Kerajaan Sriwijaya (671 – 1183 M )

Srivijaya_Empire_id.svg

Sriwijaya atau juga disebut Srivijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa sanskerta, sri berarti “bercahaya” atau “gemilang”, dan wijaya berarti “kemenangan” atau “kejayaan”, maka nama Sriwijaya bermakna “kemenangan yang gilang-gemilang”. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7; seorang pendeta Tiongkok, I Tsing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang, bertarikh 682. Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan di antaranya tahun 1025 serangan Rajendra Chola I dari Koromandel, selanjutnya tahun 1183 kekuasaan Sriwijaya di bawah kendali kerajaan Dharmasraya.

Setelah jatuh, kerajaan ini terlupakan dan keberadaannya baru diketahui kembali lewat publikasi tahun 1918 dari sejarawanPerancis George Cœdès dari École française d’Extrême-Orient.

 

Catatan sejarah

Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia; masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai tahun 1920-an, ketika sarjana Perancis George Cœdès mempublikasikan penemuannya dalam surat kabar berbahasa Belanda dan Indonesia. Coedès menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap “San-fo-ts’i”, sebelumnya dibaca “Sribhoja”, dan beberapa prasasti dalam Melayu Kuno merujuk pada kekaisaran yang sama.

Selain berita-berita diatas tersebut, telah ditemukan oleh Balai Arkeologi Palembang sebuah perahu kuno yang diperkirakan ada sejak masa awal atau proto Kerajaan Sriwijaya di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sayang, kepala perahu kuno itu sudah hilang dan sebagian papan perahu itu digunakan justru buat jembatan. Tercatat ada 17 keping perahu yang terdiri dari bagian lunas, 14 papan perahu yang terdiri dari bagian badan dan bagian buritan untuk menempatkan kemudi.[10] Perahu ini dibuat dengan teknik pasak kayu dan papan ikat yang menggunakan tali ijuk. Cara ini sendiri dikenal dengan sebutan teknik tradisi Asia Tenggara. Selain bangkai perahu, ditemukan juga sejumlah artefak-artefak lain yang berhubungan dengan temuan perahu, seperti tembikar, keramik, dan alat kayu.

Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal, dan kerajaan besar Nusantara selain Majapahit di Jawa Timur. Pada abad ke-20, kedua kerajaan tersebut menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisme Belanda.

Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebutnya Shih-li-fo-shih atau San-fo-ts’i atau San Fo Qi. Dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, kerajaan Sriwijaya disebut Yavadesh dan Javadeh. Bangsa Arab menyebutnya Zabaj[11]dan Khmer menyebutnya Malayu. Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Sementara dari peta Ptolemaeus ditemukan keterangan tentang adanya 3 pulau Sabadeibei yang kemungkinan berkaitan dengan Sriwijaya.

Sekitar tahun 1993, Pierre-Yves Manguin melakukan observasi dan berpendapat bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musiantara Bukit Seguntang dan Sabokingking (terletak di provinsi Sumatera Selatan sekarang), tepatnya di sekitar situs Karanganyar yang kini dijadikan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Pendapat ini didasarkan dari foto udara tahun 1984 yang menunjukkan bahwa situs Karanganyar menampilkan bentuk bangunan air, yaitu jaringan kanal, parit, kolam serta pulau buatan yang disusun rapi yang dipastikan situs ini adalah buatan manusia. Bangunan air ini terdiri atas kolam dan dua pulau berbentuk bujur sangkar dan empat persegi panjang, serta jaringan kanal dengan luas areal meliputi 20 hektare. Di kawasan ini ditemukan banyak peninggalan purbakala yang menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat permukiman dan pusat aktifitas manusia. Namun sebelumnya Soekmono berpendapat bahwa pusat Sriwijaya terletak pada kawasan sehiliran Batang Hari, antara Muara Sabak sampai ke Muara Tembesi (di provinsi Jambi sekarang), dengan catatan Malayu tidak di kawasan tersebut, jika Malayu pada kawasan tersebut, ia cendrung kepada pendapat Moens, yang sebelumnya juga telah berpendapat bahwa letak dari pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus (provinsi Riau sekarang), dengan asumsi petunjuk arah perjalanan dalam catatan I Tsing, serta hal ini dapat juga dikaitkan dengan berita tentang pembangunan candi yang dipersembahkan oleh raja Sriwijaya (Se li chu la wu ni fu ma tian hwa atau Sri Cudamaniwarmadewa) tahun 1003 kepada kaisar Cina yang dinamakan cheng tien wan shou (Candi Bungsu, salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus). Namun yang pasti pada masa penaklukan oleh Rajendra Chola I, berdasarkan prasasti Tanjore, Sriwijaya telah beribukota di Kadaram (Kedah sekarang).

Pembentukan dan pertumbuhan

Candi Muara Takus, salah satu kawasan yang dianggap sebagai ibukota Sriwijaya.

Candi Gumpung, candi Buddha diMuaro Jambi, Kerajaan Melayu yang ditaklukkan Sriwijaya.

Reruntuhan Wat (Candi) Kaew yang berasal dari zaman Sriwijaya di Chaiya, Thailand Selatan.

Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara bahari, namun kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya di luar wilayah kepulauan Asia Tenggara, dengan pengecualian berkontribusi untuk populasiMadagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Beberapa ahli masih memperdebatkan kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya, selain itu kemungkinan kerajaan ini biasa memindahkan pusat pemerintahannya, namun kawasan yang menjadi ibukota tetap diperintah secara langsung oleh penguasa, sedangkan daerah pendukungnya diperintah oleh datu setempat.

Kemaharajaan Sriwijaya telah ada sejak 671 sesuai dengan catatan I Tsing, dari prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 di diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapunta Hyang. Diketahui,Prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu. Para ahli berpendapat bahwa prasasti ini mengadaptasi ortografi India untuk menulis prasasti ini. Di abad ke-7 ini, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan yaitu Malayu dan Kedah menjadi bagian kemaharajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kota Kapur yang berangka tahun 686 ditemukan di pulau Bangka, kemaharajaan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, pulau Bangka dan Belitung, hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum Bhumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya, peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanagara di Jawa Barat dan Holing (Kalingga) di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Kemungkinan yang dimaksud dengan Bhumi Jawa adalah Tarumanegara. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut China Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata.

Ekspansi kerajaan ini ke Jawa dan Semenanjung Malaya, menjadikan Sriwijaya mengendalikan dua pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Berdasarkan observasi, ditemukan reruntuhan candi-candi Sriwijaya di Thailand dan Kamboja. Di abad ke-7, pelabuhan Champadi sebelah timur Indochina mulai mengalihkan banyak pedagang dari Sriwijaya. Untuk mencegah hal tersebut, Maharaja Dharmasetumelancarkan beberapa serangan ke kota-kota pantai di Indochina. Kota Indrapura di tepi sungai Mekong, di awal abad ke-8 berada di bawah kendali Sriwijaya. Sriwijaya meneruskan dominasinya atas Kamboja, sampai raja Khmer Jayawarman II, pendiri kemaharajaan Khmer, memutuskan hubungan dengan Sriwijaya pada abad yang sama. Di akhir abad ke-8 beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Tarumanegara dan Holing berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Menurut catatan, pada masa ini pula wangsa Sailendra bermigrasi ke Jawa Tengah dan berkuasa di sana. Di abad ini pula, Langkasuka di semenanjung Melayu menjadi bagian kerajaan. Di masa berikutnya, Pan Pan dan Trambralinga, yang terletak di sebelah utara Langkasuka, juga berada di bawah pengaruh Sriwijaya.

Setelah Dharmasetu, Samaratungga menjadi penerus kerajaan. Ia berkuasa pada periode 792 sampai 835. Tidak seperti Dharmasetu yang ekspansionis, Samaratungga tidak melakukan ekspansi militer, tetapi lebih memilih untuk memperkuat penguasaan Sriwijaya di Jawa. Selama masa kepemimpinannya, ia membangun candi Borobudur di Jawa Tengah yang selesai pada tahun 825.

Agama

Arca Buddha langgam Amarawati setinggi 2,77 meter, ditemukan di situsBukit Seguntang, Palembang, abad ke-7 sampai ke-8 M.

Sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Antara lain pendeta dari Tiongkok I Tsing, yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India, pada tahun 671 dan 695, I Tsing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Selain berita diatas, terdapat berita yang dibawakan oleh I Tsing, dinyatakan bahwa terdapat 1000 orang pendeta yang belajar agama Budha pada Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya.

Terdapat lebih dari 1000 pandita Buddhis di Sriwijaya yang belajar serta mempraktikkan Dharma dengan baik. Mereka menganalisa dan mempelajari semua topik ajaran sebagaimana yang ada di India; vinaya dan ritual-ritual mereka tidaklah berbeda sama sekali [dengan yang ada di India]. Apabila seseorang pandita Tiongkok akan pergi ke Universitas Nalanda di India untuk mendengar dan mempelajari naskah-naskah Dharma auutentik, ia sebaiknya tinggal di Sriwijaya dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun untuk mempraktikkan vinaya dan bahasa sansekerta dengan tepat.

Pengunjung yang datang ke pulau ini menyebutkan bahwa koin emas telah digunakan di pesisir kerajaan. Selain itu ajaran Buddha aliran Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana juga turut berkembang di Sriwijaya. Menjelang akhir abad ke-10, Atiśa, seorang sarjana Buddha asal Benggalayang berperan dalam mengembangkan Buddha Vajrayana di Tibet dalam kertas kerjanya Durbodhāloka menyebutkan ditulis pada masa pemerintahan Sri Cudamani Warmadewa penguasa Sriwijayanagara di Malayagiri di Suvarnadvipa.

Penyebaran ajaran Buddha dari India utara ke bagian lain di Asia, Sriwijaya pernah berperan sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran ajaran Buddha.

Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India, pertama oleh budaya Hindu kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Peranannya dalam agama Budha dibuktikannya dengan membangun tempat pemujaan agama Budha di Ligor, Thailand. Raja-raja Sriwijaya menguasai kepulauan Melayu melalui perdagangan dan penaklukkan dari kurun abad ke-7 hingga abad ke-9, sehingga secara langsung turut serta mengembangkan bahasa Melayu beserta kebudayaannya di Nusantara.

“…. banyak raja dan pemimpin yang berada di pulau-pulau pada Lautan Selatan percaya dan mengagumi Buddha, dihati mereka telah tertanam perbuatan baik. Di dalam benteng kota Sriwijaya dipenuhi lebih dari 1000 biksu Budha, yang belajar dengan tekun dan mengamalkannya dengan baik…. Jika seorang biarawan Cina ingin pergi ke India untuk belajar Sabda, lebih baik ia tinggal dulu di sini selama satu atau dua tahun untuk mendalami ilmunya sebelum dilanjutkan di India”.

— Gambaran Sriwijaya menurut I Tsing.

Sangat dimungkinkan bahwa Sriwijaya yang termahsyur sebagai bandar pusat perdagangan di Asia Tenggara, tentunya menarik minat para pedagang dan ulama muslim dari Timur Tengah, sehingga beberapa kerajaan yang semula merupakan bagian dari Sriwijaya, kemudian tumbuh menjadi cikal-bakal kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera kelak, disaat melemahnya pengaruh Sriwijaya.

Budaya

Arca Maitreya dariKomering, Sumatera Selatan, seni Sriwijaya sekitar abad ke-9 M.

