Kepala Kepolisian NKRI

Daftar Kapolri:

Foto Nama Memulai jabatan Mengakhiri jabatan Keterangan
1 Raden Said Soekanto Tjokroadimodjo.jpg Komisaris Jenderal (Pol) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo 29 September 1945 14 Desember 1959
2 Soekarno Djojonegoro.jpg Komisaris Jenderal (Pol) Soekarno Djojonegoro 15 Desember 1959 29 Desember 1963
3 Soetjipto Danoekoesoemo.jpg Inspektur Jenderal (Pol) Soetjipto Danoekoesoemo 30 Desember 1963 8 Mei 1965
4 Soetjipto Joedodihardjo.jpg Inspektur Jenderal (Pol) Soetjipto Joedodihardjo 9 Mei 1965 8 Mei 1968
5 Hoegeng young.jpg Komisaris Jenderal (Pol) Hoegeng Imam Santoso 9 Mei 1968 2 Oktober 1971
6 Mohamad hasan - cropped.JPG Komisaris Jenderal (Pol) Moch. Hasan 3 Oktober 1971 24 Juni 1974
7 Widodo budidarmo.jpg Letnan Jenderal (Pol) Widodo Budidarmo 25 Juni 1974 25 September 1978
8 Awaludinp.jpg Letnan Jenderal (Pol) Awaluddin Djamin, MPA 26 September 1978 3 Desember 1982
9 ImgSoedjarwoAnt.jpg Letnan Jendral (Pol) Anton Sudjarwo 4 Desember 1982 6 Juni 1986
10 Mochammad Sanoesi.jpg Letnan Jenderal (Pol) Moch. Sanoesi 7 Juni 1986 19 Februari 1991
11 Kunarto.jpg Letnan Jenderal (Pol) Kunarto 20 Februari 1991 5 April 1993
12 Banurusman Astrosemitro.jpg Letnan Jenderal (Pol) Banurusman Astrosemitro 6 April 1993 14 Maret 1996
13 Dibyo Widodo.jpg Letnan Jenderal (Pol) Dibyo Widodo 15 Maret 1996 28 Juni 1998
14 Roesmanhadi.jpg Letnan Jenderal (Pol) Roesmanhadi 29 Juni 1998 3 Januari 2000
15 Rusdihardjo.jpg Letnan Jenderal (Pol) Roesdihardjo 4 Januari 2000 22 September 2000
16 Bimantoro.jpg Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro 23 September 2000 21 Juli 2001
17   Jenderal (Pol) Chairudin Ismail 2001 7 Agustus 2001 Pejabat Sementara Kapolri
18 Dai bachtiar.jpg Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar 29 November 2001 7 Juli 2005
19 Sutanto.jpg Jenderal (Pol) Sutanto 8 Juli 2005 30 September 2008
20 FOTO BAMBANG 1.jpg Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri 1 Oktober 2008 22 Oktober 2010
21 2010622timur pradopo-kapolda jabar.jpg Jenderal (Pol) Timur Pradopo 22 Oktober 2010 sekarang

 Soekanto Tjokrodiatmodjo – 945 -1959 

Komisaris Jenderal (Pol.) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo (lahir di Bogor, Jawa Barat 7 Juni 1908 – wafat di Jakarta 24 Agustus 1993 pada umur 85 tahun) menjabat dari 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959.

Soekanto adalah mertua dari Sawito Kartowibowo, seorang tokoh yang namanya mencuat pada tahun 1976 dalam Perkara Sawito. Namanya diabadikan dalam nama sebuah Rumah Sakit Polri Soekanto di Kramat Jati Jakarta

 Soekarno Djojonegoro- 1959 – 1963 

Komisaris Polisi Raden Soekarno Djojonegoro (lahir di BAnjarnegara – Jawa Tengah, 15 Mei 1908 wafat di Jakarta 27 November 1975 pada umur 67 tahun) Menjabat dari 15 Desember 1959 hingga 29 Desember 1963

Riwayat Jabatan :
AIB di Jatibarang. Ia kemudian menjadi Mantri Polisi Residen Jepara Rembang (1931), Asisten Wedana Banyumas (1934), Asisten Residen Lampung (1935), Mantri Polisi Kedungwuni, Pekalongan (1936), Asisten Wedana Polisi Tegal (1941), Kepala Seksi IV Polisi Kota Semarang (1942), Kepala Polisi Salatiga (1943), Kepala Polisi Istimewa Kota Semarang (1944), Keibikatyo Kota Semarang (1944), Kepala Polisi Kendal (1945), Kepala Umum Kantor Besar Polisi Semarang (1945), Kepala Polisi Karesidenan Pekalongan (Februari 1950), Kepala Polisi Karesidenan Surabaya (Agustus 1950), Kepala Kepolisian Provinsi Jawa Timur (Desember 1950), dan Ajun Kepala Kepolisian Negara (November 1959)

