Raja-raja Besar Nusantara (5)

Kerta neagara (3)

2. Pendekatan Antropolitik Atas Pemerintahan Raja Kertanagara

Sebagaimana diulas diatas, pemerintahan raja Kertanagara menurut Kidung Harsawijaya dibenci oleh para pembesar zaman Wisnuwardhana karena dipecat oleh Kertanagara akibat mereka menentang politik perluasan cakrawalamandala. Dendam kesumat ini menurut Kidung Panji Wijayakrama menimbulkan pemberontakan-pemberontakan politik atas pemerintahan Kertanagara. Walaupun dapat dipadamkan secara militer, secara ideologi kebencian itu mendarah daging dalam hati lawan politik Kertanagara. Kebencian dan dendam memuncak dengan pemberontakan Jayakatwang atas hasutan Dyah Wiraraja adipati Sumenep (Negarakretagama pupuh 44/4) dalang intelektual kejatuhan Kertanagara.

Bagaimana kiranya sebab-musabab perlawanan ini lahir dari mikro menjadi makro hanya dapat dilihat dari pendekatan antropolitik atas pemerintahan raja Kertanagara. Dengan kata lain memandang pola kebijakan politik raja Kertanagaralah sebagai sebab kemunculan tindakan kontra-politik mikro yakni pemberontakan Mahisa Rangga serta Caya Raja (Negarakretagama pupuh 41/5) atau Kalana Bhaya (Paraton) yang berhasil dipadamkan Kertanagara menjadi tindakan kontra-politik makro yang akhirnya meruntuhkan kekuasaannya. Dengan kata lain, pendekatan antropolitik mengasumsikan bahwa perlawanan politik mikro dan makro itu adalah bentuk lain dari peribahasa senjata makan tuan.

Dikatakan demikian, walaupun Kertajaya melaksanakan politik perkawinan dengan Jayakatwang dengan harapan mempererat tali kekeluargaan antara Singasari-Kediri, melalui perkawinan antara anak Kartanagara dan Ardhraja anak Jayakatwang tidak menyebabkan dendam kesumat itu reda. Solusi Kertanagara adalah solusi politis jangka pendek yang hanya menyelesaikan masalah dalam interval waktu singkat dan tidak memberikan solusi jangka panjang.

Pendekatan antropolitik, menguraikan pola pemerintahan Kertanaga secara kausal dari dalam personalitas-religius independensi raja Kertanagara, sebagai penyebab dari keruntuhan kerajaannya sendiri, yakni:

a. Sikap Ahangkara

Telah dijelaskan dimuka tentang dasar pikiran raja Kertanagara sebagai titisan Jina di kerajaan Singhasari. Terbukti bahwa sebagai Jina beliau tidak hanya menguasai kekuatan gaib di semesta alam, tetapi juga menguasai kerajaan secara nyata. Kekuasaan rohaniah dan lahiriah yang terdapat pada satu orang itu pasti saling mempengaruhi.[43] Demikianlah, dapat diharapkan bahwa dasar pikiran raja Kertanagara sebagai Jina juga mempengaruhi politik kenegaraan yang dipeganggnya. Sebagai Jina yang menguasai kekuataan gaib di semesta alam, ia merasa kuat dan mampu menghindarkan segala bencana. Sebagai raja yang secara positif menguasai orang-orang di Keraton dan diwilayah Singasari, ia merasa orang yang tertinggi.