Berdasarkan berbagai sumber sejarah, sebuah masyarakat yang kompleks dan kosmopolitan yang sangat dipengaruhi alam pikiran Budha Wajrayana digambarkan bersemi di ibu kota Sriwijaya. Beberapa prasasti Siddhayatra abad ke-7 seperti Prasasti Talang Tuo menggambarkan ritual Budha untuk memberkati peristiwa penuh berkah yaitu peresmian taman Sriksetra, anugerah Maharaja Sriwijaya untuk rakyatnya. Prasasti Telaga Batu menggambarkan kerumitan dan tingkatan jabatan pejabat kerajaan, sementara Prasasti Kota Kapur menyebutkan keperkasaan balatentara Sriwijaya atas Jawa. Semua prasasti ini menggunakan bahasa Melayu Kuno, leluhur bahasa Melayu dan bahasa Indonesia modern. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu kuno telah digunakan di Nusantara. Ditandai dengan ditemukannya berbagai prasasti Sriwijaya dan beberapa prasasti berbahasa Melayu Kuno di tempat lain, seperti yang ditemukan di pulau Jawa. Hubungan dagang yang dilakukan berbagai suku bangsa Nusantara menjadi wahana penyebaran bahasa Melayu, karena bahasa ini menjadi alat komunikasi bagi kaum pedagang. Sejak saat itu, bahasa Melayu menjadilingua franca dan digunakan secara meluas oleh banyak penutur di Kepulauan Nusantara.

Meskipun disebut memiliki kekuatan ekonomi dan keperkasaan militer, Sriwijaya hanya meninggalkan sedikit tinggalan purbakala di jantung negerinya di Sumatera. Sangat berbeda dengan episode Sriwijaya di Jawa Tengah saat kepemimpinan wangsa Syailendra yang banyak membangun monumen besar; seperti Candi Kalasan, Candi Sewu, dan Borobudur. Candi-candi Budha yang berasal dari masa Sriwijaya di Sumatera antara lain Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus, dan Biaro Bahal. Akan tetapi tidak seperti candi periode Jawa Tengah yang terbuat dari batu andesit, candi di Sumatera terbuat dari bata merah.

Beberapa arca-arca bersifat Budhisme, seperti berbagai arca Budha yang ditemukan di Bukit Seguntang, Palembang[25], dan arca-arca BodhisatwaAwalokiteswara dari Jambi, Bidor, Perak dan Chaiya, dan arca Maitreya dari Komering, Sumatera Selatan. Semua arca-arca ini menampilkan keanggunan dan langgam yang sama yang disebut “Seni Sriwijaya” atau “Langgam/Gaya Sriwijaya” yang memperlihatkan kemiripan — mungkin diilhami — oleh langgam Amarawati India dan langgam Syailendra Jawa (sekitar abad ke-8 sampai ke-9).

Perdagangan

Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kepulaga, gading, emas, dan timah, yang membuat raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vassal-vassal-nya di seluruh Asia Tenggara. Dengan berperan sebagai entreport atau pelabuhan utama di Asia Tenggara, dengan mendapatkan restu, persetujuan, dan perlindungan dari Kaisar China untuk dapat berdagang dengan Tiongkok, Sriwijaya senantiasa mengelola jejaring perdagangan bahari dan menguasi urat nadi pelayaran antara Tiongkok dan India.

Model kapal Sriwijaya tahun 800-an Masehi yang terdapat pada candiBorobudur.

Karena alasan itulah Sriwijaya harus terus menjaga dominasi perdagangannya dengan selalu mengawasi — dan jika perlu — memerangi pelabuhan pesaing di negara jirannya. Keperluan untuk menjaga monopoli perdagangan inilah yang mendorong Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing di kawasan sekitarnya dan menyerap mereka ke dalam mandala Sriwijaya. Bandar Malayu di Jambi, Kota Kapur di pulau Bangka, Tarumanagara dan pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, dan bandar Kedah dan Chaiya di semenanjung Melaya adalah beberapa bandar pelabuhan yang ditaklukan dan diserap kedalam lingkup pengaruh Sriwijaya. Disebutkan dalam catatan sejarah Champa adanya serangkaian serbuan angkatan laut yang berasal dari Jawa terhadap beberapa pelabuhan di Champa dan Kamboja. Mungkin angkatan laut penyerbu yang dimaksud adalah armada Sriwijaya, karena saat itu wangsa Sailendra di Jawa adalah bagian dari mandala Sriwijaya. Hal ini merupakan upaya Sriwijaya untuk menjamin monopoli perdagangan laut di Asia Tenggara dengan menggempur bandar pelabuhan pesaingnya. Sriwijaya juga pernah berjaya dalam hal perdagangan sedari tahun 670 hingga 1025 M.

Kejayaan bahari Sriwijaya terekam di relief Borobudur yaitu menggambarkan Kapal Borobudur, kapal kayu bercadik ganda dan bertiang layar yang melayari lautan Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi. Fungsi cadik ini adalah untuk menyeimbangkan dan menstabilkan perahu. Cadik tunggal atau cadik ganda adalah ciri khas perahu bangsa Austronesia dan perahu bercadik inilah yang membawa bangsa Austronesia berlayar di seantero Asia Tenggara, Oseania, dan Samudra Hindia. Kapal layar bercadik yang diabadikan dalam relief Borobudur mungkin adalah jenis kapal yang digunakan armada Sailendra dan Sriwijaya dalam pelayaran antarpulaunya, kemaharajaan bahari yang menguasai kawasan pada kurun abad ke-7 hingga ke-13 masehi.

Selain menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok, Sriwijaya juga menjalin perdagangan dengan tanah Arab. Kemungkinan utusan Maharaja Sri Indrawarman yang mengantarkan surat kepada khalifah Umar bin Abdul-Aziz dari Bani Umayyah tahun 718, kembali ke Sriwijaya dengan membawa hadiah Zanji (budak wanita berkulit hitam), dan kemudian dari kronik Tiongkok disebutkan Shih-li-fo-shih dengan rajanya Shih-li-t-‘o-pa-mo (Sri Indrawarman) pada tahun 724 mengirimkan hadiah untuk kaisar Cina, berupa ts’engchi (bermaksud sama dengan Zanji dalam bahasa Arab).

Pada paruh pertama abad ke-10, di antara kejatuhan dinasti Tang dan naiknya dinasti Song, perdagangan dengan luar negeri cukup marak, terutama Fujian, kerajaan Min dan kerajaan Nan Han dengan negeri kayanya Guangdong. Tak diragukan lagi Sriwijaya mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini.

Pada masa inilah diperkirakan rakyat Sriwijaya mulai mengenal buah semangka (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai), yang masuk melalui perdagangan mereka.

bersambung …2

Brutus Terpercaya Di Kalangan Politikus

harto

brutus2

SEMUA tokoh tentu memiliki catatan hitam dalam perjalanan karier mereka menuju puncak. Mulai dari tokoh dunia semacam Napoleon Bonarpate, Adolf Hittler, John F Kennedy, sampai tokoh nasional seperti Soekarno, Soeharto, Wiranto, Prabowo, tak luput juga “bapak” kita yang satu ini: Susilo Bambang Yudhoyono.

Ini adalah cerita yang disadur dari arsip salah satu catatan teman, yang dia dapat dari sumber-sumber orang lingkaran kekuasaan yang tahu rekam jejak sang Jenderal dalam merintis karir. Yang jelas, tak selamanya jujur. Itulah dunia politik.

Menurut penilaian orang-orang yang kenal dan tak begitu simpati pada jenderal ini, SBY diidentikkan dengan Marcus Brutus. Brutus adalah kawan, anak buah, dan orang yang sangat dipercaya Julius Caesar, kaisar Romawi. Tapi Brutus pulalah yang menusuk sang kaisar dengan pisau dari belakang hingga mati.

Karakter Brutus akhirnya dipakai untuk menggambarkan seorang yang berkhianat terhadap orang yang menolongnya, melindunginya, bahkan mempercayainya. Karakter ini hampir selalu muncul dalam pergulatan politik.

SBY bahkan mengambil peran sebagai Brutus untuk tiga presiden; Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati. Bedanya, Brutus zaman Romawi akhirnya mati bunuh diri, sedangkan SBY ini terbilang Brutus yang masih langgeng dan beruntung. Tak tahu lagi bagaimana nasibnya ketika huru-hara Demokrat berjumpa dengan ending.

Era Reformasi

DI akhir zaman Soeharto, SBY adalah Kasospol ABRI di bawah Panglima ABRI Wiranto. Tanggal 16 Mei 1998 Mabes ABRI di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, dipenuhi wartawan karena ada siaran pers soal Wiranto yang meminta Soeharto mundur. Tapi Wiranto tak muncul-muncul.

Ketika banyak orang sedang menunggu-nunggu Wiranto, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) ABRI, Wahab Mokodongan, tiba-tiba membagikan siaran pers yang isinya menimbulkan kontroversi: ABRI Mendukung Pernyataan PBNU. Padahal pernyataan salah satu organisasi massa terbesar di Tanah Air itu adalah minta Soeharto turun.

Mendapati ada siaran pers itu, Wiranto kaget. Kemudian baru diketahui bahwa SBY-lah yang mengkonsep siaran tersebut. Usut punya usut, ternyata dengan cara itu, SBY bermaksud mendorong dan menjebak Wiranto agar mengambil alih kekuasaan. Akibat dari manuver tersebut, Wiranto sempat kena tuding mau mengkudeta Soeharto.

Seperti ditulis di bukunya, SBY bahkan sempat bertanya pada Wiranto, “Apakah Bapak akan ambil kekuasaan?” Ambisi Jenderal satu ini memang besar.

Ketika itu target jabatan SBY adalah Pangab. Kalau Wiranto bisa jadi Presiden dengan mengambilalih kekuasaan dari Soeharto, tentu dia yang akan ditunjuk jadi Pangab, orang nomor satu di ABRI. Tapi, manuver Wiranto yang ditunggu-tunggu tak juga dilakukan. SBY bahkan menuding seniornya itu penakut.

Tapi, setelah Soeharto jatuh dengan sendirinya, akibat mahasiswa menggelar aksi turun ke jalan, SBY memanfaatkan momentum itu dan dieksploitasinya sebagai bentuk keberpihakannya pada kelompok reformis. Ke mana-mana ia mengatakan kalau dia adalah ABRI reformis dan ABRI perlu paradigma baru. Dengan tampil sebagai sosok seolah-olah berpihak pada perubahan, SBY tampil dalam elite politik pada pemerintahan pasca Soeharto.

Pada masa pemerintahan Habibie (1998-1999), SBY menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI. Jabatan ini sama sekali tak memuaskannya karena tak memberinya peluang untuk leluasa bermanuver politik. Ia sangat gerah pada pemerintahan Habibie, karena pada dasarnya dia sama sekali tak percaya pada pemerintahan sipil. Berhubung ABRI masih ada di bawah Pangab Wiranto, SBY tetap harus loyal pada atasannya itu. Apapun kata Wiranto, ia patuhi.

Dalam situasi yang sama, dia juga memanfaatkan Wiranto. Dalam kasus Jajak Pendapat Agustus 1999 di Timor Timur, contohnya, SBY mendukung Wiranto yang setuju agar dilakukan jajak pendapat. Ia juga yang meyakinkan Wiranto agar Jajak Pendapat itu dilaksanakan. Sementara Presiden Habibie setuju-setuju saja dengan rencana ini, karena dia memang sedang mendambakan Nobel Perdamaian yang bisa membuatnya terpilih lagi dalam Sidang Umum MPR, Oktober 1999.

Tapi hasilnya malah jauh dari harapan: Timor Timur lepas. Ribuan nyawa tentara yang berkorban dalam aneksasi Timor Timur tahun 1975 lalu terbuang sia-sia. Tapi di saat yang sama, SBY malah dipuji Amerika karena sudah ”menjalankan misi dengan baik”. Sudah lama AS dan negara sekutunya, Australia, ingin Timor Timur pisah dari Indonesia. SBY dan Wiranto juga berhasil mendorong Habibie yang ultra-liberal agar Jajak Pendapat menghasilkan kemerdekaan Timor Timur.

Ketika Sidang Umum MPR Oktober 1999, Wiranto sempat maju jadi capres kendati ketika itu belum melepas jabatannya sebagai Pangab. SBY-lah yang mendorong Wiranto untuk maju.

Bahkan, ketika dia menyatakan mencabut pencalonannya sebagai capres, orang yang paling menonjol berdiri di belakang Wiranto adalah SBY. Gambar Wiranto-SBY kala itu bisa dilihat dalam iklan-iklan Wiranto di awal-awal masa reformasi dulu. Di situ, SBY kelihatan seperti ajudan Wiranto dengan pandangan lurus ke depan tak berkedip.