  Soetjipto Danoekoesoemo – 1963-1965

Inspektur Jenderal Soetjipto Danoekoesoemo (lahir di Tulungagung, Jawa Timur, 28 Februari 1922; umur 87 tahun) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari 30 Desember 1963 hingga 8 Mei 1965

Riwayat Jabatan :
Komandan Batalyon Polisi Istimewa Sura-baya(1945), Soetjipto kembali mengikuti pendidikan Hersholing Mobrig di Sukabumi (1950). Setelah itu, ia diangkat menjadi Wakil Koordinator dan Inspektur Mobile Brigade Polisi Jawa Timur (1951), dan Wakil Koordinator dan Inspektur Mobrig Polisi Jawa Tengah (1954). Ia lalu dikirim ke Italia untuk memperdalam untuk memperdalam ilmu kepolisian. Akhir tahun 1960, dia ditempatkan sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi Kastaf pada Markas Pimpinan Komandan Mobrig Polisi Pusat.
Tahun 1961, Soetjipto menempuh pendidikan militer-kepolisian di Advance Army School, Fort Benning, Amerika Serikat, dilanjutkan dengan pendidikan di Army Command & General Staff College, Fort Leavenworth, serta kursus pertahanan sipil di New York. Sekembalinya ke Indonesia, ia dipromosikan menjabat Komandan Mobrig Polisi Pusat (1962). Dua tahun kemudian, Soetjipto dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara (1964) menggantikan Jenderal Pol. Soekarno Djojonagoro.

Soetjipto Joedodihardjo – 1965-1968

Soetjipto Joedodihardjo (lahir di Jember, Jawa Timur, 27 April 1917 – wafat 26 Maret 1984 pada umur 66 tahun) adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari 9 Mei 1965 hingga 8 Mei 1968.
Joedodihardjo dilahirkan di Jember, pada 27 April 1917. Pada masa kecilnya ia belajar di HIS, KAE, MULO dan menamatkan Mosvia pada tahun 1939.

Riwayat Jabatan :
Soetjipto kemudian menjadi ambtenaar (pegawai negeri) dengan menjabat sebagai AIB Tanggul/Besuki (1939). Kemudian AIB di kota kelahirannya, Jember, tahun 1940. Sesudah itu menjadi Mantri Polisi Situbondo (1941), Mantri Polisi Surabaya (1941), Mantri Polisi Bondowoso (1942), Mantri Polisi Kalisat/Jember (1942), dan Itto Keibu Bondowoso (1943). Dari sini, dia mendapat latihan ilmu kepolisian di Taiwan (1944). Sebulan menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI, dia masih menjadi Itto Keibu di Bondowoso.
Dua bulan setelah Kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1945, Soetjipto menjadi Inspektur Polisi Kelas I pada Pasukan Polisi Istimewa Besuki (1945). Prestasinya menanjak, ketika dia ditarik ke Surabaya sebagai Wakil Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur (1947). Kemudian menjadi Komandan Mobrig Polisi Jakarta Raya (1950), Komandan Mobrig Polisi Jawa Timur (1950), Komisaris Polisi Kelas I pada Jawatan Kepolisian Negara (1954), Lektor PTIK (1960), Komandan Komandemen Mobrig Pusat (1960), Asisten II Kastaf Komisaris Jenderal MBPN (1962), Kepala Pusat Pertahanan Sipil (1962).
Menginjak tahun 1962, Soetjipto sempat dikirim ke AS untuk satu setengah bulan. Dan, tahun ini pula, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV, Komisaris Besar Polisi Soetjipto ditunjuk menjadi Pimpinan Harian Organizing Committeenya. Tiga tahun kemudian, 1965, dia diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara untuk masa jabatan sampai 1968. Semasa kepemimpinan Joedodihardjo ini, mulai berdiri Akademi Angkatan Kepolisian (1 Oktober 1965). Namun, pada 16 Desember 1965, pendidikan akademi itu disatukan ke dalam pendidikan ABRI, dan namanya menjadi AKABRI Bagian Kepolisian.

