaran kepolisian. Kabar pencopotan itu diterima Hoegeng secara mendadak. Kemudian Hoegeng ditawarkan Soeharto untuk menjadi duta besar di sebuah Negara di Eropa, namun ia menolak. Alasannya karena ia seorang polisi dan bukan politisi.

“Begitu dipensiunkan, Bapak kemudian mengabarkan pada ibunya. Dan ibunya hanya berpesan, selesaikan tugas dengan kejujuran. Karena kita masih bisa makan nasi dengan garam,” ujar Roelani. “Dan kata-kata itulah yang menguatkan saya,” tambahnya.

Hoegeng memang seorang yang sederhana, ia mengajarkan pada istri dan anak-anaknya arti disiplin dan kejujuran. Semua keluarga dilarang untuk menggunakan berbagai fasilitas sebagai anak seorang Kapolri. “Bahkan anak-anak tak berani untuk meminta sebuah sepeda pun,” kata Merry.

Putra Hoegeng menceritakan pengalaman berharga mereka ketika menjadi seorang anak pejabat. Ia bercerita, ketika sebuah perusahaan motor merek Lambretta mengirimkan dua buah motor, sang ayah segera meminta ajudannya untuk mengembalikan barang pemberian itu. “Padahal saya yang waktu itu masih muda sangat menginginkannya,” kenang putranya yang bernama Didit.

Saking jujurnya, Hoegeng baru memiliki rumah saat memasuki masa pensiun. Atas kebaikan Kapolri penggantinya, rumah dinas di kawasan Menteng Jakarta pusat pun menjadi milik keluarga Hoegeng. Tentu saja, mereka mengisi rumah itu, setelah seluruh perabot inventaris kantor ia kembalikan semuanya.

Memasuki masa pensiun, Hoegeng menghabiskan waktu dengan menekuni hobinya sejak remaja, yakni melukis. Lukisan itu lah yang kemudian menjadi sumber Hoegeng untuk membiayai keluarga. Perlu anda ketahui, pensiunan Hoegeng hingga tahun 2001 hanya sebesar Rp 10.000 saja, itu pun hanya diterima sebesar Rp.7500. Walaupun pada akhirnya ada perubahan gaji pensiunan dari Rp. 10.000 ditetapkan menjadi Rp 1.170.000 hingga akirnya beliau wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Rabu 14 Juli 2004 pukul 00.30.

Hoegeng, sebuah permata indah yang berusaha bersinar dalam kegelapan. Namun tak kuasa melawan hingga akhirnya harus redup dan meninggalkan kegelapan merajalela di bumi Indonesia. Hoegeng adalah contoh bahwa masih ada kejujuran dalam hati setiap bangsa Indonesia. Jangan takut untuk menjadi pribadi yang jujur, meskipun kita harus terbuang dan tersingkir. Biarlah satu Hoegeng dapat membangkitkan jutaan Hoegeng lagi, demi bangsa yang menjunjung tinggi kejujuran.

Hoegeng wafat dalam usia 83 tahun. Ia meninggal karena penyakit stroke dan jantung yang dideritanya. Kepergiannya menyisakan kesedihan yang mendalam, karena Bangsa Indonesia kehilangan salah satu putra terbaik bangsanya yang terkenal akan kejujuran dan konsistensinya.

Di Indonesia ini hanya ada tiga polisi jujur, yakni polisi
tidur, patung polisi, dan Hoegeng. Begitulah setidaknya menurut Abdurahman Wahid
alias Gus Dur. Anekdot mantan presiden RI ini sekaligus sindiran karena cuma
Hoegeng satu-satunya polisi jujur.

Chairuddin Ismail

Chairuddin Ismail

Chairudin Ismail adalah Kapolri yang menggantikan Jenderal Suroyo Bimantoro, dan pernah menjadi tim sukses pasangan capres JK-Wiranto.

Pada masa kepemimpinan Suroyo Bimantoro terjadi polemik kekisruhan di tubuh Polri. Presiden dan para pendukungnya memang belakangan sukses membujuk parlemen agar menerima pengangkatan Bimantoro, meski dengan syarat.[rujukan?] Tetapi belakangan, muncul ironi baru: Presiden mengulangi kekeliruan dengan “memecat” Bimantoro dan mengangkat Jenderal Chaerudin Ismail tanpa persetujuan parlemen.[rujukan?] Dan situasi berbalik, Bimantroro menjadi salah satu pion DPR dalam perang politiknya melawan Presiden.[rujukan?] Bagaimanapun, masa bulan madu antara Bimantoro dan Presiden memang hanya sebentar. Baru satu bulan menjadi Kapolri, Bimantoro sudah berseberangan pikiran dengan Presiden.[rujukan?] Mereka berbeda dalam penanganan gerakan Papua Merdeka. Presiden Abdurrahman memperbolehkan pengibaran Bintang Kejora, simbol Organisasi Papua Merdeka, sedangkan Bimantoro tegas tidak menoleransinya.[rujukan?] Perbedaan pendapat itulah yang menurut Kepala Badan Hubungan Masyarakat Mabes Polri menjadi awal mula kerenggangan hubungan antara Polri dan Istana.