Sidang Umum MPR akhirnya dimenangkan Abdurahman Wahid yang didukung Poros Tengah. Aliansi Poros Tengah berhasil menjegal Megawati yang partainya, PDIP, menang Pemilu Juni 1999.

Menikam Gus Dur

KETIKA berkuasa, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat SBY jadi Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) pada 26 Oktober 1999. Ini adalah deal dengan ABRI. Waktu itu dia masih jenderal aktif.
Image result for gus dur - sby
SBY berhasil mendapat simpati dan kepercayaan dari Gus Dur. Ia bahkan mendapat pekerjaan dan tugas di luar kewenangannya sebagai Mentamben. Gus Dur memperlakukannya seperti anak emas. Bahkan Gus Dur menunjuknya sebagai negosiator dengan pihak Keluarga Cendana agar mau mengembalikan kekayaan Soeharto yang diduga hasil korupsi saat menjadi Presiden.

Bolak-balik SBY datang ke rumah Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) untuk menyampaikan keinginan Gus Dur. Tapi, yah, rupanya tak ada upaya serius kecuali ngobrol-ngobrol ringan saja dengan beberapa anggota Keluarga Cendana.

Ketika menjabat sebagai Mentamben pun tak ada prestasi apa-apa. Ia cuma rajin melakukan kunjungan-kunjungan dan pidato-pidato normatif. Untunglah, ada Dirut Pertamina yang cukup andal ketika itu: Martiono. Jadi cacat tugas-tugas pertambangan dan energi ada yang menutupi.

Ketika Gus Dur merombak kabinetnya 26 Agustus 2000, SBY tetap dipercaya dan mendapat promosi sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam). Kepercayaan ini diberikan karena SBY pernah bersumpah akan mendukung Presiden Gus Dur hingga selesai. Tapi pada kenyataannya harapan Gus Dur itu bertepuk sebelah tangan.

Pemerintahan Gus Dur terus digoyang DPR karena kasus Buloggate dan Bruneigate. DPR bahkan sudah mengeluarkan Memorandum I dan Memorandum II, sebelum diputuskan adanya Sidang Istimewa (SI). Memorandum II keluar tanggal 30 April 2001 dan berakhir satu bulan. Bayang-bayang Sidang Istimewa mengancam pemerintahan Gus Dur. Ia benar-benar di ujung tanduk.

Sebagai langkah antisipatif, Gus Dur berunding dengan SBY untuk mengantisipasi agar pemerintahannya tak jatuh. Reputasi Gus Dur ketika itu sudah sangat jelek di masyarakat dan DPR. Di tengah keterpepetannya, Gus Dur meminta SBY mendukung langkah-langkahnya menghadapi DPR. Ketika itu SBY menyatakan dukungan sepenuhnya dan ingin membuktikan bahwa sumpah setianya tak cuma ada di kata-kata.

Karena itulah, awal Mei 2001 dibentuklah Tim Tujuh (7) yang diketuai SBY. Tim ini mendapat mandat Gus Dur agar merumuskan dan mengambil segala langkah politik yang perlu untuk mengatasi ketegangan antara Presiden dan DPR secara konstruktif dan komperehensif. Gus Dur juga minta SBY membuat konsep pelimpahan tugas dan wewenang Presiden kepada orang yang ditugaskan. Demikian tinggi kepercayaan Presiden Gus Dur pada SBY saat itu.

Hasil dari Tim Tujuh yang diketuai SBY adalah perlunya Maklumat Presiden, yang intinya melimpahkan wewenang pada pejabat yang ditunjuk. Atas saran SBY, pada 28 Mei 2001, Gus Dur membuat Maklumat Presiden yang memberi perintah agar diambilnya langkah dan tindakan khusus untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan hukum secepat-cepatnya.

Maklumat diserahkan SBY. Gus Dur berharap SBY benar-benar bisa mengatasi keadaan sehingga situasi menjadi tenang.

Namun, apa yang terjadi? SBY malah sama sekali tak berbuat apa-apa. Ia tak melobi DPR, Wapres Megawati atau tokoh-tokoh politik kunci yang beroposisi terhadap Gus Dur. Sebaliknya, dia malah menaikkan posisi tawarnya dalam pentas politik nasional. Ia menempatkan diri seolah-olah pihak yang bijak, yang tak mau menggunakan kekuasaan sewenang-wenang.

Keinginan-keinginan Gus Dur ditepisnya. Inilah pengkhianatan paling telanjang dalam politik Indonesia mutakhir: Gus Dur ditikam dari belakang. Lagi-lagi peristiwa ini mengingatkan kita pada Marcus Brutus yang menikam Julius Caesar.

Gus Dur sungguh kecewa. Harapannya pada SBY tak kesampaian.

Di saat cucu Hasyim Asy’ari itu di ujung tanduk, SBY malah mengabaikan perintahnya. Sumpah setianya seolah tak pernah ada. Malah, tak disangka, orang yang begitu dipercayanya justru menikamnya dari belakang.

SBY yang menganjurkan Maklumat, SBY juga yang mementahkannya.

Gus Dur tak tahu kalau SBY bukan semata-mata mengambil langkah itu karena rasional politik, tapi juga karena kawan-kawannya di pemerintahan Bush (AS) sudah pesan agar Gus Dur diganti. Pengamat politik Amerika, Jeffrey Winters, saat itu mengatakan Washington sudah memutuskan bahwa Gus Dur harus pergi.

Indikatornya Amerika sudah tak suka lagi pada Gusdur adalah; IMF tidak mengucurkan bantuan dana USD 400 juta. SBY juga beberapa kali melakukan kontak dengan Wakil Menteri Pertahanan AS, Paul Wolfowitz.

Dua hari sesudah Maklumat Presiden dikeluarkan, 30 Mei 2001, DPR sepakat menggelar sidang istimewa untuk Gus Dur. Karena sakit hati dikhianati, pada 31 Mei 2001 Gus Dur mengganti SBY dengan Agum Gumelar.

Berbeda dengan SBY, Agum jauh lebih loyal. Meski tak setuju dengan berbagai langkah Gus Dur, Agum tetap menunjukkan sikap ksatria sebagai orang yang bertahan dengan kawannya. Sementara SBY seringkali memperlihatkan sikap “colong playu”

Menelikung  Megawati

Ditendang oleh Gus Dur, Ambisi SBY malah berkobar. Meski baru menusuk Gus Dur dari belakang, ia berani tampil maju sebagai kandidat Wakil Presiden pada Sidang Istimewa MPR-RI, 25 Juli 2001, bersaing dengan Hamzah Haz dan Akbar Tanjung. Semua tahu, pada akhirnya Hamzah Haz lah yang jadi juara.

Presiden Megawati yang menggantikan Gus Dur bermurah hati menampung SBY yang keleleran, tanpa jabatan dan pekerjaan. SBY melalui orang-orang dekatnya memang melobi Mega agar memakainya menjadi menteri.

Mulanya Mega ragu, karena rekam jejak tingkah laku SBY yang tak pernah setia dan cenderung berkarakter seperti Brutus. Tapi dengan tampang melasnya, SBY meminta-minta dan berjanji akan bekerja sebaik-baiknya. Naluri keibuan Mega tak tega menolaknya.

Tanggal 10 Agustus 2001, SBY diangkat menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong Royong. Dari sinilah ia habis-habisan membangun citra sebagai orang yang mengendalikan Megawati. Karena Megawati hemat bicara, SBY menempatkan diri semacam juru bicara pemerintah.

Apa prestasi SBY dalam Kabinet Mega? Lagi-lagi tak ada yang istimewa. Tugas-tugas penanganan konflik Ambon dan Poso justru lebih banyak dilakukan Menko Kesra Yusuf Kalla.

Di Jakarta, kalangan politisi menyindir SBY salah tempat. Harusnya dia yang jadi Menko Kesra atau Menteri Sosial. Menurut penilaian para politisi ketika itu, SBY sangat takut menangani konflik Ambon yang penuh darah. Ia ngeri untuk datang ke Ambon dan minta Kalla mewakilinya. Lahirnya Malino I dan Malino II jelas bukan prakarsa SBY.

Para wartawan bahkan tahu bagaimana SBY hanya ingin tampil ketika penandatangan perjanjian damai Malino I dan II dilakukan. SBY di ruang rias hampir satu jam untuk menata wajah dan rambutnya agar kelihatan keren ketika dipotret atau disorot kamera. Para hadirin dipaksa lama menunggu SBY merias diri sebelum penandatanganan itu.

Dalam konflik Aceh, SBY adalah orang yang mengumumkan status darurat militer di Provinsi itu pada 19 Mei 2003. Tapi dia hanya satu-dua kali berkunjung ke Aceh melihat pelaksanaannya.

Sebagai Menko Polkam, SBY piawai menggunakan kesempatan dan fasilitasnya untuk menggalang dukungan. Kantor Menko Polkam dijadikan alat untuk membina basis massa dan kendaraan politik yang akan dipakainya. Ia membentuk tim angket Kementrian Polkam serta tim monitoring evaluasi dan pengamanan pemilu di 24 provinsi dan 24 kabupaten/kota. Langkah ini untuk mengukur sejauh mana aspirasi dan kehendak masyarakat dalam pemilu legislatif 5 April 2004 dan pilpres 5 Juli 2004.

Ia juga menggunakan iklan ajakan damai di televisi untuk memperbesar popularitas. Semua itu dibiayai Kementerian Polkam.

Inilah langkah sistematis SBY untuk menikam Mega dari belakang. SBY kembali membuktikan dirinya sebagai Brutus, kali ini terhadap Presiden Megawati.

September-Oktober 2003, foto-foto SBY beredar dalam bentuk poster, stiker dan spanduk Partai Demokrat. Tanggal 9 Februari 2004, di majalah Tempo, terang-terangan SBY menyatakan siap jadi presiden. Ia juga mengaku punya pertalian dengan Partai Demokrat.

Tanggal 10 Februari 2004, SBY membuat lagi pernyataan lanjutan kalau dia siap mundur dari kabinet jika resmi ditetapkan sebagai calon presiden. Langkah dan manuver SBY itu jelas mengganggu kinerja Kabinet Mega.
brutus duo
Para pentolan PDIP menilai SBY tengah melakukan plot politik. Harusnya SBY tidak plin plan. Jika mau maju jadi presiden, kenapa tak langsung mundur saja dari kabinet atau tetap menjalankan tugas Menko Polkam seperti amanat yang diberikan padanya?

Taufik Kemas, suami Presiden Megawati yang juga fungsionaris PDIP menjadi berang. Ia tak sabar dengan manuver SBY. Tanggal 2 Maret 2004, ia menyebut SBY seperti “anak kecil.”

“Masak, jenderal bintang empat kayak anak kecil begitu,” kata Taufik di Jakarta. Pernyataan TK (begitu panggilan akrab Taufik) adalah hasil provokasi yang dijalankan “tim sukses” SBY yaitu Sudi Silalahi, sekretaris Menko Polkam.

Sebelumnya, 1 Maret 2004, Sudi bicara di depan wartawan bahwa SBY dikucilkan Presiden Megawati. SBY, kata Sudi, tak dilibatkan dalam berbagai rapat penting Kabinet Mega. Kontan saja, suhu politik agak meningkat. Provokasi Sudi berhasil memancing amarah orang-orang PDIP.

Drama politik SBY menjadi perhatian publik. Ia menciptakan kesan sebagai orang yang teraniaya, tertindas dan terkucil oleh kekuasaan Presiden Mega. Fenomena ini sungguh ironis.

Kenyataannya, justru Megawati adalah orang yang ditikam dari belakang oleh SBY. Megawati yang melindungi, mempercayai, dan memberi kewenangan yang besar pada SBY, justru dikorbankan untuk mendongkrak popularitas SBY dan Partai Demokrat. Jangankan terima kasih, langkah Brutus SBY ini bahkan dijadikan bahan kampanye Partai Demokrat di berbagai daerah.