Kepolisian Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso – 1968-1971

Hoegeng Iman Santoso merupakan putra sulung dari pasangan Soekario Kario Hatmodjo dan Oemi Kalsoem. Beliau lahir pada 14 Oktober 1921 di Kota Pekalongan. Meskipun berasal dari keluarga Priyayi (ayahnya merupakan pegawai atau amtenaar Pemerintah Hindia Belanda), namun perilaku Hoegeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan, bahkan ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hoegeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ningrat atau tidaknya seseorang dalam bergaul.

Masa kecil Hoegeng diwarnai dengan kehidupan yang sederhana karena ayah Hoegeng tidak memiliki rumah dan tanah pribadi, karena itu ia seringkali berpindah-pindah rumah kontrakan. Hoegeng kecil juga dididik dalam keluarga yang menekankan kedisiplinan dalam segala hal. Hoegeng mengenyam pendidikan dasarnya pada usia enam tahun pada tahun 1927 di Hollandsch Inlandsche School (HIS). Tamat dari HIS pada tahun 1934, ia memasuki Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), yaitu pendidikan menengah setingkat SMP di Pekalongan.

Pada tahun 1937 setelah lulus MULO, ia melanjutkan pendidikan ke Algemeene Middlebare School (AMS) pendidikan setingkat SMA di Yogyakarta. Pada saat bersekolah di AMS, bakatnya dalam bidang bahasa sangatlah menonjol. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang suka bicara dan bergaul dengan siapa saja tanpa sungkan-sungkan dengan tidak mempedulikan ras atau bangsa apa. Kemudian pada tahun 1940, saat usianya menginjak 19 tahun, ia memilih melanjutkan kuliahnya di Recht Hoge School (RHS) di Batavia.

Selama kepemimpinan Hoegeng, banyak hal terjadi dalam tubuh internal Kepolisian Republik Indonesia. Langkah pertama, Hoegeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut Struktur Organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya adalah struktur baru yang lebih dinamis dan komunikatif. Langkah kedua adalah perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Keppres No. 52 Tahun 1969, sebutan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) diubah menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain itu sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian.

Di bawah kepemimpinan Hoegeng pulalah peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization, semakin aktif. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.

Pada masa kepemimpinan Hoegeng sebagai Kapolri, strategi kepolisian Indonesia yang tercermin pada masa itu adalah bahwa Kepolisian Republik Indonesia kembali ke fungsi pokok kepolisian, tidak mencampuri urusan angkatan lain di ABRI. Hoegeng juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemisahan Angkatan Kepolisian dari ABRI. Ia juga meminta agar angkatan lain tidak ikut campur tangan dalam urusan Kepolisian Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah bahwa Kepolisian Indonesia “kembali kepada fungsinya”.

Jujur dan Amanah
Kapolri di tahun 1968-1971 ini, juga pernah menjadi Kepala Imigrasi (1960), dan juga pernah menjabat sebagai menteri di jajaran kabinet era Soekarno. Kedisiplinan dan kejujuran selalu menjadi simbol Hoegeng dalam menjalankan tugasnya dimana pun. salah satu bentuk kejujuran beliau antara lain:

Misalnya, ia pernah menolak hadiah rumah dan berbagai isinya saat menjalankan tugas sebagai Kepala Direktorat Reskrim Polda Sumatera Utara tahun 1956. Ketika itu, Hoegeng dan keluarganya lebih memilih tinggal di hotel dan hanya mau pindah ke rumah dinas, jika isinya hanya benar-benar barang inventaris kantor saja.

Semua barang-barang luks pemberian itu akhirnya ditaruh Hoegeng dan anak buahnya di pinggir jalan saja. “Kami tak tahu dari siapa barang-barang itu, karena kami baru datang dan belum mengenal siapapun,” kata Merry Roeslani, istri Hoegeng.

Polisi Kelahiran Pekalongan tahun 1921 ini, sangat gigih dalam menjalankan tugas. Ia bahkan kadang menyamar dalam beberapa penyelidikan. Kasus-kasus besar yang pernah ia tangani antara lain, kasus pemerkosaan Sum tukang jamu gendong atau dikenal dengan kasus Sum Kuning, yang melibatkan anak pejabat. Ia juga pernah membongkar kasus penyelundupan mobil yang dilakukan Robby Tjahjadi, yang notabene dekat dengan keluarga Cendana. Kasus inilah yang kemudian santer diduga sebagai penyebab pencopotan Hoegeng oleh Soeharto.