Demikianlah dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Pararaton kita dapati peristiwa sejarah tentang pemecatan mahamantri patih Raganata, seorang yang bijak lagi cakap dalam melaksanakan tugasnya. Namun umurnya sudah lanjut. Oleh Wiraraja, bupati Sumenep, patih dongkol Raganata disamakan dengan harimau krepuk atau harimau tua. Mahamantri empu Raganata selalu memberikan nasihat-nasihatnya kepada sang prabu. Segala kesulitan dalam menjalankan pemerintahan secara jujur dikemukan. Tindakan-tindakan yang demikian itu tidak disukai oleh batara Siwa Buddha, kahngkaraneng bhumi. Epiteton itu mengandung pengertian bahwa raja Kertanagara mengagungkan kekuatannya sendiri. Ia sadar bahwa ia menguasai kekuatan gaib. Akhirnya, mahamantri Raganata berhenti dari jabatannya sebagai patih, dan diangkat menjadi adhyaksa di Tumapel. Pengarang Panji Wijayakrama itu melanjutkan uraniannya, bahwa raja Kertanagara bersikap ahangkara atau angkuh terrhadap siapapun juga. Artinya, ia tidak takut menghadapi siapa pun juga. Dalam hal ini, sikap ahangkara itu ditujukan kepada mahamantri bijak empu Raganata yang telah berusia lanjut. Sudah pasti ada sebabnya, mengapa raja Kertanagara serta merta menghentikan patihnya dan menggantikannya dengan Mahisa Anengah dan Apanji Angragani. Pada saat pemecatan itu, raja Kertanagara merasa seakan-akan disiram kejahatan atau bermandi kejahatan, heran mengapa empu Raganata terlalu menurutkan nafsunya, terlalu mementingkan kedudukannya. Yang terang ialah bahwa raja Kertanagara tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Mpu Raganata.

Sikap ahangkara itu ditunjukkan pula oleh raja Kertanagara kepada Kaisar Tiongkok Kubhilai Khan. Dalam bidang politik, raja Kertanagara ingin menguasai Nusantara. Sejak tahun 1275 Masehi (menurut Negarakretagama), ia telah mulai dengan pengiriman tentara keluar Jawa. Sikap ahangkara itu semakin membuncah pada saat utusan Kaisar Khan, Meng Ki mengirim surat perintah tunduk kepada raja Kertanagara. Dibalasnya surat itu dengan menyuruh memahatkan surat balasan Kertanagara pada kepala Meng Ki. Itulah sekedar contoh sikap ahangkara raja Kertanagara. Ia terlalu mengagungkan kekuasaannya sebagai Jina dan sebagi raja. Ia tidak takut kepada siapapun. Juga tidak takut kepada kekuasaan kaisar Tiongkok.

b. Hubungan antara Kubhlai Khan dengan Kertanagara

Setelah kaisar Kubhilai Khan melihat utusannya kembali dengan tulisan diatas dahinya, ia sangat marah. Kemudian ia menyiapkan tentaranya yang terdiri dari orang Mongolia untuk menyerbu Singasari. Ekspedisi terjadi pada tahun 1292. demikianlah pengiriman tentara Mongolia itu pada hakikatnya tidak ada hubungannya dengan undangan adipati Wiraraja dari Sumenep untuk menolong Raden Wijaya dalam memerangi raja Jayakatwang di Kediri, seperti diuraikan dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Harsa Wijaya. Mereka datang di Jawa untuk menghukum raja Kertanagara atas penghinaan terhadapnya, dan memaksanya untuk tunduk kepada kehendak kaisar Kubhilai. Tentara Kubhilai itu dalam Negarakretagama, Pararaton, Kidung Harsa Wijaya dan Panji Wijayakrama disebut tentara Tartar. Tentara itu jelas bukan tentara Tionghoa.[44]

c. Politik Perkawinan dan Gagasan Cakrawalamandala

Dalam Record[45], karangan pendeta Buddha I-tsing dari Kanton, bahwa pelabuhan Melayu alias Jambi dalam abad ke-7 adalah pelabuhan penting untuk lalu lintas kapa-kapal yang berlayar dari dan ke Tiongkok. Boleh dipastikan bahwa pelabuhan itu dalam abad ke-13 masih mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk lalu lintas kapal yang berlayar dari dan ke Tiongkok. Demikianlah pelabuhan Melayu itu banyak dikunjungi oleh perahu-perahu Tiongkok, perahu-perahu kaisar Kubilai. Pelabuhan Melayu menguasai pelayaran di Selat Malaka dan merupakan pangkalan untuk perluasan pengaruh Tiongkok di negeri selatan. Hal itu diketahui benar oleh raja Kertanagara. Maka, raja Kertanagara mengerahkan segala kekuatan tentara Singasari unruk merebut kekuaasaan di negeri Melayu pada tahun 1275, ketika kaisar Kubilai masih sibuk dengan usahanya menguasai Tiongkok. Diuraikan dalam Kidung Panji Wijayakrama, bahwa akibat pengerahan tentara ke negeri Melayu, melalu pelabuhan Tuban. Mereka diantar oleh patih Mahisa Anengah dan Panji Angragani. Tidaklah benar uraian Kidung Harsa Wijaya, bahwa pamalayu itu digerakkan oleh keinginan merebut putri Melayu yang akan dikawinkan dengan Raden Wijaya.