Ternyata apa yang dilakukan SBY sebagai Menko Polkam bukan untuk kemaslahatan rakyat atau kebaikan bangsa, melainkan hanya semata-mata batu loncatan bagi ambisi pribadinya jadi Presiden. Pola Brutus SBY memang bukan baru. Seperti diceritakan sebelumnya, SBY telah berbakat jadi Brutus (pengkhianat/penusuk dari belakang/penggunting dalam lipatan/penyalib di tikungan) sejak zaman Soeharto.

Langkahnya yang culas dan licik sebagai Brutus lebih mantap di zaman Habibie dan Gus Dur serta puncaknya pada 11 Maret 2004 ketika ia mundur dari Kabinet Megawati. Megawati yang membutuhkan bantuan Menko Polkam dalam penanganan politik nasional dan keamanan Pemilu ditinggalkan begitu saja, tanpa pertanggungjawaban.

Gemar Rapat di Tengah Konflik

Tahun 2001, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, stabilitas politik dan keamanan betul-betul goyah. Di Jakarta, atau kota besar lainnya, ancaman perampokan, pembunuhan, atau pencurian, merajalela. Lampu merah (lampu lalu lintas) adalah daerah bahaya satu, karena di situ beroperasi kelompok “Kapak Merah”.

Ketika lampu merah menyala, tiba-tiba saja serombongan anak muda bersenjata kapak, pisau, atau golok -terkadang bersenjata api-menyatroni mobil yang sedang berhenti, memecahkan kacanya, lalu merampok penumpangnya, dan pergi seenaknya saja meninggalkan korban, yang tak jarang sudah dianiaya dulu.

Polisi seakan tak berdaya. Situasi itu menyebabkan rakyat terpancing main hakim sendiri. Maling motor yang tertangkap dibakar hidup-hidup. Adegan mengerikan itu adalah pemandangan sehari-hari, di mana-mana.

Itu belum seberapa. Berbagai daerah juga bergolak. Aceh, misalnya, seakan sudah terpisah dari Republik. Bayangkan, Presiden Abdurrahman Wahid datang ke Banda Aceh, ketika itu, hanya berani sampai Masjid Raya. Bicara sebentar, langsung balik ke bandar udara, terbang pulang ke Jakarta.

Di Ambon, Maluku, “perang” Islam-Kristen mencapai puncaknya. Tak terhitung nyawa yang melayang, bangunan yang terbakar, atau perkantoran yang dimusnahkan. Peristiwa serupa terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Di berbagai daerah di Kalimantan, orang Dayak “perang” melawan suku pendatang, Madura. Korban tak lagi terhitung.

Ketika itu yang jadi Menko Polkam adalah Jenderal (Purn.) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berambisi jadi Presiden RI. Sebagai penanggungjawab stabilitas politik dan keamanan di kabinet, apa yang SBY lakukan? “Ooh dia rapat terus, diskusi terus, sampai berbulan-bulan,” kata seorang Menteri yang ketika itu masuk jajaran Polkam.

Dan hasil rapat-rapat melelahkan yang dipimpin SBY itu, dibentuklah Desk Aceh, Desk Ambon, Desk Poso, Desk Sampit, dan entah Desk apa lagi. Apa kerja Desk itu? Jangan tanya, karena mereka rapat terus, diskusi terus, seminar terus. “Saya lihat orang-orang yang bunuh-bunuhan di Ambon, Poso, atau Sampit, sudah mulai capek. Mereka juga sudah capek membakar rumah, saking banyaknya rumah yang dibakar. Tapi rapat belum menghasilkan keputusan apa pun,” kata Menteri tadi.

Suatu hari rapat berlangsung lagi dipimpin SBY. Seperti biasa, diskusi berlangsung seru antara peserta rapat dan SBY moderatornya, persis seperti diskusi atau seminar yang biasa dilakukan di hotel-hotel.

Tiba-tiba, SBY memerintahkan Mayjen Aqlani Maja, Staf Ahli Menhankam, yang bertugas mewakili Menhankam Mahfud MD, untuk memberikan pendapat. Konon, Aqlani langsung bicara, “Pak Menteri, saya kira sudah lebih 3 bulan kita rapat terus. Semua kita diskusikan. Orang yang bunuh-bunuhan di Poso, Ambon, atau Kalimantan, tampaknya sudah capek, mereka sudah berhenti sendiri.Tapi rapat belum mengambil keputusan apa pun. Kalau Pak Menteri minta pendapat saya, apa saja yang Pak Menteri putuskan saya setuju. Yang penting, kita harus punya keputusan. Saya kira itu yang penting.”

Wajah SBY langsung merah-padam. Mungkin malu sekaligus marah karena merasa dihina. “Ini bukan rapat kedai kopi, yang hadir di sini para Menteri,” teriak SBY. Semua terdiam. Tapi beberapa Menteri, di antaranya, Menteri Otonomi, Prof. Ryaas Rasyid, secara sembunyi-sembunyi menunjukkan jempol jari tangannya kepada Aqlani, sebagai tanda mendukung. Rapat pun bubar, sekali lagi: tanpa keputusan apa pun.

Menurut sebuah sumber, Aqlani berani bicara seperti itu, selain karena kesal mengikuti rapat yang melelahkan tanpa keputusan itu, ia memang sudah lama kenal watak SBY. Ia dan SBY sama-sama ikut pendidikan militer di Port Leavenworth, Amerika. Di sana pula mereka mengikuti pendidikan S2, dan sama pula lulusnya. Sebelumnya, mereka pernah pula jadi dosen di Seskoad, Bandung, ketika Komandan Seskoad dijabat Feisal Tanjung. Jadi ia tahu betul kalau SBY itu adalah tipe orang yang tak bisa membuat keputusan (indecisive), apalagi keputusan itu berisiko.

Karena cacat personalitinya itulah, semasa menjadi Menko Polkam nyaris tak satu pun keputusan penting -apalagi yang berisiko tinggi datang dari kantor Menko Polkam. Kantor Menko Polkam, di kalangan para Menteri, sering diejek sebagai kantor “Seminar”. Seperti diketahui, masalah Poso dan Ambonakhirnya ditangani Jusuf Kalla, yang ketika itu menjabat Menko Kesra yang kemudian muncul Perjanjian Malino I dan II.

Kalau saja SBY punya rasa malu, seharusnya ia mengundurkan diri dari kabinet saat Malino I dan II ditandatangani dan mendapat restu dari Presiden. Memang gara-gara Malino itu SBY marah besar kepada Jusuf Kalla, yang telah mengambil alih wewenang dan tanggung jawabnya, tapi untuk mundur dari kabinet, tentu saja orang seperti SBY tak akan mau.

Ada lagi kisah dramatis sekaligus memalukan. Sewaktu Aceh diputuskan menjadi daerah darurat militer, SBY menjadi pelaksana hariannya, dan pimpinan tertinggi adalah Presiden Megawati. Sejumlah pasukan yang dikirim dengan kapal sampai setengah bulan terkatung-katung di tengah laut, karena SBY tak juga memutuskan sikap pemerintah untuk pendaratan pasukan itu. Malah ada yang bilang, pasukan itu sempat tiga hari kelaparan karena persediaan makanan sudah habis.

Akhirnya di tengah moral pasukan yang sudah hancur seperti itu, barulah mereka didaratkan. Itupun setelah Presiden Megawati turun tangan. SBY? Seperti biasa, tak bisa membuat keputusan berisiko seperti itu. Hobinya cuma berbusa-busa bicara di TV dan koran, dengan bahasa yang selalu normatif karena takut berisiko kalau ucapannya salah-tapi disusun sesuai kaedah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanyakanlah pada kawan dan lawannya, tentang cacat SBY itu.

Jawabannya pasti tak jauh berbeda: SBY tak bisa mengambil keputusan. Mana mungkin seorang bisa jadi pemimpin apalagi menjadi Presiden, pengambil keputusan tertinggi yang sering penuh risiko dengan cacat personaliti yang sangat fatal seperti itu? Itu sebabnya, beberapa waktu lalu SBY dikenal sebagai si peragu yang kini kembali “dipercaya” rakyat, yang entah bodoh atau silau melihat penampilan sang jenderal yang selalu tampil klimis bicara normatif juga mementingkan popularitas itu. (*)

 

 

Rizal Ramli Pernah di Penjara Jaman Soeharto, Inilah Penyebabnya

Publik sempat dihebohkan dengan kritik pedas Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait proyek listrik 35 ribu megawatt. Menurut Rizal proyek itu merupakan ambisius Jusuf Kalla yang tak tercapai saat menjadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

Ocehan Rizal yang bikin kuping penguasa panas bukan cuma kali ini terjadi. Rizal mengaku pernah ditahan di masa orde baru saat menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1978.

“Kita sama-sama menjunjung demokrasi, karena sama-sama pernah di penjara,” kata Rizal saat mengadakan pertemuan dengan Presiden Timor Leste ke-3 Xanana Gusmao dan Menteri Pertanian Timor Leste di Kediaman Menko Maritim di Jalan Bangka 9 Nomor 49, Jakarta Selatan, Minggu (23/8).

Oleh sebab itu, Rizal mengaku memiliki kedekatan dengan Xanana. Rizal mengatakan, kedekatan itu salah satunya mempunyai nasib pernah menjadi tahanan politik masa orde baru.
rizal ramli
Saat itu, dia mengikuti demonstrasi menentang kebijakan pemerintah orde baru. Dia ditahan bersama mahasiswa Timor Leste karena melawan Presiden Soeharto yang dianggap Rizal kebijakannya telah melenceng dari cita-cita berbangsa dan bernegara.

Menurut Rizal, rezim orde baru sering menggunakan senjata untuk meredam gerakan mahasiswa. Selain itu, mereka juga membredel sejumlah koran yang memberitakan gerakan mahasiswa.

Akibatnya aksinya itu, Rizal mengatakan bahwa kampusnya ITB diduduki hampir tiga bulan oleh tentara. Dia pun ditangkap kemudian dipenjara militer selama empat bulan serta dibui di Lapas Sukamiskin selama satu tahun.

“Saya dipenjara zaman Soeharto di Rutan Sukamiskin,” kata Rizal.

Kedekatan keduanya memang terlihat dalam pertemuan itu. Saking dekatnya, mereka berdua bercanda di depan para awak wartawan tentang rasa senang Xanana untuk pertama kalinya bisa mencicipi minuman es cendol khas Jawa Tengah.

“Ternyata Xanana tak pernah makan cendol dan dia begitu senang menyicipinya,” ujar Rizal.

Bahkan disela-sela pertemuan itu Rizal kembali meledek Xanana. Menurut Rizal, apabila diberi pilihan antara menerima masa pengurangan tahanan (remisi) dengan es cendol, dirinya mengatakan mungkin sahabatnya akan memilih es berbahan dasar tepung beras itu ketimbang bebas dari penjara.

“Mungkin kalau berada di universitas tertutup di Cipinang dapat remisi, kalau disana ada cendol mungkin Xanana nggak mau keluar,” celah Rizal sambil tertawa menggoda Xanan di depan hadapan para awak media.

Sementara itu, Xanana mengaku menikmati minuman asli Indonesia itu. Ia pun mengatakan akan berniat kembali berkunjung ke Indonesia dan menikmati es cendol.

“Cendolnya enak banget karena sudah bisa akhirnya bisa menikmati. Senang sekali makan cendol. Lain kali saya mau balik ke sini serta makan cendol,” kata Xanana.

(fey/merdeka.com)

Rizal Ramli, dari Era Gus Dur ke Jokowi

rizal ramli

Metrotvnews.com, Jakarta: Rizal Ramli resmi menggantikan Indroyono Soesilo sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Rizal memulai karirnya sebagai aktivis sebelum menjadi ekonom.

Tamat SMA, Rizal masuk Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada tahun-tahun kedua kuliah di ITB, ia kerap terlibat dalam kehidupan diskusi-diskusi di Dewan Mahasiswa, yang bersinggungan dengan dunia politik. Rizal terpilih sebagai Deputi Ketua Dewan Mahasiswa ITB pada 1977. Setahun kemudian ia terpaksa mendekam di Penjara Sukamiskin, Jawa Barat, selama satu setengah tahun, akibat memprotes pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden.