Hoegeng dipensiunkan oleh Presiden Soeharto pada usia 49 tahun, di saat ia sedang melakukan pembersihan di jajaran kepolisian. Kabar pencopotan itu diterima Hoegeng secara mendadak. Kemudian Hoegeng ditawarkan Soeharto untuk menjadi duta besar di sebuah Negara di Eropa, namun ia menolak. Alasannya karena ia seorang polisi dan bukan politisi.

“Begitu dipensiunkan, Bapak kemudian mengabarkan pada ibunya. Dan ibunya hanya berpesan, selesaikan tugas dengan kejujuran. Karena kita masih bisa makan nasi dengan garam,” ujar Roelani. “Dan kata-kata itulah yang menguatkan saya,” tambahnya.

Hoegeng memang seorang yang sederhana, ia mengajarkan pada istri dan anak-anaknya arti disiplin dan kejujuran. Semua keluarga dilarang untuk menggunakan berbagai fasilitas sebagai anak seorang Kapolri. “Bahkan anak-anak tak berani untuk meminta sebuah sepeda pun,” kata Merry.

Putra Hoegeng menceritakan pengalaman berharga mereka ketika menjadi seorang anak pejabat. Ia bercerita, ketika sebuah perusahaan motor merek Lambretta mengirimkan dua buah motor, sang ayah segera meminta ajudannya untuk mengembalikan barang pemberian itu. “Padahal saya yang waktu itu masih muda sangat menginginkannya,” kenang putranya yang bernama Didit.

Saking jujurnya, Hoegeng baru memiliki rumah saat memasuki masa pensiun. Atas kebaikan Kapolri penggantinya, rumah dinas di kawasan Menteng Jakarta pusat pun menjadi milik keluarga Hoegeng. Tentu saja, mereka mengisi rumah itu, setelah seluruh perabot inventaris kantor ia kembalikan semuanya.

Memasuki masa pensiun, Hoegeng menghabiskan waktu dengan menekuni hobinya sejak remaja, yakni melukis. Lukisan itu lah yang kemudian menjadi sumber Hoegeng untuk membiayai keluarga. Perlu anda ketahui, pensiunan Hoegeng hingga tahun 2001 hanya sebesar Rp 10.000 saja, itu pun hanya diterima sebesar Rp.7500. Walaupun pada akhirnya ada perubahan gaji pensiunan dari Rp. 10.000 ditetapkan menjadi Rp 1.170.000 hingga akirnya beliau wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Rabu 14 Juli 2004 pukul 00.30.

Hoegeng, sebuah permata indah yang berusaha bersinar dalam kegelapan. Namun tak kuasa melawan hingga akhirnya harus redup dan meninggalkan kegelapan merajalela di bumi Indonesia. Hoegeng adalah contoh bahwa masih ada kejujuran dalam hati setiap bangsa Indonesia. Jangan takut untuk menjadi pribadi yang jujur, meskipun kita harus terbuang dan tersingkir. Biarlah satu Hoegeng dapat membangkitkan jutaan Hoegeng lagi, demi bangsa yang menjunjung tinggi kejujuran.

Hoegeng wafat dalam usia 83 tahun. Ia meninggal karena penyakit stroke dan jantung yang dideritanya. Kepergiannya menyisakan kesedihan yang mendalam, karena Bangsa Indonesia kehilangan salah satu putra terbaik bangsanya yang terkenal akan kejujuran dan konsistensinya.

Di Indonesia ini hanya ada tiga polisi jujur, yakni polisi
tidur, patung polisi, dan Hoegeng. Begitulah setidaknya menurut Abdurahman Wahid
alias Gus Dur. Anekdot mantan presiden RI ini sekaligus sindiran karena cuma
Hoegeng satu-satunya polisi jujur.

Chairuddin Ismail

Chairuddin Ismail

Chairudin Ismail adalah Kapolri yang menggantikan Jenderal Suroyo Bimantoro, dan pernah menjadi tim sukses pasangan capres JKWiranto.

Pada masa kepemimpinan Suroyo Bimantoro terjadi polemik kekisruhan di tubuh Polri. Presiden dan para pendukungnya memang belakangan sukses membujuk parlemen agar menerima pengangkatan Bimantoro, meski dengan syarat.[rujukan?] Tetapi belakangan, muncul ironi baru: Presiden mengulangi kekeliruan dengan “memecat” Bimantoro dan mengangkat Jenderal Chaerudin Ismail tanpa persetujuan parlemen.[rujukan?] Dan situasi berbalik, Bimantroro menjadi salah satu pion DPR dalam perang politiknya melawan Presiden.[rujukan?] Bagaimanapun, masa bulan madu antara Bimantoro dan Presiden memang hanya sebentar. Baru satu bulan menjadi Kapolri, Bimantoro sudah berseberangan pikiran dengan Presiden.[rujukan?] Mereka berbeda dalam penanganan gerakan Papua Merdeka. Presiden Abdurrahman memperbolehkan pengibaran Bintang Kejora, simbol Organisasi Papua Merdeka, sedangkan Bimantoro tegas tidak menoleransinya.[rujukan?] Perbedaan pendapat itulah yang menurut Kepala Badan Hubungan Masyarakat Mabes Polri menjadi awal mula kerenggangan hubungan antara Polri dan Istana.