Sudah pasti bahwa raja Kertanagara mendengar berita-berita tentang serbuan tentara Mongolia di negeri Annam dan Campa antara tahun 1280 dan 1287. serbuan tentara Mongolia itu menyebabkan usaha raja Kertanagara memperkuat pembinaan persahabatan dengan negeri Melayu yang telah dikuasainya. Pada suatu saat, negeri Melayu pun akan menjadi sasaran serangan tentara Kubilai. Demikianlah pada tahun 1286, berdasarkan prasasti Amoghapasa, raja Kertanagara mengirim arca Amoghapasa sebagai hadiah kepada raja Melayu Warrmadewa. Kedatangan arca itu diantar oleh pelbagai pembesar pemerintahan dari kerajaan Singasari. Pemberian arca itu dapat ditafsirkan sebagai pemberian çakti kepada raja Melayu. Pemberian çakti itu mengandung arti memperkokoh persahabatan untuk mengahadapi kemungkinan serangan tentara Kubilai dari Tiongkok. Demikianlah raja Kertanagara berusaha membendung pengaruh Kubilai, agar jangan sampai menjalar ke wilayah Nusantara. Untuk tujuan yang sama, raja Kertanagara mengirimkan putrinya, Dewi Tapasi, untuk dikawinkan dengan raja Campa. Campa dengan ibukotanya Panduranga merupakan benteng pertama untuk membendung pengaruh kekuasaan Kubilai. Agar jangan timbul kekeruhan dalam negeri selama tentara Singasari bertugas di negeri Melayu, Ardaraja pangeran dari Kediri, diambil menantu oleh Kertanagara, serta raden Wijaya, panglima perang Singasari, dipasangkan dengan dua orang putrinya.

Bila dilihat lebih dalam gagasan cakrawalamandala Kertanagara sebagai usaha membendung hegemoni Kubilai atas Asia umumnya dan Asia Tenggara khususnya akan lebih berdasar dan bersumber pada watak ahangkara raja Kertanagara. Beliau sadar akan keagungan dan kekuasaannya. Tidak mau menyerah mentah terhadap kaisar Kubilai. Kesadaran akan keagungan itu menimbulkan keberanian untuk menanggulangi kekuasaan dan nafsu menjajah kaisar Kubilai di wilayah Nusantara. Dalam Negarakretagama pupuh 44/3, hanya dinyatakan bahwa semua raja-raja sampai Nusantra tunduk kepada cicit batara Girinata, yakni Sri Kertanagara. Dalam Panji Wijayakrama, tidak disebutkan kekuasaan raja Kertanagara didaerah seberang. Yang tersebut dalam pupuh VII/153 ialah kekuasaan raja Kertarajasa Jayawardana setelah pengusiran tentara Tartar dan sekembalinya tentara Singasari dari Melayu di bawah pimpinan Kebo Anabrang. Sedangkan politik perkawinan Kertanagara, baik kedalam mandala Singasari dan keluar, bukanlah usaha membendung hegemoni Kubilai melainkan sebagai upaya peredam kemungkinan pemberontakan. Demikianlah landasan politik perkawinan didalam negeri merupakan persiapan keamanan kerajaan, penegelakan pemberontakan.[46]