Selesai kuliah di ITB ia mengikuti program ASEAN Studies di Universitas Sophia, Jepang. Kemudian berlanjut ke program master ekonomi di Universitas Boston, AS, dan dirampungkannya pada 1982. Rizal mendapatkan gelar doktor di universitas yang sama.

Bersama beberapa kawannya Rizal mendirikan Econit, sebuah lembaga riset yang bergerak dalam bidang ekonomi, industri, dan perdagangan. Econit pula yang pertama kali membongkar sekaligus mengkritik penjualan modal yang dilakukan Liem Sioe Liong atas sebagian besar saham PT Indofood pada 1997. Rizal pula yang kemudian menohok Robby Tjahjadi bahwa kreditnya yang sangat besar untuk Kanindotex tidak akan terkucur kalau tidak ada kolusi dengan pejabat bank.

Tidak cukup berkecimpung delam bidang ekonomi dia juga lari ke bidang politik. Ketika gelombang reformasi bergulir, ia — bersama sejumlah tokoh nasional antara lain Amien Rais, Gunawan Mohammad, Albert Hasibuan, Toety Heraty, Emil Salim, Faisal Basri, dan lain-lain — ikut mendeklarasikan Majelis Amanat Rakyat (MARA), lalu membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).

Setelah era reformasi dia ditunjuk menjadi menteri pada era Gus Dur dengan tiga posisi kunci yakni kepala Badan Urusan Logistik (April-Agustus 2000), Menko Perekonomian (Agustus 2000-Juni 2001), dan Menteri Keuangan (Juni-Juli 2001).
SAW

Pengamat komunikasi politik, Tjipta Lesmana menyebut, Presiden Joko Widodo punya strategi buat menggenjot kerja kabinetnya. Salah satunya, dengan memasukan Rizal Ramli sebagai menteri koordinator.

Tjipta menyebut, dirinya merasa kaget dengan masuknya Rizal. Sebab, Tjipta mengenal Rizal ibarat harimau. “Saya curiga Jokowi punya misi terselubung. Dia (Jokowi) masukkan harimau ke dalam kabinet,” kata Tjipta di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/8/2015).

Tjipta menduga, ada kementerian yang susah diatur. Hal itu, kata dia, yang membuat Jokowi jengah dan akhirnya memasukan lelaki yang akrab disapa RR.

“Dia masukkan RR supaya RR yang gebuk-gebukin yang enggak benar,” kata Tjipta.

Doktor Komunikasi Politik UI ini menjelaskan, Rizal dan Jokowi punya pemahaman yang sejalan. Bahkan, dia menilai, Jokowi begitu percaya terhadap Rizal. Hal itu, Tjipta sebut, dibuktikan dengan persetujuan Jokowi untuk mengubah nomenklatur Kementerian Koordinator Kemaritiman menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya.

“Bahkan Kementerian PU dan Pertanian sudah masuk di bawah kementeriannya. Artinya, Jokowi sangat percaya kepada RR,” ucap dia.

Meski demikian, Tjipta meminta RR tetap menjaga cara komunikasi politiknya di kabinet. Dia bilang, kritik di depan umum punya waktu sendiri.

“Cuma ini kan masalah kritik terbuka dan kritik tertutup. Awalnya harusnya kritik tertutup dulu. Kalau enggak mempan baru ada kritik terbuka,” tegas dia.

Pengamat Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana meramalkan, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bakal menghadapi dua nasib. Satu dari dua ramalan bakal dihadapi Rizal di Kabinet Kerja jika dia tetap tak mengubah gaya komunikasi politiknya.

Nasib pertama yang diramal Tjipta Lesmana adalah pemecatan. “Pertama, Rizal akan dipecat karena ada tekanan,” kata Tjipta di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/8/2015).

Tapi, kata Tjipta, bukan tak mungkin Rizal mendapat berkah. Sebab, ramalan kedua dari Tjipta adalah Rizal makin populer. “Kedua Rizal akan terus semakin berkoar dan populer karena kritikannya,” imbuh dia.

Dua ramalan tersebut bukan tanpa sebab. Tjipta menilai, Rizal bukan tipe pejabat yang doyan bungkam. Menurut Tjipta, Rizal adalah tipe orang yang tak tahan berdiam diri melihat polemik. “Rizal tak akan tutup mulut kalau ada masalah serius,” sebut Tjipta.

Tjipta pun mengapresiasi langkah Jokowi menempatkan lelaki yang kerap disapa RR itu sebagai Menko Kemaritiman. Dia berharap RR bisa menjalankan tugas sebagaimana diharapkan banyak masyarakat.

“Sampai detik ini PDIP mendukung RR. Saya berkeyakinan Megawati dan Jokowi pengen Indonesia berubah makanya mereka menempatkan RR,” tutup dia.

Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid

Kiai Haji Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 – meninggal di Ciganjur, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun)[1] adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B. J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Indonesia 1999|Pemilu 1999]]. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kehidupan awal
Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya’ban, sama dengan 7 September 1940.
Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. “Addakhil” berarti “Sang Penakluk”.[2] Kata “Addakhil” tidak cukup dikenal dan diganti nama “Wahid”, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. “Gus” adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati “abang” atau “mas”.[2]
Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan[3]. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya adalah Salahuddin Wahid dan Lily Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alisa, Yenny, Anita, dan Inayah.
Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa.[4] Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak.[5][6]

Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V.[6] Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Perancis, Louis-Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.[6]
Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid belajar di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya[7]. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akibat kecelakaan mobil.

Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada KH. Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Ia mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan Majalah Budaya Jaya.[8]
Pendidikan di luar negeri
Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk belajar Studi Islam di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial.[9]
Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964; ia suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa; ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan Universitas [10].
Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor Jendral Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan menulis laporan [11].
Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu dirinya.[12] Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar.[12] Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad.[13] Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar. Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis majalah asosiasi tersebut.
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui.[14] Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971.
Awal karier
Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill Kanada. Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah yang disebut “Prisma” dan Gusdur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES,Gusdur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada saat itu,pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah. Gusdur merasa prihatin dengan kondisi itu karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan ini. Gusdur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Gusdur memilih batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren.
Abdurrahman Wahid meneruskan kariernya sebagai jurnalis,menulis untuk majalah dan surat kabar Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu,ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Gusdur tinggal bersama keluarganya.
Meskipun memiliki karier yang sukses pada saat itu, Gusdur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974 Gusdur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas dan segera mengembangkan reputasi baik. Satu tahun kemudian Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.
Pada tahun 1977, Gusdur bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktek dan Kepercayaan Islam dan Universitas ingin agar Gusdur mengajar subyek tambahan seperti syariat Islam dan misiologi. Namun kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas.
Nahdlatul Ulama
Awal keterlibatan
Latar belakang keluarga Wahid segera berarti. Ia akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur dalam menjadi intelektual publik dan ia dua kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU. Namun, Wahid akhirnya bergabung dengan Dewan tersebut setelah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya tawaran ketiga [15]. Karena mengambil pekerjaan ini, Wahid juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasehat Agama, Wahid memimpin dirinya sebagai reforman NU.
Pada saat itu, Abdurrahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah Partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Wahid menyebut bahwa Pemerintah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang seperti dirinya [16]. Namun, Wahid selalu berhasil lepas karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jendral Benny Moerdani.
Mereformasi NU
Pada saat itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi/terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasehat Agama akhirnya membentuk Tim Tujuh (yang termasuk Wahid) untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan kepemimpinan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid dan meminta agar ia mengundurkan diri. Idham, yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi akhirnya mundur karena tekanan. Pada 6 Mei 1982, Wahid mendengar pilihan Idham untuk mundur dan menemuinya, lalu ia berkata bahwa permintaan mundur tidak konstitusionil. Dengan himbauan Wahid, Idham membatalkan kemundurannya dan Wahid bersama dengan Tim Tujuh dapat menegosiasikan persetujuan antara Idham dan orang yang meminta kemundurannya [17].
Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dari Juni 1983 hingga Oktober 1983, Wahid menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Wahid berkonsultasi dengan bacaan seperti Quran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai Ideologi Negara [18]. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Wahid juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik.
Terpilih sebagai ketua dan masa jabatan pertama
Reformasi Wahid membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Wahid sebagai ketua baru NU. Wahid menerima nominasi ini dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut. Namun, persyaratannya untuk dapat memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Wahid sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggu NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idham Chalid. Wahid sebelumnya telah memberikan sebuah daftar kepada Panitia Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun, Panitia Munas, yang bertentangan dengan Idham, mengumumkan sebuah daftar yang sama sekali berbeda kepada para peserta Munas.[19]
Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Suharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Wahid terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Suharto menjadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila.[20] Pada tahun 1987, Abdurrahman Wahid menunjukan dukungan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar Suharto. Ia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Wahid mengkritik pemerintah karena proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia.[21] Hal ini merenggangkan hubungan Wahid dengan pemerintah, namun saat itu Suharto masih mendapat dukungan politik dari NU.
Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga dapat menandingi sekolah sekular.[22] Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan forum individu sependirian dalam NU untuk mendiskusikan dan menyediakan interpretasi teks Muslim.[23] Gus Dur pernah pula menghadapi kritik bahwa ia mengharapkan mengubah salam Muslim “assalamualaikum” menjadi salam sekular “selamat pagi”.[24]
Masa jabatan kedua dan melawan Orde Baru
Wahid terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto, yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim untuk mendapat dukungan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk menarik hati Muslim Intelektual. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie dan di dalamnya terdapat intelektual Muslim seperti Amien Rais dan Nurcholish Madjid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung. Gus Dur menolak karena ia mengira ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat Soeharto tetap kuat.[25] Pada tahun 1991, Wahid melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan oleh pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang pemilihan umum legislatif 1992.
Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Wahid merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit satu juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran.[26] Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong dialog antar agama dan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.[27]
Masa jabatan ketiga dan menuju reformasi
Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum munas, pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika musyawarah nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi.[28] Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasehati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Megawati mengacuhkannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDInya diambil alih oleh pendukung Ketua PDI yang didukung pemerintah, Soerjadi.
Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November 1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU dan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur.[29] Pada saat yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien, namun ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya.[30] Hal tersebut tidak disukai Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.
Reformasi
Pembentukan PKB dan Pernyataan Ciganjur
Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat tiga partai politik: Golkar, PPP dan PDI. Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional (PAN) bentukan Amien dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) bentukan Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut. Namun pada Juli 1998 Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasehat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang.
Pada November 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur, bersama dengan Megawati, Amien, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden.
Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR
Amien Rais dan Gus Dur pada Sidang Umum MPR.
Pada Juni 1999, partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI-P tidak memiliki kursi mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim.[31] Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI-P mulai berubah.
Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden.[32] Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.[33]
Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.
Kepresidenan
1999
Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup.[34]
Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok.[35]
Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat.[34] Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel [36].
Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.[37]
2000
Abdurrahman Wahid di Forum Ekonomi Dunia tahun 2000.
Pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya.[38]
Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jendral Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto.[39]
Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat.[40] Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDI-P.
Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan.[41] Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.[42]
Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia.[43] Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.[44]
Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan.[45]
Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, namun mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI.[46]
Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (BULOG) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang.[47] Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.
Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid seperti Megawati, Akbar dan Amien masih mendukungnya meskipun terjadi berbagai skandal dan pencopotan menteri. Pada Sidang Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas.[48] Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi Keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet baru lebih kecil dan meliputi lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet baru Gus Dur.
Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada saat itu semakin jelas bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota TNI dan juga kemungkinan didanai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia.[49] Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar karena hal ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia.
Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukan kekecewaannya adalah Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.[50]
2001 dan akhir kekuasaan
Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional.[51] Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji.[52] Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.
Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi.[53] Pertemuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR dimana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan.[54]. Namun, demonstran NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati.
Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur.[55] Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan,[56] yang pada saat itu massanya ikut dalam aksi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi penggantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus.
Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001.[57] Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan.[58] Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar[59] sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.[60] Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan.[61]
Aktivitas setelah kepresidenan
Perpecahan pada tubuh PKB
Sebelum Sidang Khusus MPR, anggota PKB setuju untuk tidak hadir sebagai lambang solidaritas. Namun, Matori Abdul Djalil, ketua PKB, bersikeras hadir karena ia adalah Wakil Ketua MPR. Dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro, Gus Dur menjatuhkan posisi Matori sebagai Ketua PKB pada tanggal 15 Agustus 2001 dan melarangnya ikut serta dalam aktivitas partai sebelum mencabut keanggotaan Matori pada bulan November.[62] Pada tanggal 14 Januari 2002, Matori mengadakan Munas Khusus yang dihadiri oleh pendukungnya di PKB. Munas tersebut memilihnya kembali sebagai ketua PKB. Gus Dur membalasnya dengan mengadakan Munasnya sendiri pada tanggal 17 Januari, sehari setelah Munas Matori selesai[63] Musyawarah Nasional memilih kembali Gus Dur sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Alwi Shihab sebagai Ketua PKB. PKB Gus Dur lebih dikenal sebagai PKB Kuningan sementara PKB Matori dikenal sebagai PKB Batutulis.
Pemilihan umum 2004
Pada April 2004, PKB berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, memperoleh 10.6% suara. Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004, dimana rakyat akan memilih secara langsung, PKB memilih Wahid sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis sehingga Komisi Pemilihan Umum menolak memasukannya sebagai kandidat. Gus Dur lalu mendukung Solahuddin yang merupakan pasangan dari Wiranto. Pada 5 Juli 2004, Wiranto dan Solahuddin kalah dalam pemilu. Untuk pemilihan kedua antara pasangan Yudhoyono-Kalla dengan Megawati-Muzadi, Gus Dur menyatakan golput.
Oposisi terhadap pemerintahan SBY
Pada Agustus 2005, Gus Dur menjadi salah satu pemimpin koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Bersama dengan Try Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati, koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terutama mengenai pencabutan subsidi BBM yang akan menyebabkan naiknya harga BBM.
Kehidupan pribadi
Wahid menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat orang anak: Alissa Qotrunnada, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari. Yenny juga aktif berpolitik di Partai Kebangkitan Bangsa dan saat ini adalah direktur The Wahid Institute.
Kematian
Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden. Ia menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan stroke. Diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut, yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat ia harus menjalani hemodialisis (cuci darah) rutin. Menurut Salahuddin Wahid adiknya, Gus Dur wafat akibat sumbatan pada arteri.[64] Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur.[65]
Testimonial
KH. Mustofa Bisri (Gus Mus)[66]
“Menurut saya, Gus Dur itu diutus Tuhan, untuk mengajarkan Indonesia agar pandai berbeda dengan yang lain. Karena itu, Gus Dur sangat kontroversial, setiap sikap dan ucapannya menimbulkan kontoroversi. Dengan begitu, orang Indonesia akan belajar bagaimana berbeda dengan orang lain. Itu sebetulnya hakikat kehadiran Gus Dur di Indonesia.
Kemudian, kita akan menjadi Negara yang betul-betul demokratis, karena saling menghargai pendapat orang lain. Kita Negara yang sangat plural, sangat majemuk. Kita mempunyai slogan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu akhir-akhir ini seperti sedang mendapatkan tantangan orang-orang yang tidak bisa berbeda dengan saudara-saudaranya. Gus Dur sangat berperan, sangat berjasa dan banyak. Mungkin nanti, pengikut-pengikutnya yang bertanggung jawab untuk meneruskan perjuangan beliau.”
Guruh Soekarnoputra[66]
“Saya rasa beliau patut menjadi pahlawan nasional. Banyak hal-hal dari beliau yang perlu diteladani dan harus diturun-temurunkan kepada generasi muda. Misalnya apa dibuat buku tentang pemikiran-pemikiran beliau, biografi beliau dan sebagainya.”
Viryanadi Mahatera[66]
“Gus Dur itu salah satu tokoh yang benar-benar universal. Selama ini Gus Dur seringkali hadir ditengah-tengah kami. Setiap kali ada even-even besar, seperti seminar, talkshow dalam konteks pluralisme, dan lain-lain. Dan apa yang disampaikan; pesan, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, ini membawa kemajuan bagi khususnya umat budha. Gus Dur adalah penasehat kami.”
Soesilo Bambang Yudhoyono (Petikan pidato dalam penutupan upacara kenegaraan di Ponpes Tebuireng)[66]
“Sebagai pejuang reformasi, almarhum telah mengajari kita kepada gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya kita sebagai bangsa yang beragam ini menghormati dan menghargai keadilan. Melalui ucapan, sifat, dan perbuatan beliau, Gus Dur mengobarkan sekaligus melembagakan penghormatan kita kepada kemajemukan dan identitas yang tercampur dari perbedaan agama, kepercayaan, etnis, dan kedaerahan. Disadari atau tidak, sesungguhnya beliau adalah bapak pluralisme dari multikularisme di Indonesia.”
Penghargaan
Pada tahun 1993, Gus Dur menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership.[67]
Wahid dinobatkan sebagai “Bapak Tionghoa” oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pecinan pada tanggal 10 Maret 2004.[6]
Ia mendapat penghargaan dari Simon Wiesenthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan Hak Asasi Manusia. Wahid mendapat penghargaan tersebut karena menurut mereka ia merupakan salah satu tokoh yang peduli terhadap persoalan HAM.[68][69] Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mebal Valor yang berkantor di Los Angeles karena Wahid dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas, salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era orde baru.[68] Wahid juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple. Namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study.[68] Pada 21 Juli 2010, meskipun telah meninggal, ia memperoleh Lifetime Achievement Award dalam Liputan 6 Awards 2010.[70] Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Sinta Nuriyah, istri Gus Dur.
Tasrif Award-AJI
Pada 11 Agustus 2006, Gadis Arivia dan Gus Dur mendapatkan Tasrif Award-AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006.[71] Penghargaan ini diberikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Gus Dur dan Gadis dinilai memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekpresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia. Gus Dur dan Gadis dipilih oleh dewan juri yang terdiri dari budayawan Butet Kertaradjasa, pemimpin redaksi The Jakarta Post Endy Bayuni, dan Ketua Komisi Nasional Perempuan Chandra Kirana. Mereka berhasil menyisihkan 23 kandidat lain. Penghargaan Tasrif Award bagi Gus Dur menuai protes dari para wartawan yang hadir dalam acara jumpa pers itu.[72] Seorang wartawan mengatakan bahwa hanya karena upaya Gus Dur menentang RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi, ia menerima penghargaan tersebut. Sementara wartawan lain seperti Ati Nurbaiti, mantan Ketua Umum AJI Indonesia dan wartawan The Jakarta Post membantah dan mempertanyakan hubungan perjuangan Wahid menentang RUU APP dengan kebebasan pers.[72]
Doktor kehormatan
Gus Dur juga banyak memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari berbagai lembaga pendidikan:
Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand (2000)[73]
Doktor Kehormatan dari Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand (2000)[73]
Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, Perancis (2000)[73]
Doktor Kehormatan dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand (2000)
Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, Belanda (2000) [74]
Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal Nehru, India (2000)[73]
Doktor Kehormatan dari Universitas Soka Gakkai, Tokyo, Jepang (2002)[73]
Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari Universitas Netanya, Israel (2003)[75]
Doktor Kehormatan bidang Hukum dari Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan (2003)[73]
Doktor Kehormatan dari Universitas Sun Moon, Seoul, Korea Selatan (2003)
Catatan kaki
^ “Gus Dur Wafat”. Kompas. 30 Desember 2009. Diakses 30 Desember 2009.
^ a b Latar belakang keluarga Gus Dur, GusDur.net
^ Barton (2002), halaman 38-40.
^ Zhiwang, Huang. “Gus Dur Dan Silsilah Tionghoa”. Budaya Tionghoa. Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ “Jangan Malu Jadi Tionghoa, Gus Dur Mengaku Keturuan”. Surya Online. Diakses 19 Juni. Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ a b c d Qurtuby, Sumanto. “Gus Dur, Tionghoa, Indonesia”. Suara Merdeka. Diakses 19 Juni. Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ Barton (2002), halaman 49
^ Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 92
^ Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 88
^ Barton (2002), halaman 88
^ Barton (2002), halaman 89
^ a b Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 99
^ Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 102
^ Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 111
^ Barton (2002), halaman 112
^ Barton (2002), halaman 133-134
^ Barton (2002), halaman 136
^ Barton, halaman 138
^ Barton, halaman 143
^ Barton (2002), halaman 153-154
^ Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 188-189
^ Barton, halaman 162
^ Barton, halaman 165-166
^ Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 189
^ Barton (2002), halaman 183
^ Barton, halaman 187
^ Barton (2002), halaman 198
^ Barton (2002), halaman 203
^ Barton (2002), halaman 221-222
^ Barton (2002), halaman 243
^ Barton (2002), halaman 275
^ Barton, halaman 281
^ Conceicao, J.F. (2005). Indonesia’s Six Years of Living Dangerously. Singapore: Horizon Books. hlm. 9. ISBN 981-05-2307-6.
^ a b Barton, halaman 290
^ Barton (2002), halaman 288-290
^ Conceicao, J.F (2005). Indonesia’s Six Years of Living Dangerously. Singapore: Horizon Books. hlm. 15. ISBN 981-05-2307-6.
^ Barton, halaman 293
^ Barton (2002), halaman 294, hal. 297-298, hal.308
^ Conceicao, J.F (2005). Indonesia’s Six Years of Living Dangerously. Singapore: Horizon Books. hlm. 18. ISBN 981-05-2307-6.
^ Barton (2002), halaman 302
^ Conceicao, J.F (2005). Indonesia’s Six Years of Living Dangerously. Singapore: Horizon Books. hlm. 30–31. ISBN 981-05-2307-6.
^ “Dari Secangkir Kopi ke Hawa Nafsu”. Kompas. 2000-04-14. Diakses 2006-12-30.
^ “Wahid’s Move on Trade Stirs Up Nationalism Among Muslims”. New York Times. 1999-11-12. Diakses 2009-06-25.
^ “Palestinian Ambassador Should Be Replaced”. Jakarta Post. 2000-10-20. Diakses 2009-06-25.
^ Conceicao, J.F (2005). Indonesia’s Six Years of Living Dangerously. Singapore: Horizon Books. hlm. 21. ISBN 981-05-2307-6.
^ Barton (2002), halaman 306
^ Barton (2002), halaman 304
^ Barton (2002), halaman 320
^ Barton (2002), halaman 340
^ Barton (2002), halaman 345
^ Chang, Yau Hoon (April 2004). “How to be Chinese”. Inside Indonesia. Diakses 2006-12-31.
^ Barton (2002), halaman 352
^ Barton (2002), halaman 348
^ Barton (2002), halaman 351-352
^ “Yusril Ihza Minta Gus Dur Mundur”, Gatra.com, 2 Pebruari 2001, diakses 5 Oktober Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ “Presiden: Dia Memenuhi Tiga Kriteria”, Tempointeraktif.com, 17 Maret 2001, diakses 5 Oktober Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ “Gus Dur Copot Lima Anggota Kabinetnya”, Gatra.com, 1 Juni 2001, diakses 5 Oktober Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ Barton (2002), halaman 363
^ “MPR/DPR dan Golkar Dibekukan dan Pemilu Dipercepat”, Tempointeraktif.com, 23 Juli 2001, diakses 5 Oktober Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ “Megawati Resmi Menjadi Presiden Indonesia”, Tempointeraktif.com, 23 Juli 2001, diakses 5 Oktober Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ “Kepergian Abdurrahman Diiringi Massa Pendukung”, Liputan6.com, 27 Juli 2001, diakses 5 Oktober Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ Tempointeraktif.com – Matori Dipecat dari PKB
^ UTAMA
^ Ninik Karmini. Former Indonesian president Wahid dies at 69. yahoonews dari AP edisi 30-12-2009.
^ Syaiful Anri. Kesehatan Gus Dur Ambruk di Jombang. Liputan6 Online edisi 30-12-2009.
^ a b c d Majalah Misykat Lirboyo. 2 Februari 2010. Komentar Tokoh dan Orang Terdekat Gus Dur.
^ http://www.rmaf.org.ph/Awardees/Citation/CitationWahidAbd.htm
^ a b c “Gus Dur Raih Tiga Penghargaan Internasional”. Okezone. Diakses 19 Juni. Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ “Terima Penghargaan, Gus Dur Terbang ke AS”. detik.com. Diakses 19 Juni. Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ “Penghargaan Spesial Buat Gus Dur”. Liputan6. Diakses 22 Juli. Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ Gus Dur dan Gadis Arivia Raih Tasrif Award-AJI 2006, detik.com
^ a b “Tasrif Award Buat Gus Dur Menuai Protes”. KapanLagi.com. Diakses 19 Juni. Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ a b c d e f “Islam dan Demokrasi”. Rijal Mumazziq Z. Surabaya Post. Diakses 22 November. Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ “President Wahid van Indonesikrijgt eredoctoraat van de Universiteit Twente”. Persberichten Universiteit Twente. Diakses 26 Januari. Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
^ “Terima Doktor HC dari Universitas Israel”. Suara Merdeka. Diakses 26 Juni. Unknown parameter |accessyear= ignored (help)
Daftar pustaka
Barton, Greg (2002). Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President. Singapore: UNSW Press. ISBN 0-86840-405-5.
Barton, Greg (2002). Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid. Yogyakarta: LKiS. ISBN 978-979-3381-25-1.
Pranala luar
Search Wikimedia Commons Wikimedia Commons memiliki kategori mengenai Abdurrahman Wahid
Search Wikiquote Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan:
Abdurrahman Wahid
Situs web resmi Abdurrahman Wahid
Wahid Institute
Kepustakaan Presiden-presiden Republik Indonesia – Biografi dan seputar Abdurrahman Wahid
Yayasan LibForAll
Ensiklopedi Tokoh Indonesia
(Spanyol) CIDOB: Biografías Líderes Políticos: Abdurrahman Wahid