Hubungan baik tidak dapat diraih, keretakan semakin bertambah, dan Bimantoro semakin tidak populer di mata Presiden.[rujukan?] Kasus penangkapan dua eksekutif perusahaan asuransi berkebangsaan Kanada yang diduga terlibat dalam pembelian saham ganda menjalar menjadi persoalan diplomatik Indonesia-Kanada.[rujukan?] Lewat Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Presiden gagal menghentikan persoalan ini di polisi.[rujukan?] Penuntutan kasus itu baru bisa dihentikan setelah Jaksa Agung Marzuki Darusman ikut turun tangan.[rujukan?] Seiring dengan memanasnya suhu politik nasional, ketika DPR menelorkan Memorandum II pada Mei lalu, lagi-lagi polisi dituding tidak bersikap adil oleh Presiden.[rujukan?] Polisi, misalnya, dituding terlalu ketat melakukan razia terhadap para pendukung Presiden yang hadir ke Jakarta untuk mengikuti “doa politik” mempertahankan Abdurrahman Wahid, sementara mereka membiarkan demonstran yang membawa pedang ke Istana.[rujukan?] Puncak ketegangan hubungan Presiden dengan Kapolri terjadi menyusul penanganan demonstrasi para pendukung Abdurrahman Wahid di Pasuruan, Jawa Timur, Juni lalu.[rujukan?] Dalam insiden itu, jatuh satu pendukung Presiden, tewas diterjang peluru aparat[rujukan?]. Presiden marah besar. Ia menuduh polisi tidak proporsional menembak orang yang, kata dia, sedang berada di warung makan.

Pada awal Juni itu, hampir bersamaan waktu dengan pergantian lima menteri dan Jaksa Agung, Presiden meminta Bimantoro mengundurkan diri.[rujukan?] Namun, Bimantoro menolak.[rujukan?] Pada tanggal 2 Juni 2001, Presiden melantik Inspektur Jenderal Chaerudin Ismail sebagai Wakil Kapolri[1]. Yang menarik, jabatan Wakil Kapolri ini sebenarnya telah dihapuskan oleh Presiden sendiri melalui Keppres No. 54/2001 tertanggal 1 April 2001.[rujukan?] Pengangkatan Chaerudin sekaligus merevisi keppres tersebut dengan keluarnya Keppres No. 77 tertanggal 21 Juni[rujukan?], yang berlaku surut 1 Juni 2001.[rujukan?] Kasus ini telah memuncakkan dualisme dalam tubuh kepolisian dan perseturan Presiden dengan parlemen.[rujukan?]

Pengangkatan Chaerudin memunculkan penolakan 102 jenderal polisi yang tidak menghendaki ada politisasi di tubuh Polri.[rujukan?] Masalah Polri ini semakin berlarut-larut.[rujukan?] Bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara, 1 Juli, Presiden mengumumkan pemberhentian Kapolri nonaktif Bimantoro, dan akan menugasi mantan Asisten Operasi Mabes Polri itu sebagai Duta Besar RI di Malaysia[2]. Beberapa jam kemudian, lagi-lagi Bimantoro menolak. Situasi Mabes Polri semakin panas, apalagi muncul pernyataan sikap para perwira menengah Polri, meminta Bimantoro ikhlas mundur, ditambah lagi berita akan ditangkapnya Bimantoro karena dianggap telah membangkang terhadap perintah Presiden. Bimantoro tidak goyah, dan memaksa Presiden melakukan langkah lebih dramatis. Pada tanggal 21 Juli 2001, dia melantik Chaerudin Ismail resmi sebagai Pejabat Sementara Kapolri, meski dengan bayaran yang mahal. Pelantikan itu memicu krisis politik baru: DPR meminta MPR segera menyelenggarakan sidang istimewa, meski Presiden mengangkat Chaerudin hanya sebagai Pejabat Sementara Kapolri dengan pangkat jenderal penuh bintang empat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s