d. Ekspedisi Pamalayu

Ekspedisi Pamalayu merupakan manifestasi gagasan cakrawalamandala raja Kertanagara sebagai bumper atas hegeomoni Kubilai di Asia Tenggara. Negarakretagamai pupuh 41/5 menyebut pengiriman tentara oleh Kertanagara untuk menaklukkan Melayu pada tahun Saka 1197 atau tahun Masehi 1275. Pada pupuh 42/1, Negarakretagama kembali menyebutkan pengiriman kembali tentara Singasari atas perintah Kertanagara untuk menaklukkan Bali. Ekspedisi kedua ini berhasil dan mengantarkan raja Bali sebagai tawanan perang.[47] Dilihat dari sudut antropolitik, secara jangka pendek raja Kertanagara sepintas berhasil melaksanakan politik cakrawalamandala namun bila dilihat efek politik terhadap stabilitas dalam negeri negatif karena bermunculan pemberontakan mikro (Mahisa Rangga dan Cayaraja) serta pemberontakan makro (Jayakatwang).

e. Pemberontakan (Mikro-Makro) Atas Raja Kertanagara Sebagai Kausal Keruntuhan Singasari

Telah dijelaskan secara singkat diatas bahwa ekspedisi Pamalayu rancangan raja Kertanagara menimbulkan tindakan kontra-politik sejak ekspedisi itu masih berupa gagasan perluasan cakrawalamandala. Tindakan-tindakan kontra politik yang dilakukan para wreddha menteri menyebabkan mereka harus rela dilengserkan oleh raja Keranagara keposisi yang lebih rendah. Berita Kidung Harsa Wijaya dan Kidung Panji Wijayakrama menguaraikan pemecatan para wreddha mantri yang dimulai dari pemecatan patih Raganata, demung Wiraraja, dan tumenggung Wirakreti. Pengalihan posisi dari para wreddha menteri ke para yuwa menteri itu menyebabkan nestapa dalam hati pujangga Santasemereti, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan pura keraton Singasari dan memilih bertapa di hutan.

Tak ayal pemecatan itu menimbulkan pemberontakan dari orang dalam keraton yang tidak terima atas keputusan sang prabu, pemberontakan Cayaraja/Baya/Bhayangkara pada tahun Saka 1192 atau 1280 Masehi. Slamet Muljana menafsirkan pemberotakan ini sebagai pemberontakan atas pemecatan Mpu Raganata dan para wreddha menteri lainnya sebab mengingat makna literer cayaraja adalah “bayang-bayang raja atau pelindung raja”, bhaya adalah singkatan dari bhayangkara yang berarti “pelindung, penjaga keselamatan.”[48]

Pemberontakan tak hanya berhenti sebelum ekspedisi Pamalayu dijalankan, lima tahun setelah tentara Singasari menyerang Melayu, yakni tahun 1280. Mahisa Rangka memberontak kepada Kertanagara, pemberontakan ini jika secara jumlah fisik merupakan pemberontakan mikro namun dari segi politik, pemberontakan ini merupakan kontinuitas dari pemberontakan Cayaraja.

Skala pemberontakan yang semakin membesar bukannya membuat Kertanagara sadar akan kekeliruan kebijakan politik yang ia ambil malah ia semakin bertindak gegabah dengan mengirimkan kembali pasukan Singasari untuk menaklukkan Bali. Sejak pengiriman pasukan Singasari pertama ke Melayu kekuatan militer penjaga keraton di Singasari telah menipis apalagi ditambah pengiriman tentara Singasari ke Bali. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Wiraraja, menurut Kidung Panji Wijayakrama segera ia mengutus Wirondaya untuk mengirimkan surat kepada Jayakatwang penguasa Gelang-Gelang yang berisi hasutan bahwa inilah momentum tepat untuk menyerang Singasari karena tak ada lagi pelindung militer disekeliling Kertanagara yang ada hanya “harimau tua,” Mpu Raganata.

Walaupun ekspedisi ke Bali berhasil, namun tidak dengan perlindungan raja Kertanagara di Singasari sendiri. Taktik dua arah yang dilancarkan Jayakatwang atas Singasari. Kertanagara gugur dan mengakhiri dinasti Rajasa Singasari.