Awas Bangsa Asing !!!!

bung karno

“Jangan Dengarkan Asing..!!”

Itulah yang diucapkan Bung Karno di tahun 1957 saat ia mulai melakukan aksi atas politik kedaulatan modal. Aksi kedaulatan modal adalah sebuah bentuk politik baru yang ditawarkan Sukarno sebagai alternatif ekonomi dunia yang saling menghormati, sebuah dunia yang saling menyadari keberadaan masing-masing, sebuah dunia co-operasi, “Elu ada, gue ada” kata Bung Karno saat berpidato dengan dialek betawi di depan para mahasiswa sepulangnya dari Amerika Serikat.

Pada tahun 1957, perlombaan pengaruh kekuasaan meningkat antara Sovjet Uni dan Amerika Serikat, Sovjet Uni sudah berani masuk ke Asia pasca meninggalnya Stalin, sementara Mao sudah ambil ancang-ancang untuk menguasai seluruh wilayah perbatasan Sovjet Uni dengan RRC di utara Peking. Bung Karno sudah menebak Amerika Serikat dan Sovjet Uni pasti akan rebutan Asia Tenggara. “Dulu Jepang ngebom Pearl Harbour itu tujuannya untuk menguasai Tarakan, untuk menguasai sumber-sumber minyak, jadi sejak lama Indonesia akan jadi pertaruhan untuk penguasaan di wilayah Asia Pasifik, kemerdekaan Indonesia bukan saja soal kemerdekaan politiek, tapi soal bagaimana menjadiken manusia yang didalamnya hidup terhormat dan terjamin kesejahteraannya” kata Bung Karno saat menerima beberapa pembantunya sesaat setelah pengunduran Hatta menjadi Wakil Presiden RI tahun 1956. Saat itu Indonesia merobek-robek perjanjian KMB didorong oleh kelompok Murba, Bung Karno berani menuntut pada dunia Internasional untuk mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia “Kalau Belanda mau perang, kita jawab dengan perang” teriak Bung Karno saat memerintahkan Subandrio untuk melobi beberapa negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat.

“Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi, siapa yang menguasai energi dialah pemenang” Ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan energi sebagai puncak kedaulatan bangsa Indonesia, pada peresmian pembelian kapal tanker oleh Ibnu Sutowo sekitar tahun 1960, Bung Karno berkata “Dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak, heee….joullie (kalian =bahasa belanda) tau siapa yang punya minyak paling banyak, siapa yang punya penduduk paling banyak…inilah bangsa Indonesia, Indonesia punya minyak, punya pasar. Jadi minyak itu dikuasai penuh oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia, lalu dari minyak kita ciptaken pasar-pasar dimana orang Indonesia menciptaken kemakmurannya sendiri”.

bk-1

Jelas langkah Sukarno tak disukai Amerika Serikat, tapi Moskow cenderung setuju pada Sukarno, ketimbang harus perang di Asia Tenggara dengan Amerika Serikat, Moskow memutuskan bersekutu dengan Sukarno, tapi perpecahan Moskow dengan Peking bikin bingung Sukarno. Akhirnya Sukarno memutuskan maju terus tampa Moskow, tampa Peking untuk berhadapan dengan kolonialis barat.

Di tahun 1960, Sukarno bikin gempar perusahaan minyak asing, dia panggil Djuanda, dan suruh bikin susunan soal konsesi minyak “Kamu tau, sejak 1932 aku berpidato di depan Landraad soal modal asing ini? soal bagaimana perkebunan-perkebunan itu dikuasai mereka, jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia, saya ingin modal asing ini dihentiken, dihancurleburken dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya, coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak” urai Sukarno di depan Djuanda.

Lalu tak lama kemudian Djuanda menyusun surat yang kemudian ditandangani Sukarno. Surat itu kemudian dikenal UU No. 44/tahun 1960. isi dari UU itu amat luar biasa dan memukul MNC (Multi National Corporation). “Seluruh Minyak dan Gas Alam dilakukan negara atau perusahaan negara”. Inilah yang kemudian menjadi titik pangkal kebencian kaum pemodal asing pada Sukarno, Sukarno jadi sasaran pembunuhan dan orang yang paling diincar bunuh nomor satu di Asia. Tapi Sukarno tak gentar, di sebuah pertemuan para Jenderal-Jenderalnya Sukarno berkata “Buat apa memerdekakan bangsaku, bila bangsaku hanya tetap jadi budak bagi asing, jangan dengarken asing, jangan mau dicekoki Keynes, Indonesia untuk bangsa Indonesia”. Ketika laporan intelijen melapori bahwa Sukarno tidak disukai atas UU No. 44 tahun 1960 itu Sukarno malah memerintahkan ajudannya untuk membawa paksa seluruh direktur perusahaan asing ke Istana. Mereka takut pada ancaman Sukarno. Dan diam ketakutan.

Pada hari Senin, 14 Januari 1963 pemimpin tiga perusahaan besar datang lagi ke Istana, mereka dari perusahaan Stanvac, Caltex dan Shell. Mereka meminta Sukarno membatalkan UU No.40 tahun 1960. UU lama sebelum tahun 1960 disebut sebagai “Let Alone Agreement” yang memustahilkan Indonesia menasionalisasi perusahaan asing, ditangan Sukarno perjanjian itu diubah agar ada celah bila asing macam-macam dan tidak memberiken kemakmuran pada bangsa Indonesia atas investasinya di Indonesia maka perusahaannya dinasionalisasikan. Para boss perusahaan minyak itu meminta Sukarno untuk mengubah keputusannya, tapi inilah jawaban Sukarno “Undang-Undang itu aku buat untuk membekukan UU lama dimana UU lama merupaken sebuah fait accomply atas keputusan energi yang tidak bisa menasionalisasikan perusahaan asing. UU 1960 itu kubuat agar mereka tau, bahwa mereka bekerja di negeri ini harus membagi hasil yang adil kepada bangsaku, bangsa Indonesia” mereka masih ngeyel juga, tapi bukan Bung Karno namanya ketika didesak bule dia malah meradang, sambil memukul meja dan mengetuk-ngetukkan tongkat komando-nya lalu mengarahkan telunjuk kepada bule-bule itu Sukarno berkata dengan suara keras :”Aku kasih waktu pada kalian beberapa hari untuk berpikir, kalau tidak mau aku berikan konsesi ini pada pihak lain negara..!” waktu itu ambisi terbesar Sukarno adalah menjadikan Permina (sekarang Pertamina) menjadi perusahaan terbesar minyak di dunia, Sukarno butuh investasi yang besar untuk mengembangkan Permina. Caltex disuruh menyerahkan 53% hasil minyaknya ke Permina untuk disuling, Caltex diperintahkan memberikan fasilitas pemasaran dan distribusi kepada pemerintah, dan menyerahkan modal dalam bentuk dollar untuk menyuplai kebutuhan investasi jangka panjang pada Permina.

Bung Karno tidak berhenti begitu saja, ia juga menggempur Belanda di Irian Barat dan mempermainkan Amerika Serikat, Sukarno tau apabila Irian Barat lepas maka Biak akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik, dan ini mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang baru tumbuh. Kemenangan atas Irian Barat merupakan kemenangan atas kedaulatan modal terbesar Indonesia, di barat Indonesia punya lumbung minyak yang berada di Sumatera, Jawa dan Kalimantan sementara di Irian Barat ada gas dan emas. Indonesia bersiap menjadi negara paling kuat di Asia. Hitung-hitungan Sukarno di tahun 1975 akan terjadi booming minyak dunia, di tahun itulah Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di Asia , maka obesesi terbesar Sukarno adalah membangun Permina sebagai perusahaan konglomerasi yang mengatalisator perusahaan-perusahaan negara lainnya di dalam struktur modal nasional. Modal Nasional inilah yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mengakuisisi ekonomi dunia, di kalangan penggede saat itu struktur modal itu diberi kode namanya sebagai ‘Dana Revolusi Sukarno”. Kelak empat puluh tahun kemudian banyak negara-negara kaya seperti Dubai, Arab Saudi, Cina dan Singapura menggunakan struktur modal nasional dan membentuk apa yang dinamakan Sovereign Wealth Fund (SWF) sebuah struktur modal nasional yang digunakan untuk mengakuisisi banyak perusahaan di negara asing, salah satunya apa yang dilakukan Temasek dengan menguasai saham Indosat.

Sukarno sangat perhatian dengan seluruh tambang minyak di Indonesia, di satu sudut Istana samping perpustakaannya ia memiliki maket khusus yang menggambarkan posisi perusahaan minyak Indonesia, suatu hari saat Bung Karno kedatangan Brigjen Sumitro, yang disuruh Letjen Yani untuk menggantikan Brigjen Hario Ketjik menjadi Panglima Kalimantan Timur, Sukarno sedang berada di ruang khusus itu, lalu ia keluar menemui Sumitro yang diantar Yani untuk sarapan dengan Bung Karno, saat sarapan dengan roti cane dengan madu dan beberapa obat untuk penyakit ginjal dan diabetesnya, Sukarno berkata singkat pada Sumitro : “Generaal Sumitro saya titip rafinerij (rafineij = tambang dalam bahasa Belanda) di Kalimantan, kamu jaga baik-baik” begitu perhatiannya Sukarno pada politik minyak.

Kelabakan dengan keberhasilan Sukarno menguasai Irian Barat, Inggris memprovokasi Sukarno untuk main di Asia Tenggara dan memancing Sukarno agar ia dituduh sebagai negara agresor dengan mengakuisisi Kalimantan. Mainan lama ini kemudian juga dilakukan dengan memancing Saddam Hussein untuk mengakuisisi Kuwait sehingga melegitimasi penyerbuan pasukan Internasional ke Baghdad. Sukarno panas dengan tingkah laku Malaysia, negara kecil yang tak tau malu untuk dijadikan alat kolonialisme, namun Sukarno juga terpancing karena bagaimanapun armada tempur Indonesia yang diborong lewat agenda perang Irian Barat menganggur. Sukarno ingin mengetest Malaysia.