Hubungan baik tidak dapat diraih, keretakan semakin bertambah, dan Bimantoro semakin tidak populer di mata Presiden.[rujukan?] Kasus penangkapan dua eksekutif perusahaan asuransi berkebangsaan Kanada yang diduga terlibat dalam pembelian saham ganda menjalar menjadi persoalan diplomatik Indonesia-Kanada.[rujukan?] Lewat Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Presiden gagal menghentikan persoalan ini di polisi.[rujukan?] Penuntutan kasus itu baru bisa dihentikan setelah Jaksa Agung Marzuki Darusman ikut turun tangan.[rujukan?] Seiring dengan memanasnya suhu politik nasional, ketika DPR menelorkan Memorandum II pada Mei lalu, lagi-lagi polisi dituding tidak bersikap adil oleh Presiden.[rujukan?] Polisi, misalnya, dituding terlalu ketat melakukan razia terhadap para pendukung Presiden yang hadir ke Jakarta untuk mengikuti “doa politik” mempertahankan Abdurrahman Wahid, sementara mereka membiarkan demonstran yang membawa pedang ke Istana.[rujukan?] Puncak ketegangan hubungan Presiden dengan Kapolri terjadi menyusul penanganan demonstrasi para pendukung Abdurrahman Wahid di Pasuruan, Jawa Timur, Juni lalu.[rujukan?] Dalam insiden itu, jatuh satu pendukung Presiden, tewas diterjang peluru aparat[rujukan?]. Presiden marah besar. Ia menuduh polisi tidak proporsional menembak orang yang, kata dia, sedang berada di warung makan.

Pada awal Juni itu, hampir bersamaan waktu dengan pergantian lima menteri dan Jaksa Agung, Presiden meminta Bimantoro mengundurkan diri.[rujukan?] Namun, Bimantoro menolak.[rujukan?] Pada tanggal 2 Juni 2001, Presiden melantik Inspektur Jenderal Chaerudin Ismail sebagai Wakil Kapolri[1]. Yang menarik, jabatan Wakil Kapolri ini sebenarnya telah dihapuskan oleh Presiden sendiri melalui Keppres No. 54/2001 tertanggal 1 April 2001.[rujukan?] Pengangkatan Chaerudin sekaligus merevisi keppres tersebut dengan keluarnya Keppres No. 77 tertanggal 21 Juni[rujukan?], yang berlaku surut 1 Juni 2001.[rujukan?] Kasus ini telah memuncakkan dualisme dalam tubuh kepolisian dan perseturan Presiden dengan parlemen.[rujukan?]

Pengangkatan Chaerudin memunculkan penolakan 102 jenderal polisi yang tidak menghendaki ada politisasi di tubuh Polri.[rujukan?] Masalah Polri ini semakin berlarut-larut.[rujukan?] Bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara, 1 Juli, Presiden mengumumkan pemberhentian Kapolri nonaktif Bimantoro, dan akan menugasi mantan Asisten Operasi Mabes Polri itu sebagai Duta Besar RI di Malaysia[2]. Beberapa jam kemudian, lagi-lagi Bimantoro menolak. Situasi Mabes Polri semakin panas, apalagi muncul pernyataan sikap para perwira menengah Polri, meminta Bimantoro ikhlas mundur, ditambah lagi berita akan ditangkapnya Bimantoro karena dianggap telah membangkang terhadap perintah Presiden. Bimantoro tidak goyah, dan memaksa Presiden melakukan langkah lebih dramatis. Pada tanggal 21 Juli 2001, dia melantik Chaerudin Ismail resmi sebagai Pejabat Sementara Kapolri, meski dengan bayaran yang mahal. Pelantikan itu memicu krisis politik baru: DPR meminta MPR segera menyelenggarakan sidang istimewa, meski Presiden mengangkat Chaerudin hanya sebagai Pejabat Sementara Kapolri dengan pangkat jenderal penuh bintang empat.