Harta Amanah Soekarno (1) : Green Hilton Memorial Agreement Geneva 1963 (1)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Presiden_Sukarno.jpg/

IndonesianReview.com, Jakarta – Perjanjian ini sering membuat sibuk siapapun yang menjadi Presiden RI.

Inilah perjanjian yang paling menggemparkan dunia. Inilah perjanjian yang menyebabkan terbunuhnya Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy, 22 November 1963. Inilah perjanjian yang kemudian menjadi pemicu dijatuhkannya Bung Karno dari kursi kepresidenan oleh jaringan CIA yang menggunakan ambisi Soeharto.

Sebagian orang tergila-gila menebar uang untuk mendapatkan secuil dari harta dari perjanjian ini, yang kelak dikenal sebagai “salah satu” harta amanah rakyat dan bangsa Indonesia. Inilah perjanjian, yang oleh masyarakat dunia disebut sebagai Harta Abadi Ummat Manusia. Inilah kemudian yang menjadi sasaran kerja tim rahasia Soeharto menyiksa Soebandrio dkk, agar buka mulut.

Inilah perjanjian yang membuat Megawati ketika menjadi Presiden RI menagih janji ke Swiss tetapi tidak bisa juga. Padahal Megawati sudah menyampaikan bahwa ia adalah Presiden RI dan ia adalah Putri Bung Karno. Tetapi tetap tidak bisa. Inilah kemudian membuat SBY membentuk tim rahasia untuk melacak harta ini, yang kelak juga tetap mandul.

Ringkasnya, semua pihak repot dibuat oleh perjanjian ini. Perjanjian itu bernama The Green Hilton Memorial Agreement Geneva. Akta termahal di dunia ini diteken oleh John F Kennedy selaku Presiden AS, Ir. Soekarno selaku Presiden RI dan William Vouker yang mewakili Swiss.

Perjanjian segitiga itu dilakukan di Hotel Hilton Geneva, 14 November 1963, sebagai kelanjutan dari MOU yang dilakukan tahun 1961. Intinya adalah, Pemerintahan AS mengakui keberadaan emas batangan senilai tak kurang dari 57 ribu ton yang terdiri dari 17 paket emas; dan pihak Indonesia menerima batangan emas itu menjadi kolateral bagi dunia keuangan AS yang operasionalisasinya dilakukan oleh Pemerintahan Swiss melalui United Bank of Switzerland (UBS). Kesepakatan ini berlaku tiga tahun kemudian alias 14 November 1965.

Pada dokumen lain yang tidak dipublikasi disebutkan, atas penggunaan kolateral tersebut AS harus membayar fee sebesar 2,5% setahun kepada Indonesia. Hanya saja, ketakutan akan muncul pemimpinan yang korup di Indonesia, maka pembayaran fee tersebut tidak bersifat terbuka. Artinya hak kewenangan pencairan fee tersebut tidak berada pada Presiden RI siapapun, tetapi ada pada sistem perbankan yang sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga pencairannya bukan hal mudah, termasuk bagi Presiden AS sendiri.

Account khusus ini dibuat untuk menampung aset tersebut, yang hingga kini tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali John F Kennedy dan Soekarno sendiri. Sayangnya sebelum Soekarno mangkat, ia belum sempat memberikan mandat pencairannya kepada siapapun di tanah air. Malah jika ada yang mengaku bahwa dialah yang dipercaya Bung Karno untuk mencairkan harta, maka dijamin orang tersebut bohong. Kecuali ada tanda-tanda khusus berupa dokumen penting yang tidak tau siapa yang menyimpan hingga kini.

Sebagian kita menganggap perjanjian ini fiktif. Sebagian lagi membenarkannya, namun secara mistik. Namun inilah sebuah investigasi jurnalistik yang saya dan tim lakukan selama 10 tahun, berbasis di Hongkong. Demikianlah dokumen penting yang saya baca dan hasil wawancara saya dengan para nara sumber para tetua di dalam negeri dan wawancara dengan narasumber di Belanda, Prancis, Jerman, Singapura, Malaysia dan Hong Kong.

Bagi AS, perjanjian Green Hilton adalah perjanjian terbodoh bagi AS. Karena AS mengakui aset tersebut yang sebetulnya merupakan harta rampasan perang. Menurut dokumen yang saya baca: harta tersebut berasal dari sitaan AS ketika menaklukkan Jerman dalam perang dunia. Jerman juga mengakui bahwa harta tersebut disita Jerman ketika menyerang Belanda. Belanda pun mengakui bahwa harta tersebut merupakan rampasan harta yang dilakukan VOC ketika menjajah Indonesia.

Berdasarkan fakta yang dijumpai di lapangan, harta ini sudah pernah mau dicairkan pada 1986-1987 tapi gagal. Lalu ada percobaan lagi awal 2000. Tapi juga gagal. Tahun 2008, ketika krisis ekonomi menerpa AS dan dunia, pemerintah Barrack Obama mencoba meyakinkan dunia melalui titah Paus di Vatikan bahwa AS berhak mencairkan harta ini. Atas dasar untuk kepentingan ummat manusia, agaknya hati Vatikan mulai luluh. Konon kabarnya, Vatikan kala itu telah memberikan restu permintaan Obama tanpa mengabaikan bantuan kepada rakyat Indonesia.

Menurut sebuah sumber di Vatikan, ketika Presiden AS menyampaikan niat tersebut kepada Vatikan, Paus sempat bertanya apakah Indonesia telah menyetujuinya. Kabarnya, AS hanya memanfaatkan fakta MOU antara negara G-20 di Inggris dimana saat itu Presiden Indonesia SBY ikut menandatangani suatu kesepakatan untuk memberikan otoritas kepada keuangan dunia IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan alternatif.

Kabarnya juga, Vatikan berpesan agar Indonesia diberi bantuan. Mungkin bantuan IMF sebesar US$ 2,7 milyar dalam fasilitas SDR (Special Drawing Rights) kepada Indonesia pertengahan 2009 merupakan realisasi dari kesepakatan ini, sehingga ada isu yang berkembang bahwa bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan. Oleh Bank Indonesia memang bantuan IMF sebesar itu dipergunakan untuk memperkuat cadangan devisa negara. Saya pikir DPR RI harus ikut mengklarifikasi soal status uang bantuan IMF ini.

Kalau benar itu, maka betapa nistanya rakyat Indonesia; betapa tak berdayanya bangsa ini hanya kebagian US$ 2,7 milyar. Padahal harta tersebut berharga ribuan trilyun dollar AS. Aset itu bukan aset gratis peninggalan sejarah. Aset tersebut merupakan hasil kerja keras nenek moyang kita di era masa keemasan kerajaan di Indonesia. Sebab dulu, beli beras saja pakai balokan emas sebagai alat pembayarannya. Bahkan kerajaan China membeli rempah-rempah ke Indonesia menggunakan balokan emas.

Sebagai bangsa yang besar, kita memang masih perlu mengkaji lebih lanjut. Pemerintah bersama rakyat perlu membentuk Tim Besar dan lobby yang besar di tingkat internasional untuk menduduk kembali soal harta yang disepakati dalam The Green Hilton Memorial Agreement itu. Karena ini sudah menjadi fakta sejarah yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Keberhasilan lobby politik Bung Karno yang luar biasa tersebut harus diteruskan; dan jangan dimentahkan begitu saja.*** (bersambung)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s