3. Pendekatan Sosiokultural Atas Pemerintahan Raja Kertanagara

Uraian dari pendekatan antroreligi dan antropolitik diatas telah cukup menggambarkan watak sosial raja Kertanagara. Sifat ahangkara yang berlebihan atas pentahbisannya sebagai Jina melahirkan paradoks, alih-alih Kertanagara ingin menunjukkan kekuatan dan keagungannya (majestas) sebagai raja ternyata malah melahirkan sikap egoisme yang justru akhirnya menciptakan determinan antara dirinya dengan para pembesar-pembesar andalnya.

Pemecatan para wreddha mantri manimbulkan kebencian dihati rakyat, yang kemudian menimbulkan pemberontakan-pemberontakan baik mikro maupun makro. Secara sosial, Kertanagara mempersempit ruang gerak publik dan merampas hak bersuara dan mengeluarkan pendapat dikalangan warganya.[49] Bukannya menanggapi dengan memberikan alasan logis, malah ia semakin menunjukkan gelagai kediktatoran dengan memecat para punggawa ahli keraton.

Gagasan cakrawalamandala yang terwujud dalam ekspedisi Pamalayu menimbulkan kekhawatiran dalam diri para wreddha mantri akan timbulnya pemberontakan berskala besar. Tanggapan Kertanagara atas permasalahan ini hanya berupa tindakan solusi politik jangka pendek yaitu perkawinan politik.

Jelasnya, keruntuhan Singasari disebabkan oleh tindakan gegabah raja Kertanagara, hilangnya simpati rakyat atas pemerintahan yang dikendalikannya serta semakin menipisnya kekuatan militer pelindung keraton Singasari. Terlepasnya Kertanagara dari makna kultural yang seharusnya menjadi landasan pijakan membuatnya lari terlalu jauh dari garis lingkar konsensus hukum agama Hindu-Buddha sebagai patokan hukum sosiokutural Sehingga memudahkan pemberontak untuk menaklukkan Kertanagara baik dari segi politik, religi, dan sosial.

1. Kesimpulan

Kerajaan Singasari masa pemerintahan raja Kertanagara jika dilihat dari sudut pandang antropologi dari prespektif antroreligi, antropolitik, dan sosikultural melahirkan tiga kesimpulan, yaitu:

Pertama : Secara antroreligi, masa pemerintahan Kertanagara pada abad ke-13 tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ajaran tantrisme Vajrayana yang disebutkan dalam Negarakretagama pupuh 43/3 sebagai Tantra Subuthi. Aliran ini dipeluk oleh Kertanagara dan melegitimasikan dirinya sebagai Jina, Wairocana-Locana serta Ardhanaresvara.

Kedua : Secara antropolitik, raja Kertanagara adalah raja yang seringkali mengambil kebijakan politik out of state dari pada in of state. Kertanagara selalu memandang bahwa ancaman negara Singasari berasal dari luar (Mongolian Empire) dan tidak mengindahkan bahaya dari dalam negeri (Pemberontakan Jayakatwang).

Ketiga : Secara sosiokultural, masa pemerintahan raja Kertanagara adalah masa kegemilangan secara politik (ekpedisi Pamalayu) namun meninggalkan ironi dalam hubungan sosiokultural. Walaupun Kertanagara ditahbiskan sebagai Jina, bukannya menerapkan dharma kebuddhaan dengan mengayomi rakyat melainkan semakin mempersempit ruang gerak publik dengan merampas hak mengutarakan pendapat rakyatnya.

2. Saran

Melihat kesimpulan kajian antropologi atas pemerintahan raja Kertanagara atas Singasari diatas baik secara antroreligi, antropolitik, dan sosiokultural. Maka kami hanya ingin menyarankan untuk tidak mengulangi pola pemerintahan seperti masa raja Kertanagara yang terlihat jaya diluar negara namun bobrok dalam konsolidasi sosial sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Hendaknya hal ini benar-benar diperhatikan terutama para pemimpin politik tanah air.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s