Tapi sial bagi Sukarno, ia justru digebuk Jenderalnya sendiri. Sukarno akhirnya masuk perangkap Gestapu 1965, ia disiksa dan kemudian mati mengenaskan, Sukarno adalah seorang pemimpi, yang ingin menjadikan bangsanya kaya raya itu dibunuh oleh konspirasi. Dan sepeninggal Sukarno bangsa ini sepenuhnya diambil alih oleh modal asing, tak ada lagi kedaulatannya dan tak ada lagi kehormatannya.

Sukarno menciptakan landasan politik kepemilikan modal minyak, inilah yang harus diperjuangkan oleh generasi muda Indonesia, kalian harus berdaulat dalam modal, bangsa yang berdaulat dalam modal adalah bangsa yang berdaulat dalam ekonomi dan kebudayaannya, ia menciptakan masyarakat yang tumbuh dengan cara yang sehat.

Bung Karno tidak hanya mengeluh dan berpidato didepan publik tentang ketakutannya seperti SBY, tapi ia menantang, ia menumbuhkan keberanian pada setiap orang Indonesia, ia menumbuhkan kesadaran bahwa manusia Indonesia berhak atas kedaulatan energinya. Andai Indonesia berdaulat energinya, Pertamina menjadi perusahaan minyak terbesar di dunia dan menjadi perusahaan modal yang mengakusisi banyak perusahaan di dunia maka minyak Indonesia tak akan semahal sekarang, rakyat yang dicekik terus menerus.

Pada Bung Karno, hendaknya jalannya sejarah Indonesia harus dikembalikan.

ANTON DH NUGRAHANTO.

inget sebuah artikel yg mnyebutkan bahwa bung karno dulu pernah menolak turun pesawat dan balik ke indonesia saat lawatanya ke amerika hanya karena yg menyambut beliau dibandara bukanlah presiden amerikanya, melainkan wakil presiden amerika.

menurut beliau, beliau adalah negara indonesia itu sendiri.. ga boleh dipandang sebelah mata.

LATAR BELAKANG MASUKNYA BANGSA BARAT KEDUNIA TIMUR

 

1. PORTUGIS

 
Bangsa Portugis datang ke wilayah Nusantara karena dorongan ekonomi, agama, dan petualangan. Dari ketiga faktor tersebut, petualangan tampaknya yang telah menimbulkan keinginan besar bangsaq portugis menjelajah lautan mencari daerah penghasil rempah-rempah yang belum mereka kenal.
Keberhasilan Vasco da Gama mencapai kalikut di pantai barat India pada tahun 1497, telah membuka peluang dan jalan bagi Portugis untuk sampai kewilayah Nusantara. Kalikut saat itu menjadi Bandar utama sutera, kayu manis, cengkeh, pala, lada dan barang dagangan lainnya.
Berita mengenai kekayaan Malaka kemudian mendorong raja Portugal mengutus Diego Lopes de Sequeira untuk menemukan Malaka, menjalin hubungan persahabatan dengan para penguasanya dan menetap sebagai wakil raja dibagian Timur Asia. Pada awalnya Sequeira disambut baik oleh Sultan Mahmud Syah. Akan tetapi, para pedagang Muslim India yang merasa terancam kedudukannya berhasil meyakinkan sang sultan bahwa orang Portugis sangat berbahaya dan merupakan ancaman berat bagi Malaka. Akibatnya Sultan kemudian berbalik menyerang sequeira dan mengusir kapal Portugis dari perairan Malaka.
Tetapi,berkat kegigihan, keberanian, dan kebulatan tekadnya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, akhirya Portugis dapat menduduki Malaka. Lalu upaya monopoli perdagangan melalui persekutuan dengan penguasa lokal juga diterapkan oleh orang Portugis di berbagai tempat di Nusantara, antara lain:
a. Pasai, pada tahun 1514 Portugis terlibat dalam upaya perebutan kekuasaan. Setelah pihak yang didukungnya menduduki tahta, Portugis memperoleh izin mendirikan benteng sendiri di tepi Sungai Pasai serta hak berdagang lada.
b. Minangkabau, suatu persekutuan diadakan antara orang Portugis dengan raja Pagaruyung untuk menangkal pengaruh sultan Mahmud Syah dari Malaka. Dalam persekutuan ini Portugis memperoleh hak berdagang lada di Minangkabau.
c. Jawa Barat, pada tahun 1522 portugis bersekutu dengan Raja sunda ( pakuan ) untuk membendung perluasan wilayah Kesultanan denmark. Dalam persekutuan ini portugis bermaksud memperoleh hak dagang lada di sunda Kalapa.
Akan tetapi kedudukan Portugis semakin goyah akibat terjadinya pertikaian antara mereka dengan kesultanan setempat. Pertikaian tersebut terutama terjadi akibat perebutan pengaruh dalam bidang ekonomi, politik maupun agama. Dalam perseteruan itu, bahkan pusat kekuasaan portugis di Malaka sering mendapatkan serangan dari sejumlah kerajaan Muslim di sekitarnya. Akibatnya, kota yang pernah menjadi Bandar perdagangan yang ramai itu menjadi sepi sehingga oaring Portugis pun merugi.
Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang Portugis tersebut akhirnya juga melemahkan posisi mereka di berbagai wilayah Nusantara. Menjelang akhir abad ke-16, kedudukan portugis di Nusantara semakin memburuk akibat munculnya berbagai perlawanan dari para penguasa pribumi sehingga kepentingan dagangnya di Maluku dan sekitarnya makin merosot. Akhirnya masa keemasan orang Portugis di Nusantara lenyap seiring dengan kedatangan bangsa Belanda, yang kemudian mengambil alih kedudukan mereka.

2. SPANYOL

Armada Spanyol memasuki kepulauan Maluku pada tahun 1521. Seperti juga orang Portugis, orang spanyol juga ingin mencari daerah penghasil rempah-rempah. Armada Spanyol datang dari arah Filipina, Kalimantan Utara, menuju Tidore, Bacan dan Jailolo. Kedatangan Spanyol di Wilayah maluku mendapatkan tentangan keras dari orang Portugis yang sudah datang lebih awal. Akibatnya terjadi pertikaian di antara kedua kekuatan Eropa tersebut, yang masing-masing merangkul penduduk local yang saling bersaingan. Spanyol bersekutu dengan Tidore, sementara Portugis merangkul Ternate. Akan tetapi karena kalah kyat, persekutuan Spanyol-Tidore dapat dikalahkan oleh kubu Portugis-Ternate. Pada tahun 1534, Spanyol dan Portugis mengadakan Perjanjian Zaragoza yang membagi daerah pengaruh masing-masing. Berdasarkan kesepakatan tersebut,Spanyol harus melepaskan Maluku dan berkonsentrasi di Filipina. Akhirnya Spanyol pun tersisih dari dominasi perdagangan rempah-rempah.

3. INGGRIS

Orang Inggris datang ke wilayah Nusantara menyusul keberhasilan Portugis dan Spanyol. Armada pertama Inggris tiba di Nusantara di bawah pimpinan Sir Francis Drake, dalam pelayaran keliling dunia mereka kearah barat pada tahun 1557-1580. Mereka singgah di Ternate dan pulang ke negerinya dengan membawa cengkeh.
Pada tahun 1600, Ratu Elizabeth I mendukung usa Inggris terlibat secara langsung dalam perdagangan rempah-rempah tersebut dengan memberi sebuah aktroi lepada East India Company(Maskapai Hindia Timar/EIC)Duah tahun kemudian,Sir James Lancaster tiba di Aceh dan menuju ke Banten,dimana dia berhasil diberikan izan untuk mendirikan cantor dagang.Hasilnya ketika Lancaster kembali ke tanah airnya ,dia membawa lada yg Sangay banyak.
Expedisi dagang inggris kedua datang ke Nusantara pada tahun 1604 dibawah pimpinan Sir Hendry Niddleton. Mereka mengunjungi Ternate,Tidore,Ambon,dan Banda.Akan tetapi kedatangan mereka mendapatkan perlawanan dari Vereenigde Oost Indische Compagnie(Persatuan Dagang Hindia Timar/VOC)milik Belanda.Akibatnya terjadi pertikaian diantara kedua bangsa itu.Akan tetapi Sejas tahun 1623-an perhatian inggris lebih tetarik pada lawasan lain di asia sehingga mereka menarik diri dari sebagian perdagangan besar kegiatan perdagangan Nusantra ,kecuali Banten,mereka terus berdagang sampai tahun 1682.

4. BELANDA

Orang Belanda pertama tiba di wilayah Nusantara pada tahun 196,ketika empat buah kapal dagang di bawah pimpinan Cornelis de Houtman mendarat di Banten.Mereka datang atas dasar ekonomi untuk mencari wilayah penghasil rempah-rempah.Hal ini disebabkan karena Belanda tidak mendapat rempah-rempah lagi karena ditutupnya Lisabon oleh Spanyol ketika Belanda memisahkan diri dari kemaharajaan Hapburg-Spanyol.
Pada masa itu, Banten merupakan kota pelabuhan yang ramai dikunjungi, baik oleh para pedagang local maupun pedagang asing dari Gujarat, Cina, Malaka, Portugis, Inggris, dan lain-lain. Pada awalnya kedatangan orang Belanda diterima dengan baik oleh penguasa dan pedgang Banten. Akan tetapi ketika Belanda meminta dengan kasar agar Banten menyediakan lada dalam jumlah banyak namun tidak diimbangi dengan kemampuannya untuk membayar, Banten menolak. Akibatnya, orang Belanda yang marah menembaki pelabuhan dari papal kemudian pergi melanjutkan perjalanan ketempat lain.
Pada tahun 1598, sebuah armada Belanda yang baru di bawah Jacob van Neck. Waerwijck, dan Heemskerck tiba di Banten. Pada kedatangannya yang kedua ini, orang-orang Belanda itu diterima dengan baik oleh penguasa Banten karena mereka bersikap lebih baik dan menyesuaikan diri dengan kondisi setempat. Selain itu, Banten juga baru mengalami kerugian akibat tindakan orang-orang Portugis.
Dalam perkembangannya, perdagangan rempah-rempah di Nusantara menimbulkan persaingan keras antara bangsa-bangsa Eropa, seperti Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Untuk menghadapi persaingan itu, pada bulan Maret 1602, Staten General Kesatuan Tujuh Propinsi mengesahkan perseroan yang bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie ( VOC ).
Tujuan didirikan VOC adalah :
a. Menghilangkan persaingan yang akan merugikan para pedagang Belanda.
b. Menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Nusantara
c. Mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol
Hak octrooi yang diberikan kepda VOC adalah :
a. Hak monopoli dalam perdagangan
b. Hak mengadakan perjanjian dengan raja atau penguasa setempat ats nama pemerintahan Belanda
c. Hak membentuk pasukan militer, mendirikan benteng, dan mengumumkan perang
Berdasarkan hak-hak tersebut, hakikat tujuan VOC adalah menjlakan politik monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Di antara para direktur VOC sendiri terjadi silang pendapat mengenai praktek monopoli dan politik kekerasan yng dijalankan badan itu di Nusantara. Sebagai contoh, ketika rakyat Banda tidak mengindahkan kontrak yang dibuatnya dengan VOC dan berdagang dengan pedagang asing lainnya, sebagaian direktur VOC ( Heeren Zeventien ) menganjurkan untuk memusnahkan rakyat Banda dan menggantikannya dengan penduduk lain. Akan tetapi direktur lainnya menolak usul tersebut yang dianggap sudah menyalahi tujuan VOC yang sebenarnya. Para penentang tersebut menganggap kebijakan seperti itu bertentangan dengan kebiasaan dan perikemanusiaan. Dan ternyata monopoli rempah-rempah oleh VOC mendorong kemerosotan harga penjualan di pasarn Eropa, karena persediaan rempah-rempah melimpah jauh melebihi kebutuhan masyarakat.